EVolusi Asia: Sengketa tambang tembaga di Mindanao imbas tren kendaraan listrik global

KORONADAL, Filipina: Di jalan yang bergelombang dan kasar menuju Tampakan, terlihat anjing-anjing berjalan pelan, ayam-ayam lincah berlarian, rumah-rumah batako sederhana dan tempurung kelapa yang dibakar.

Aliran sungai kecil membelah jalanan dan rambu-rambu peringatan longsor terlihat di pegunungan dataran tinggi Mindanao, Filipina, ini.

Terlihat juga warga yang berjaga-jaga di jalan. Warga lokal berseragam itu bertugas memastikan keamanan di kawasan adat yang kini dikuasai perusahaan tambang yang minim informasi.

Selama beberapa dekade, janji pertambangan telah menggelayut di udara pegunungan ini.

Kota Tampakan merupakan rumah bagi suku adat Blaan. Wilayah ini juga menyimpan cadangan tembaga dan emas yang belum tergarap terbesar di Asia Tenggara, dengan proyeksi sekitar tiga miliar ton bijih bernilai puluhan bahkan ratusan miliar dolar dalam bentuk komoditas mentah.

Filipina berupaya memposisikan diri sebagai pemain penting dalam rantai pasok kendaraan listrik (electric vehicle/EV), dan sumber daya tembaganya yang berlimpah dapat menjadi kunci bagi transisi hijau di kawasan.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, wilayah seperti Tampakan terancam rusak akibat aktivitas ekstraksi.

Pertaruhannya untuk lingkungan semakin besar seiring melonjaknya permintaan dunia terhadap tembaga untuk kendaraan listrik, stasiun pengisian daya, pusat data, jaringan listrik, dan infrastruktur energi terbarukan.

Proyek tambang Tampakan telah membuat masyarakat di pegunungan itu terpecah belah.

Setelah lama terhambat oleh perubahan regulasi serta penolakan dari warga lokal dan kelompok lingkungan, proyek ini kembali mencuat setelah pemerintah Filipina mencabut larangan tambang terbuka selama sembilan tahun pada 2021.

Di atas kertas, proyek ini dapat beroperasi penuh dalam satu hingga dua tahun ke depan. Namun kenyataannya, masih mandek dan terlibat sengketa.

Meski demikian, tanda-tanda aktivitas mulai terlihat: garis peringatan yang dipasang perusahaan membentang di ladang jagung, dan warga mengaku dilarang memasuki area yang mereka sewakan selama 25 tahun ke depan kepada Sagittarius Mines, Inc. (SMI).

Bagi Nora Puli Sukal, seorang tetua suku, area tersebut adalah tanah suci.

Rumah keluarganya berada dekat titik tertinggi gunung, sementara di bawahnya, sawah-sawah dialiri sungai. Ia bersikeras bertahan, menolak menyerahkan lahannya kepada SMI, berbeda dengan banyak warga lain yang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukannya.

“Ini satu-satunya kenangan yang tersisa dari orang tua kami dan para leluhur kami. Hanya ini yang kami miliki. Itulah mengapa penting bagi saya untuk mempertahankannya,” ujarnya.

Ia berbicara soal suara burung dan aliran sungai, serta udara dingin dan kabut di pagi hari.

Namun perubahan mulai terlihat dalam bentuk pagar kawat berduri, alat berat yang teronggok, dan orang-orang luar yang ingin menggali apa yang ada di bawah tanah.

LOGAM MERAH

Tembaga adalah logam yang sangat bernilai. Dengan terjadinya defisit global akan "logam merah" ini, cadangan besar seperti yang ada di Tampakan berpotensi menjadi semakin bernilai.

Dalam satu dekade terakhir, harga tembaga meningkat dua kali lipat dengan rekor tertinggi baru-baru ini. Kondisi ini adalah kombinasi dari peningkatan permintaan di tengah gencarnya transisi ke energi yang lebih bersih dan ketakutan akan terganggunya pasokan.

