EVolusi Asia: Nikel Indonesia di balik pesatnya industri mobil listrik global, apa dampaknya bagi alam?

WEDA BAY, Maluku Utara: Setelah puluhan tahun bekerja di kapal penangkap ikan asing, Abdullah Ambar 10 tahun lalu memutuskan ingin hidup tenang di desa Lelilef Sawai, kampung halamannya di Pulau Halmahera, Maluku Utara.

Di desa itu, dia membangun armada kecil penangkap ikan yang terdiri dari tiga kapal yang masing-masing mampu mengangkut hingga setengah ton cakalang dan makarel setiap 12 jam melaut.

"Anda bisa menemukan ikan hanya 10 meter dari pantai," kata pria 64 tahun ini. "Kalau warga lapar, mereka tinggal menggunakan sampan, keluar sejam-dua jam, pulang ke rumah dan makan. Tapi sekarang?"

Mimpi indahnya ternyata tidak bertahan lama.

Pada 2018, dua tahun setelah Abdullah pulang kampung, sebuah fasilitas pengolahan nikel mulai beroperasi di seberang Teluk Weda, ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas enam gigawatt di dekatnya.

Perbukitan yang dulu hijau kini gundul, menyisakan tanah liat kemerahan yang larut ke laut setiap kali hujan turun.

Laut yang dulu tenang kini dipadati kapal-kapal kargo besar. Kehadiran mereka mengusir ikan-ikan migrasi, jangkarnya merusak terumbu karang, rumah bagi ikan-ikan endemik.

Sebagian kapal mengangkut batubara untuk memasok pembangkit listrik di Teluk Weda, sementara yang lain hilir mudik setiap hari mengangkut puluhan ribu ton nikel dari perbukitan Halmahera.

Seiring waktu, kawasan industri ini meluas, merambah desa-desa tetangga: Kobe di barat, Gemaf dan Sagea di timur, hingga menguasai sekitar 11 kilometer garis pantai.

Di Lelilef, Kobe, Gemaf, dan Sagea, lingkungan yang dulu tenang dan desa nelayan yang sepi kini berubah menjadi kota-kota yang tumbuh pesat, dipenuhi hostel dan asrama. Jalanan pun makin padat oleh lalu lalang pekerja berseragam terusan dan berhelm proyek.

Di sisi lain, langit malam mulai kehilangan bintang, tertutup silaunya cahaya industri dan kepulan asap tebal yang mencemari udara.

Ironisnya, semua perubahan ini dipicu oleh dorongan global menuju energi hijau yang ramah lingkungan untuk menekan emisi, dengan menggantikan mobil dan sepeda motor berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik (EV).

Nikel merupakan salah satu komponen utama baterai EV. Logam ini juga digunakan dalam baja tahan karat—yang dipilih sebagai pelindung paket baterai karena kuat dan tahan panas.

“Nikel dan proyek-proyek raksasa lainnya kerap diluncurkan atas nama pembangunan hijau, tetapi meninggalkan jejak kerusakan sosial dan lingkungan,” kata Brad Adams, direktur eksekutif organisasi lingkungan berbasis di Amerika Serikat, Climate Rights International.

Indonesia merupakan pemasok nikel terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 2,2 juta ton per tahun atau sekitar 40 persen dari total produksi global. Seiring semakin banyak negara berlomba mencapai target nol emisi bersih, Badan Energi Internasional memperkirakan permintaan nikel global akan meningkat dua kali lipat pada 2050.

Melki Nahar dari organisasi lingkungan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan, kawasan seperti Teluk Weda, yang dulu menjadi tujuan penyelaman dan pengamatan burung, memiliki jejak karbon yang kecil sebelum lonjakan permintaan nikel menyulap hutan lebat dan desa-desa yang tentram menjadi wilayah konsesi tambang yang diselimuti kabut pekat dari smelter dan pembangkit listrik.

“Terjadi eksploitasi dalam skala masif (di Indonesia)… namun penerima manfaat terbesar justru negara-negara industri dan korporasi mereka, bukan masyarakat (setempat),” ujarnya.

INVESTOR ASING

Menyadari pentingnya posisi Indonesia dalam rantai pasok EV, pemerintah mulai memberlakukan larangan parsial ekspor bijih nikel mentah pada 2014. Pengecualian diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen membangun smelter di dalam negeri, sebelum larangan ekspor penuh diberlakukan pada 2020.

