CNA Explains: Mengapa karhutla bisa memburuk dan apa yang perlu diubah

JAKARTA: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkobar selama berminggu-minggu di Kalimantan dan Sumatra telah menyebar ke negara tetangga Malaysia, Brunei, bahkan hingga Filipina, menyebabkan kualitas udara melonjak ke tingkat berbahaya di sejumlah tempat seperti Serian di negara bagian Sarawak, Malaysia.

Puluhan ribu orang dilaporkan mengalami gangguan pernapasan, sekolah-sekolah ditutup sementara di sejumlah wilayah di Sarawak dan 1,4 juta siswa di enam provinsi di Indonesia beralih ke pembelajaran daring.

Penerbangan juga terganggu di sejumlah tempat seperti Pontianak, Kalimantan Barat.

Pemerintah Indonesia merespons dengan mencabut izin usaha perusahaan yang diduga memerintahkan pembakaran serta melakukan operasi penyemaian awan bersama Malaysia, di antara langkah-langkah lainnya.

Namun, kondisi terburuk mungkin belum terjadi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan September akan menjadi bulan krusial karena hujan yang signifikan mungkin baru turun pada awal Oktober.

“Jadi, bulan ini adalah battleground kita,” katanya pada 31 Agustus.

CNA mengulas bagaimana karhutla situasi tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apa yang mungkin terjadi ke depan, dan apa lagi yang perlu dilakukan.

Seberapa parah kebakaran tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?

Sekitar 202.000 hektar lahan – hampir tiga kali luas Singapura – terbakar di Indonesia antara Januari dan Juli tahun ini, menurut Kementerian Kehutanan.

Data resmi untuk Agustus dan awal September hingga tulisan ini dibuat belum tersedia, tetapi ASEAN Specialised Meteorological Centre pada Jumat (4/9) menyatakan bahwa “kepulan asap dengan intensitas sedang ... terpantau berasal dari titik-titik panas di bagian selatan Kalimantan serta bagian selatan dan tengah Sumatra”.

Meski lebih parah dibandingkan beberapa tahun terakhir, skala karhutla sepanjang tahun ini masih jauh di bawah 2015 yang merupakan salah satu krisis karhutla terburuk dalam sejarah Indonesia.

Sekitar 2,6 juta hektar lahan terbakar pada 2015, dengan sekitar 600.000 hektar di antaranya terbakar antara Januari dan Juli tahun itu.

Kebakaran 2015 berlangsung selama lebih dari tiga bulan dan melepaskan emisi setara 1,75 miliar ton gas rumah kaca, menurut Earth Observatory milik Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA).

Hingga 2 September, kebakaran di Indonesia pada 2026 telah melepaskan emisi setara gas rumah kaca sekitar 10 persen dari kebakaran 2015, menurut lembaga tersebut.

Dari 202.000 hektare yang terbakar hingga akhir Juli, hampir separuhnya – atau sekitar 94.539 hektar – terjadi pada Juli saja, menurut Kementerian Kehutanan.

Yang menjadi perhatian khusus tahun ini adalah cepatnya penyebaran kebakaran karena kondisi El Nino, yang membawa cuaca lebih panas dan kering ke kawasan ini, bertepatan dengan musim kemarau di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, puncak musim kemarau terjadi pada Agustus dan September.

Namun, kebakaran tahun ini lebih parah dibandingkan beberapa tahun terakhir serta 2019, yang juga merupakan tahun El Nino. Antara Januari dan Juli 2019, Indonesia mencatat 137.000 hektare lahan terbakar.

“Ini sudah melampaui 2023 dan 2019, tetapi dengan kondisi El Nino yang hampir mirip dengan 2015, masih di bawah level tersebut,” kata Raja Juli dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada 18 Agustus.

Di mana kebakaran terjadi dan apa penyebabnya?

Seperti pada 2015, wilayah dengan kebakaran terluas adalah Kalimantan dan Sumatra. Namun tahun ini, kebakaran juga menyebar ke wilayah yang biasanya lebih jarang terdampak, termasuk sejumlah wilayah di Papua.

Papua Selatan, khususnya wilayah Merauke, muncul sebagai pusat kebakaran baru, menurut Yosi Amelia, Climate and Ecosystem Programme Lead di organisasi nirlaba Indonesia yang bergerak di bidang iklim dan keberlanjutan, Madani Berkelanjutan.

“Papua Selatan, atau Merauke, merupakan titik panas baru kebakaran hutan dan lahan. Kami menduga kuat ini terkait pembukaan lahan di kawasan proyek food estate dan energi,” kata Yosi kepada CNA.

Kelompok lingkungan juga menyebut degradasi lahan gambut sebagai salah satu faktor di balik kebakaran di Papua Selatan.

Lahan gambut merupakan ekosistem yang secara alami basah dan biasanya tidak terbakar jika kondisinya tidak terganggu.

Namun ketika dikeringkan, lahan gambut dapat terbakar dan api bisa bertahan di bawah permukaan tanah dalam waktu lama, menghasilkan jauh lebih banyak partikel halus dan karbon dibandingkan kebakaran hutan tropis.

“Pengeringan dan alih fungsi lahan gambut berkontribusi signifikan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan,” kata Wahyu A Perdana, Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut, organisasi nonpemerintah yang berfokus pada riset dan konservasi lahan gambut.

Raja Juli pada 1 September mengatakan, sebagian besar kebakaran di Kalimantan dan Sumatra hampir pasti sengaja dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk berbagai tujuan, menurut laporan Jakarta Globe.

Seorang pejabat Kementerian Lingkungan Hidup pada 31 Agustus mengatakan, pihaknya tengah memeriksa 19 perusahaan yang terkait dengan kebakaran di Sumatra dan Kalimantan.