“Permintaan tembaga sedang sangat tinggi,” kata Duo Fu, wakil presiden riset pasar baterai di Rystad Energy, perusahaan riset energi dan intelijen bisnis independen.

Sekitar 900.000 ton kapasitas tembaga baru perlu ditambahkan setiap tahun hanya untuk mencegah pasokan semakin berkurang, menurut analisis firma konsultan Wood Mackenzie.

Permintaan tembaga untuk transisi energi bersih diperkirakan akan berlipat ganda pada 2040, menjadikannya salah satu material paling krusial bagi ekonomi rendah karbon, kata kepala riset tembaga perusahaan tersebut, Charles Cooper.

Kendaraan listrik, misalnya, kini mulai menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil di banyak negara. Setiap kendaraan listrik menggunakan tembaga empat kali lebih banyak dibanding mobil konvensional, “mengubah pola permintaan jangka panjang seiring dunia mengadopsi EV,” ujar Cooper. Bus atau truk listrik bahkan mengandung hingga empat kali lebih banyak tembaga dibanding mobil listrik.

Dalam kendaraan listrik, tembaga digunakan pada lilitan motor, koneksi baterai, kabel tegangan tinggi, kabel elektronik, serta rangkaian internal. Infrastruktur pengisian daya cepat juga sangat bergantung pada tembaga.

Permintaan tembaga dari sektor kendaraan listrik diperkirakan meningkat dari 6 persen dari total penggunaan tembaga tahun lalu menjadi 12 persen pada 2040, kata Cooper.

Di luar kendaraan, investasi juga melonjak untuk peningkatan jaringan listrik, pembangunan energi terbarukan, pusat data berbasis AI, dan infrastruktur digital, yang kesemuanya membutuhkan tembaga.

“Jika dilihat dalam rentang waktu sepuluh tahun ke depan, pasar tembaga selalu mengalami defisit. Bahkan dengan investasi berkelanjutan, nyaris mustahil mengejar laju permintaan: setiap kali kapasitas ditambah, permintaannya justru semakin besar,” ujarnya.

Asia Tenggara merupakan pemain penting dalam rantai pasok tembaga global, dipimpin oleh Indonesia yang menyumbang sekitar 4,5 persen produksi tembaga hasil tambang dunia pada 2024.

“Miliaran dolar investasi baru di sektor peleburan sedang mengubahnya (Indonesia) menjadi kekuatan besar tembaga yang terintegrasi,” kata Cooper.

Pemerintah Filipina juga ingin mengambil bagian dalam persaingan tembaga ini.

Sejak 2021, di bawah mantan Presiden Rodrigo Duterte, pertambangan semakin diposisikan sebagai sektor penting untuk pemulihan ekonomi pascapandemi global, menarik investasi asing, serta mendorong peran Filipina dalam transisi energi global.

Pemerintahan saat ini di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr memposisikan Filipina sebagai calon pemasok mineral kritis untuk transisi energi bersih.

Pemerintah Filipina juga mendorong investasi dalam pengolahan dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam pidatonya tahun lalu, Marcos mendesak perusahaan tambang untuk membantu menjadikan negara ini sumber bahan baku yang andal, termasuk nikel dan tembaga, namun menegaskan bahwa kegiatan ekstraksi harus memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat.

“Pertambangan telah lama menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa kita. Dari urat emas di Baguio, hingga cadangan tembaga di Cebu, hingga sabuk nikel di Mindanao—sumber daya ini telah menyediakan pekerjaan dan membentuk komunitas selama bertahun-tahun,” ujarnya dalam Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition.

“Saat ini, pertambangan tidak lagi sekadar ekstraksi. Mineral sangat penting bagi kendaraan listrik, baterai, dan teknologi baru yang mendorong energi bersih. Potensi sebesar ini adalah berkah sekaligus tanggung jawab,” katanya.