Irwandy Arif dari Indonesian Mining Institute mengatakan, sebelum kebijakan tersebut, Indonesia hanya memiliki teknologi untuk mengolah nikel menjadi baja tahan karat, yang bergantung pada tungku bersuhu tinggi. Saat itu, Indonesia masih minim pengalaman dalam memurnikan nikel menjadi material kelas-baterai, sebuah proses yang jauh lebih kompleks dan berbasis teknik kimia.

Investor dari Eropa dan Amerika Serikat sempat menyatakan minat membangun smelter nikel di Indonesia. Namun pada akhirnya, perusahaan-perusahaan China yang lebih dulu datang membawa modal dan teknologi yang dibutuhkan Indonesia.

“(Perusahaan China) menawarkan pembangunan smelter yang lebih murah dan cepat. Mereka punya teknologi dan pendanaan, karena mendapat insentif besar dari pemerintah (China),” kata Irwandy.

China mendorong akselerasi industri otomotifnya dengan berpaling dari pasar kendaraan berbahan bakar bensin yang semakin jenuh—di mana mereka berhadapan dengan pemain lama seperti Jepang dan Amerika Serikat—menuju pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat.

Sejak awal 2000-an, China telah menggelontorkan lebih dari US$230 miliar dalam bentuk subsidi, insentif pajak, dan dukungan finansial langsung untuk membangun industri kendaraan listriknya sekaligus mengamankan kendali atas rantai pasok penting, menurut studi dari Center for Strategic and International Studies.

Strategi ini juga merambah Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan China menanamkan investasi miliaran dolar di sektor nikel.

Para ahli menilai, investasi besar ini memungkinkan Indonesia mempercepat upaya meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Perusahaan China juga menawarkan pengelolaan proyek secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan dan desain hingga konstruksi dan pengadaan mesin, sehingga pabrik dan smelter dapat dibangun hanya dalam hitungan beberapa tahun.

“(Indonesia) tinggal duduk santai, tahu-tahu smelter sudah berdiri dan beroperasi,” ujar Irwandy kepada CNA.

EKSPANSI PESAT

Dampak larangan ekspor bijih nikel mentah di Indonesia terasa sangat signifikan.

Data Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menunjukkan, produksi bijih nikel melonjak dari 7,8 juta ton pada 2015 menjadi 265 juta ton tahun lalu.

Dalam periode yang sama, sebanyak 386 izin tambang nikel diterbitkan, mencakup area konsesi seluas 9.877 kilometer persegi atau sekitar 13 kali luas Singapura.

Khusus di Halmahera, konsesi kini membentang seluas 2.560 kilometer persegi, atau sekitar sepertujuh luas pulau tersebut.

Jumlah smelter nikel juga meningkat tajam, dari hanya enam pada 2015 menjadi 79 pada akhir 2025, dengan sekitar 90 lainnya masih dalam tahap pembangunan di seluruh Indonesia. Produksi nikel olahan pun ikut melonjak, dari 368.000 ton menjadi 2,2 juta ton dalam periode yang sama.

Agar bisa diekspor dalam bentuk olahan, nikel harus diproses terlebih dahulu di dalam negeri, turut mendorong bertambahnya jumlah smelter.

Smelter-smelter ini tersebar di wilayah-wilayah tempat cadangan nikel ditemukan, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Ekspansi cepat smelter telah mengubah kawasan pedesaan seperti Teluk Weda menjadi pusat produksi nikel utama. Empat desa di sepanjang teluk kini dihuni sekitar 80.000 pekerja Indonesia dari berbagai daerah, serta ribuan pekerja dari China.

Dengan 18 smelter, 11 pembangkit listrik tenaga batu bara, serta konsesi tambang yang menjangkau hingga ke perbukitan Halmahera, Teluk Weda kini menjadi pusat produksi nikel terbesar di dunia, menampung berbagai perusahaan Indonesia, Eropa, dan China.

Namun, laju pesat ini bukan tanpa konsekuensi lingkungan.

Emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara menyelimuti udara di atas Teluk Weda, dengan abu yang mengendap di rumah-rumah, lahan pertanian, dan perahu nelayan.

Menurut laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Juni 2025, sekitar 97 persen listrik untuk pengolahan nikel di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pada 2023, industri ini mengonsumsi sekitar 100 miliar kilowatt-jam (kWh) listrik, cukup untuk 10 juta rumah selama setahun.

Satu smelter mampu mengolah bijih nikel menjadi 20.000 hingga 60.000 ton bahan baku baterai per tahun. Bappenas memperkirakan, setiap satu ton nikel kelas-baterai yang diproses di Indonesia menghasilkan rata-rata 93 ton emisi setara karbon dioksida.