Ini juga menjadi tantangan besar, kata Fu, mengingat kompleksnya regulasi perizinan di Filipina serta masalah terkait standar lingkungan, pendanaan, dan pengelolaan proyek.

Data Rystad menunjukkan bahwa meski Filipina memiliki cadangan tembaga dalam jumlah besar, 92 persen di antaranya belum memiliki izin untuk ditambang.

Proses panjang hingga tambang dapat beroperasi, seperti di Tampakan, membuat proyek lebih rentan terhadap fluktuasi harga, pergeseran kebijakan domestik, dan inflasi, ujar Fu.

“Segala bentuk salah kelola dapat menyebabkan kegagalan besar bagi keseluruhan proyek. Hal itu terjadi di antaranya karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan tambang, biasanya sekitar delapan hingga 15 tahun. Dalam periode tersebut, terdapat banyak ketidakpastian,” katanya.

Filipina kebanyakan masih berperan sebagai pengekstrak dan pengekspor bahan mentah, bukan pengolah atau produsen, sehingga nilai tambah logamnya lebih rendah.

Francisco Magno, direktur Jesse M. Robredo Institute of Governance di Universitas De La Salle, mengatakan Filipina perlu menyusun peta jalan industri untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber dayanya.

“Kita perlu memiliki perspektif yang lebih luas bahwa kita tidak hanya memasok mineral mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses hilir,” ujarnya, yang dapat mencakup peleburan, pemurnian, dan manufaktur.

“Narasi yang dominan adalah kita harus menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan. Namun, kita juga perlu menekankan bahwa ini berkaitan dengan pembangunan komunitas lokal, perlindungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Di Tampakan, hal-hal itu telah menjadi sumber ketegangan dalam beberapa dekade.

TITIK BALIK PENTING

Cadangan tembaga di Tampakan pertama kali diidentifikasi pada awal 1990-an oleh Western Mining Corporation, sebuah perusahaan asal Australia.

Pada saat itu, Filipina baru mulai membuka kembali sektor pertambangannya untuk investasi asing setelah mengalami penurunan selama bertahun-tahun. Pemerintah secara aktif mencari investor berskala besar untuk menghidupkan kembali pengembangan mineral.

Pada 1995, Filipina mengesahkan Undang-Undang Pertambangan yang memungkinkan perusahaan dengan kepemilikan asing hingga 100 persen untuk mengelola proyek besar. Tampakan menjadi salah satu proyek paling menonjol dalam skema tersebut.

Area proyek ini mencakup sekitar 10.000 hektare di South Cotabato, Sultan Kudarat, dan Davao del Sur, provinsi-provinsi di Mindanao selatan. Biaya pengembangannya diperkirakan hampir mencapai US$6 miliar, menjadikannya salah satu investasi tambang terbesar yang pernah diusulkan di Asia Tenggara.

Pada puncaknya, proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan 375.000 ton tembaga per tahun, serta sejumlah besar emas. Estimasi tiga miliar ton bijih merujuk pada material yang diproyeksi masih berada di dalam tanah, bukan logam yang telah dimurnikan, dan sebagian besar membutuhkan waktu bertahun-tahun serta biaya miliaran dolar untuk diekstraksi.

Studi kelayakan yang lebih banyak telah menguatkan penolakan terhadap tambang. Berbagai isu menjadi fokus perhatian masyarakat, dari penambangan terbuka di daerah tangkapan air pegunungan, risiko terhadap lahan pertanian dan sistem air di hilir, hak atas tanah masyarakat adat, hingga militerisasi dan konflik di wilayah tersebut.

Aliran sungai kecil di sekitar lokasi tambang mengalir ke sungai yang lebih besar yang alirannya mengarah ke lahan perkebunan dan sistem irigasi yang menopang pertanian di seluruh Mindanao, sekaligus menjadi sumber air minum bagi masyarakat dalam jumlah besar.

Para pengkritik mengatakan, jika batuan yang mengandung sulfida terekspos dan memicu air asam tambang, maka logam berat seperti arsenik dapat mengalir ke sistem perairan.

SMI sebelumnya menyatakan bahwa rekayasa modern dan perlindungan lingkungan dapat mengurangi risiko tersebut, namun perusahaan itu menolak diwawancarai untuk tulisan ini.

“Mereka akan meninggalkan masalah air asam tambang di lubang tambang terbuka, di fasilitas batuan sisa, dan di kolam tailing. Ini adalah jejak permanen. Jejak yang akan terus ada,” kata Uskup Cirilo Casicas dari Keuskupan Marbel di South Cotabato. Gereja Katolik telah lama menjadi pihak yang aktif menentang proyek ini.

Rene Pamplona, koordinator program organisasi masyarakat sipil Convergence of Initiatives for Environmental Justice (CIEJ) sekaligus ketua nasional Alyansa Tigil Mina—aliansi anti-pertambangan di Filipina—juga telah lama berkampanye menentang proyek ini dan berupaya mencegah Tampakan beroperasi.

“Kami tidak akan membiarkan mereka membalikkan satu batu pun di pegunungan kami. Hingga orang terakhir dan tetes darah terakhir yang kami miliki, kami akan melawan di lapangan maupun melalui jalur teknis dan hukum. Ini sangat penting,” ujarnya.

Kepemilikan proyek—di bawah pengembang SMI—telah beberapa kali berubah. Pada 2015, perusahaan Australia Glencore mundur dari proyek ini dengan alasan ketidakpastian regulasi, digantikan oleh Indophil Resources Philippines, perusahaan yang terkait dengan keluarga Sy, salah satu keluarga pengusaha paling berpengaruh di Filipina.

Di tengah larangan nasional terhadap penambangan terbuka yang diberlakukan pada 2017, proyek ini sempat tampak akan gagal. Namun pada 2021, proyek tersebut mendapat napas baru di bawah Duterte ketika pemerintah pusat mencabut larangan, meskipun di tingkat lokal larangan itu secara teknis masih berlaku.

Pada 2023, ketika harga tembaga melonjak seiring meningkatnya kegunaan logam tersebut, daya tarik Tampakan pun ikut terkerek.

Proyek ini kembali menjadi sorotan sebagai pilar ambisi pemerintah Filipina untuk menjadi pemasok mineral kritis.

Laporan pada 2024 menyebutkan bahwa Chinalco, perusahaan logam milik negara China, mempertimbangkan mengambil bagian dalam struktur kepemilikan proyek dengan nilai sekitar US$2 miliar. Belum ada kesepakatan yang dikonfirmasi secara publik.

Meski kepemilikan proyek belum sepenuhnya jelas, di lokasi tambang, papan nama dan infrastruktur milik SMI menunjukkan proyek ini tampak semakin dekat terealisasi.

Namun, meskipun telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, di tingkat lokal proyek tambang ini tetap menuai perdebatan sengit dan memecah belah masyarakat.

Tampakan berpotensi menjadi penopang pasokan tembaga bernilai tinggi untuk satu generasi ke depan di Filipina. Proyek ini juga bisa membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut di sektor tersebut, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Pamplona.

“Jika Tampakan dibuka, tidak akan ada yang bisa menghentikan wilayah tambang lain untuk ikut beroperasi,” katanya.

“Kami harus mempertahankan garis pertahanan terakhir kami. Kami harus melindungi daerah tangkapan air kami. Kami harus menjaga sistem penopang kehidupan di kawasan ini.”

PERPECAHAN MASYARAKAT

Sukal mengatakan perpecahan sudah mulai muncul di dalam komunitas suku.

“Awalnya kami bersatu. Namun perlahan kami terpecah, karena ini soal uang atau tidak ada uang. Kami dipecah dan dikuasai. Saudaramu sendiri bisa menjadi lawanmu,” katanya.