Sebagai perbandingan, satu mobil penumpang umumnya menghasilkan sekitar 4,6 ton karbon dioksida per tahun.

Sementara itu, penggundulan hutan besar-besaran dan pembukaan lahan telah memicu banjir hebat saat hujan deras melanda Teluk Weda.

Adrian Patapata, 65, mengatakan, lingkungannya di Desa Kobe memang sudah rawan banjir bahkan sebelum tambang masuk. Namun, dulu air hanya menggenangi beberapa titik di bantaran Sungai Kobe dan jarang naik lebih dari lutut.

“Sekarang, airnya bisa setinggi ini,” kata Adrian sambil menempelkan tangan ke dadanya.

“Kalau sudah begitu, kami tidur di atas sana,” tambahnya, menunjuk ke rangka atap rumah kayunya, tempat ia membangun panggung darurat agar keluarganya bisa bertahan saat banjir.

Banjir terakhir, katanya, terjadi pada Agustus lalu, ketika sungai dipenuhi lumpur kemerahan dari perbukitan, menenggelamkan permukiman selama enam hari.

Banjir yang terus berulang selama bertahun-tahun telah merusak lahan pertanian yang dulu menjadi tumpuan hidupnya. “Tanahnya sudah tidak subur,” ujar Adrian. Hampir semua yang ia tanam seperti kakao, singkong, pisang, tumbuh kerdil dan tidak produktif.

Di desa tetangga, Sagea, warga khawatir akan mengalami nasib serupa.

Lokasi tambang kini sudah berada di tepi desa, makin mendekati hutan dan perbukitan yang menjadi penyangga sumber air utama Sagea, termasuk Danau Sagea serta gua dan sistem sungai bawah tanah Boki Maruru—keduanya merupakan objek wisata penting sekaligus sumber air bersih bagi warga.

“Kami sudah melihat apa yang terjadi di desa-desa sekitar. Kami bisa melihat kondisi lingkungannya dan bagaimana akses terhadap air bersih semakin sulit,” kata Mardani Harid, juru bicara Save Sagea, kelompok warga yang menolak aktivitas tambang di desa tersebut.

“Sejak tambang masuk ke Halmahera, Sungai Kobe sudah tidak bisa digunakan karena aktivitas tambang di hulu. Sungai Waesea di Lelilef juga tidak lagi aman dikonsumsi, begitu pula Sungai Ake Sake, Ake Doma, dan Waleh.

“Kami tidak ingin hal yang sama terjadi pada sungai-sungai di Sagea.”

PUTAR HALUAN

Raden Sukhyar, penasihat hilirisasi di Kementerian Perindustrian, mengakui masih ada praktik pertambangan dan industri “yang belum dikelola dengan baik” sehingga memicu kerusakan lingkungan luas di kawasan seperti Teluk Weda.

“Persoalan lingkungan dan isu lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Pada Juni 2025, Bappenas meluncurkan “Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional" dengan target penurunan emisi hingga 81 persen pada 2045. Melalui peta jalan ini, Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada batubara di sektor nikel, dengan target 61 persen kebutuhan listrik industri dipasok dari PLTA, 30 persen dari tenaga surya, dan 9 persen dari angin.

Namun, lembaga riset World Resources Institute memperingatkan bahwa upaya dekarbonisasi aktivitas produksi nikel di Halmahera akan menghadapi tantangan. Pasalnya, pulau ini belum memiliki infrastruktur jaringan listrik memadai dan sungai besar untuk PLTA.

“Satu-satunya sumber energi bersih yang realistis adalah tenaga surya dan angin, tetapi keduanya terbentur keterbatasan lahan,” tulis lembaga tersebut dalam laporan yang dirilis 6 Januari.

Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pengelola kawasan industri nikel di Halmahera, menyatakan, pihaknya tengah berupaya menekan jejak karbon, dengan target pengurangan hingga empat juta ton karbon dioksida per tahun.

“Karena kami ingin menurunkan emisi, saat ini kami mulai memasang panel surya atau sel listrik,” kata General Manager Health, Safety and Environment IWIP, Iwan Kurniawan, 16 Januari lalu, seperti dikutip Kompas.com.

Perusahaan tersebut tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas hingga dua gigawatt, atau sekitar setengah dari kebutuhan listrik kawasan saat ini. IWIP, lanjut Iwan, juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga angin dengan kapasitas hingga 500 megawatt.