Di komunitasnya kini, ia menjadi salah satu suara yang jarang menentang proyek tambang. Ia mengatakan sebagian besar anggota keluarganya dan para tetua adat telah memberi lampu hijau kepada SMI, terutama karena janji penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi.

Meski ia menolak menyewakan lahannya untuk proyek tersebut, warga lain disebut telah menerima total 160.000 peso Filipina (Rp44 juta) untuk sewa tanah per hektarnya selama 25 tahun. Jumlah ini besar bagi masyarakat yang sangat miskin, tetapi sangat kecil jika dibagi selama seperempat abad.

Pihak yang mendukung tambang, seperti Domingo Collado, perwakilan resmi masyarakat adat setempat, mengatakan persetujuan diperoleh melalui proses panjang.

“Peluangnya sangat besar. Wilayah adat kami benar-benar memiliki sumber daya yang bernilai. Ini seperti anugerah dari Tuhan. Kami ingin proyek ini segera dimulai. Kami benar-benar menginginkannya berjalan,” ujarnya.

Untuk saat ini, aturan lokal masih menghalangi SMI melanjutkan aktivitas penambangan. Pada 2020, pengadilan lokal di Koronadal menegaskan legalitas larangan tambang terbuka di tingkat provinsi, dengan menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan hukum lingkungan nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahkan konstitusi.

Wali Kota Tampakan Leonard Escobillo mengatakan bahwa sebelum menjabat, ia mendukung proyek tersebut. Namun kini, dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, ia menyatakan: “Kita harus melindungi diri kita sendiri, bahkan dari diri kita sendiri.”

Ia menghormati industri pertambangan, tetapi menginginkan kejelasan soal detail proyek, manfaat, dan rencana mitigasi sebelum izin lokal diberikan. Namun, ia mengaku belum pernah berhasil menghubungi atau berdiskusi dengan pihak SMI.

“Saya bukan menentang pertambangan. Saya hanya seorang ayah yang melihat sebuah kota kecil di mana setengah wilayahnya akan digunakan oleh satu industri. Jika Anda berada di posisi saya, Anda akan kesulitan menyeimbangkan berbagai kepentingan ini,” katanya.

Sementara itu, isu ini telah menyatukan para aktivis, pemimpin agama, dan pejabat pemerintah daerah, yang khawatir “pelabelan ulang” logam seperti tembaga untuk transisi hijau jadi dalih bagi praktik ekstraksi yang tidak berkelanjutan.

“Saya tidak mengatakan kita tidak butuh tembaga. Tapi harus ada batasnya. Apa dampaknya? Bagaimana caranya? Di tempat mana kita mendapatkannya? Hal-hal ini yang perlu kita pertimbangkan,” kata Uskup Casicas.

“KITA TIDAK BISA KELUAR DARI KRISIS IKLIM DENGAN MENAMBANG”

Organisasi non-pemerintah internasional juga mengamati bagaimana pemerintah dan perusahaan mendorong proyek tambang baru di lingkungan sensitif dan di wilayah yang mendapat penentangan masyarakat.

Ellen Moore, direktur program pertambangan di Earthworks, organisasi nirlaba AS yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, mengatakan riset yang mereka lakukan menunjukkan adanya potensi penggunaan kembali dan daur ulang mineral serta peningkatan efisiensi material untuk mengurangi secara signifikan kebutuhan akan tambang baru.

Sistem daur ulang tersebut, kata Moore, dapat menekan kebutuhan terhadap logam hasil tambang baru untuk baterai kendaraan listrik.

“Permintaan terhadap mineral baru tidak bersifat tetap. Kita tidak bisa membangun kendaraan listrik yang berkelanjutan dengan sumber yang ‘kotor’. Kita tidak boleh mengulang ketidakadilan era bahan bakar fosil, dan kita tidak bisa keluar dari krisis iklim dengan menambang."

Tahun lalu, Lead the Charge—koalisi kelompok lingkungan, buruh, dan hak asasi manusia yang mendorong rantai pasok otomotif yang lebih adil dan bebas bahan bakar fosil—mengevaluasi produsen mobil besar berdasarkan kinerja mereka dalam dampak lingkungan, HAM, dan hak masyarakat adat.

Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sebagian industri kendaraan listrik mulai mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terkait rantai pasok dan sumber bahan yang bertanggung jawab, namun kemajuannya masih belum merata.

Beberapa perusahaan telah membuat komitmen terkait sumber mineral dan standar ketenagakerjaan, tetapi laporan tersebut menyimpulkan bahwa implementasi dan penegakannya masih tertinggal ketimbang ambisi yang disampaikan.

Tekanan dari konsumen terhadap perusahaan kendaraan listrik agar mendapatkan tembaga secara berkelanjutan dapat menjadi cara yang efektif, kata Emily Iona Stewart, kepala kebijakan dan advokasi di Global Witness, organisasi internasional yang menyelidiki pelanggaran lingkungan dan HAM.

Namun, ia mengatakan tren yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana mineral ini semakin terseret dalam dinamika geopolitik yang lebih luas dan diarahkan ke industri seperti kecerdasan buatan dan pertahanan, bukan teknologi hijau.

“Setidaknya ketika penggunaannya memiliki tujuan altruistik, konsumen dan perusahaan pengguna akhir akan lebih terdorong untuk melakukan uji tuntas rantai pasok dan menuntut para pelaku di hulu memastikan standar yang tinggi,” ujarnya.

“Konsumen kendaraan listrik mungkin akan bertanya dari mana asal material di mobilnya, tapi tidak ada yang akan mempertanyakan apakah mineral dalam bom diambil dengan cara yang baik.”

Dominasi China dalam perlombaan mineral kritis serta pengembangan kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan membuat negara itu menjadi pusat dalam arah perkembangan industri ini, kata para ahli.

Bijih nikel, salah satu ekspor mineral terbesar Filipina dan bahan penting untuk baterai kendaraan listrik, sebagian besar dikirim ke China. Data pelacakan ekspor PBB antara 2020 hingga akhir 2024 menunjukkan sekitar 90 persen ekspor bijih nikel Filipina menuju pelabuhan-pelabuhan di China.

Sebagian besar konsentrat tembaga dari Tampakan juga kemungkinan akan diekspor ke fasilitas peleburan di kawasan Asia, termasuk China.

Sudah ada tanda-tanda bahwa beberapa perusahaan China mulai menyesuaikan praktik lingkungan mereka sebagai respons terhadap meningkatnya pengawasan, kata Iona Stewart.

Salah satu pendorong utamanya adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Uni Eropa, yang akan mengenakan biaya karbon pada sejumlah barang impor berdasarkan cara produksinya.

Meski tahap awalnya berfokus pada sektor seperti baja, aluminium, dan semen, sinyal yang lebih luas sudah jelas: intensitas karbon dan standar lingkungan kini bagian dari perdagangan, dan perusahaan kendaraan listrik tidak akan menjadi pengecualian.

“Di dalam negeri, China sebenarnya memiliki sejumlah undang-undang lingkungan yang cukup baik yang dikembangkan selama sekitar satu dekade terakhir, termasuk di sektor pertambangan,” ujarnya.

“China seharusnya menerapkan standar tersebut juga di luar negeri, dan memastikan perusahaan China yang beroperasi di luar mengikuti standar yang sama.”

Bagi Sukal, kerusakan yang terlihat di lokasi tambang daerah lain menjadi sebuah peringatan.

“Jika yang terjadi di sini sama seperti di tambang-tambang lain ... maka tidak akan ada lagi tempat yang tersisa untuk kalian pulang,” katanya.

Laporan tambahan oleh Jarupat Karunyaprasit dan Nicole Revita