Perusahaan juga menyatakan tengah menjalankan berbagai inisiatif lingkungan lainnya, seperti merehabilitasi lahan bekas tambang dengan menanam pohon di lebih dari 40.000 hektare daerah tangkapan air, menggunakan truk listrik untuk mengangkut bijih nikel, serta membangun fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Belum jelas kapan fasilitas-fasilitas tersebut akan mulai beroperasi.

BAGAIMANA SELANJUTNYA?

Para ahli dan kelompok lingkungan memuji upaya Indonesia mendekarbonisasi industri nikel, tetapi khawatir langkah tersebut terlambat dan tidak cukup.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki cadangan bijih nikel sekitar 5,3 miliar ton. Dengan produksi yang terus meningkat setiap tahun, sejumlah ahli memperingatkan cadangan ini bisa habis dalam waktu kurang dari 15 tahun.

“Kita perlu mulai berpikir jangka panjang. Sebagian kerusakan lingkungan bersifat permanen dan tidak bisa dipulihkan dalam lima atau tujuh tahun,” kata Putra Adhiguna, managing director Energy Shift Institute.

Namun, pemerintah tetap optimistis. Sukhyar, dari Kementerian Perindustrian, menilai kisah nikel Indonesia masih jauh dari selesai.

“Kami akan terus melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru. Selama ini fokus kami di Sulawesi dan Halmahera. Masih banyak pulau dan wilayah di Indonesia yang belum dieksplorasi,” ujarnya.

Sukhyar menambahkan, Indonesia juga mendorong hilirisasi lebih lanjut dalam rantai nilai kendaraan listrik. Ia memprediksi suatu hari Indonesia bisa menjadi pusat EV terintegrasi penuh, yang mampu memproduksi kendaraan dari hulu hingga hilir.

Namun, Zaki Mubarok, pakar pertambangan dari Institut Teknologi Bandung, menilai target itu membutuhkan waktu panjang. Meski sebagian besar bahan baku baterai tersedia di dalam negeri, kemampuan pengolahannya masih terbatas.

Untuk memproduksi baterai, nikel harus dikombinasikan dengan material lain seperti kobalt, mangan, lithium, aluminium, dan grafit. Saat ini, baru sebagian kecil dari material tersebut yang bisa dimurnikan di dalam negeri.

“Artinya, rantai pasok material yang lengkap harus terbentuk dulu sebelum Indonesia bisa memproduksi EV sendiri,” ujarnya.

Didorong keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel, yang telah meningkatkan nilai ekspor nikel olahan lebih dari sepuluh kali lipat dalam satu dekade terakhir, Indonesia berencana memperluas strategi ini ke 27 mineral dan komoditas lain, termasuk seng, bauksit, dan tembaga hingga 2040.

Pemerintah juga telah melarang ekspor seng mentah pada 2020, bauksit mentah pada 2023, dan tembaga mentah pada 2025.

Namun, menarik investor untuk membangun smelter bagi mineral selain nikel terbukti jauh lebih sulit. Berbeda dengan nikel, Indonesia bukan pemain dominan global untuk banyak mineral lain, dan harus bersaing ketat dengan negara-negara berproduksi besar yang tidak memberlakukan larangan ekspor.

Zaki juga mencatat, pengolahan mineral tertentu seperti bauksit membutuhkan modal dan energi yang sangat besar. Kebutuhan energinya begitu tinggi sehingga fasilitas semacam ini umumnya hanya layak jika ditopang pembangkit listrik tenaga air, bukan batu bara.

“Secara ekonomi (skala produksi) harus masuk akal,” katanya.

Bagi Abdullah, warga asli Teluk Weda, masa depan terasa semakin tak pasti.

Ia melihat tetangga dan kerabatnya menjual lahan dan pergi, sawah mereka masuk ke dalam konsesi tambang, rumah mereka berganti menjadi motel dan asrama pekerja.

Abdullah bimbang antara pergi atau bertahan. Lingkungannya yang dulu tenang kini dipenuhi wajah-wajah asing; udara terasa menyesakkan; air membuat kulitnya gatal; dan harga kebutuhan sehari-hari kian tak terjangkau.

Hidup di Lelilef kian berat. Namun, tanah ini telah menjadi rumah bagi keluarganya selama beberapa generasi.

“Nenek moyang kami mempercayakan tanah ini kepada kami. Ketika tambang selesai, kamilah yang akan tetap tinggal di sini,” ujarnya.