“Kami akan menyelidiki apakah kebakaran terjadi karena kelalaian atau sengaja dibakar. Namun, apa pun penyebabnya, pertanggungjawaban mutlak berlaku setiap kali terjadi kebakaran di dalam wilayah konsesi,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan, seperti dilaporkan Reuters.

Rizal tidak menyebut nama perusahaan tersebut atau mengungkap jenis konsesi yang mereka miliki. Ia menambahkan, pemerintah akan terus menyelidiki 23 perusahaan lainnya yang menghadapi risiko kebakaran.

Bisakah kondisi memburuk?

Raja Juli menyebut September sebagai bulan kritis dan mengatakan curah hujan yang signifikan mungkin baru akan turun pada awal Oktober.

“September ini kita berada di puncak. Mudah-mudahan bulan ini sudah mulai ada hujan. Tapi tadi kita dengar dari BMKG bahwa kemungkinan potensi hujan baru ada di awal Oktober,” katanya, seperti dikutip kantor berita Antara pada 31 Agustus.

BMKG memperkirakan kondisi panas dan kering akan berlanjut hingga awal September, dengan titik panas berkepercayaan tinggi terutama terkonsentrasi di Kalimantan.

Para ahli juga memperingatkan kebakaran kemungkinan belum akan mereda pada September, bahkan sebagian mengatakan Indonesia mungkin belum mencapai puncak musim kebakaran tahun ini.

Herry Purnomo, peneliti di Center for International Forestry Research (CIFOR) dan guru besar IPB University, menuturkan, angka saat ini belum mencerminkan kemungkinan puncaknya, sementara periode risiko tinggi kebakaran berpotensi berlangsung selama beberapa bulan ke depan.

“Ini belum puncaknya. Kita baru di Agustus. Masih ada September, Oktober, dan November, dan biasanya mulai menurun pada Desember dan Januari,” kata Herry kepada Katadata pada 28 Agustus.

Pakar kebakaran hutan IPB University Bambang Hero Saharjo memberikan peringatan yang lebih keras. Kekeringan berkepanjangan dan El Nino yang kuat dapat menciptakan kondisi seperti krisis dahsyat 1997-1998 jika eskalasi saat ini terus berlanjut, katanya.

Berdasarkan luas lahan yang terbakar, karhutla 1997-1998 jauh lebih besar dibandingkan 2015. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, kebakaran berdampak pada sekitar 9,7 juta hektar lahan pada 1997-1998, dibandingkan sekitar 2,6 juta hektar pada 2015.

Sebagian wilayah Indonesia belum memasuki periode paling rawan kebakaran, kata Bambang, sementara musim kemarau diperkirakan lebih panjang dan kering dari biasanya.

Sementara itu, WALHI mencatat, terdapat 6.902 titik panas antara 25 dan 31 Agustus 2026, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan sebanyak 5.201 titik panas.

Situasi ini menyebabkan Indeks Standar Pencemar Udara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah konsisten berada dalam kategori “tidak sehat” hingga “berbahaya” selama sepekan terakhir.

Analisis citra satelit oleh WALHI juga menunjukkan hampir 50 persen titik panas berada di wilayah konsesi sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.

Apa lagi yang perlu dilakukan?

Meski El Nino dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Indonesia – serta di Eropa dan Amerika Utara – fenomena iklim itu saja tidak menjelaskan mengapa masalah tersebut terus berulang, menurut Herry dari IPB University.

Aktivitas manusia dan pengelolaan lahan tetap menjadi faktor utama, katanya.

Upaya penanganan juga sebagian besar masih berfokus pada pemadaman kebakaran dan penegakan hukum, alih-alih mencegah kebakaran atau mengatasi akar masalahnya, kata Yosi Amelia dari Madani Berkelanjutan.

“Yang perlu diubah adalah cara kita memandang kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Karhutla tidak boleh hanya dilihat sebagai bencana kebakaran, tetapi juga sebagai gejala dari persoalan yang lebih luas dalam tata kelola hutan dan bentang alam, tata ruang, perizinan, pengelolaan air, serta hubungan masyarakat dengan lahan,” tutur Yosi.

Wahyu dari Pantau Gambut menekankan perlunya penegakan hukum untuk meyakinkan masyarakat dan para pemangku kepentingan bahwa masalah ini ditangani dengan serius.

Pemerintah telah memeriksa puluhan perusahaan pemegang konsesi, menjatuhkan sanksi administratif dan menetapkan sejumlah perusahaan sebagai tersangka.

BNPB akan mengerahkan sebagian dari 48.000 personelnya untuk menjaga sejumlah wilayah dan mencegah munculnya kebakaran baru, kata juru bicara BNPB Berton Panjaitan seperti dikutip Reuters pada 31 Agustus.

Pemerintah telah mengerahkan 34 pesawat untuk melakukan operasi water bombing, tetapi penerbangan mereka terganggu oleh kabut asap tebal dan jarak pandang yang buruk, serta terbatasnya ketersediaan air di dekat lokasi kebakaran.

Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan izin khusus bagi 35 pesawat asing untuk memasuki wilayah udara Indonesia dan memperkuat kemampuan pemadaman kebakaran dari udara, menurut Reuters.

Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, penanganan secara menyeluruh memadukan penegakan hukum, modifikasi cuaca, pengeboman air, operasi darat, dan pencegahan berbasis masyarakat.

Ia menekankan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan upaya bersama serta dukungan kebijakan untuk menerapkan langkah pencegahan yang efektif.

“Dengan kolaborasi teknis, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat, kami optimistis dapat melewati periode berisiko tinggi ini dengan baik.”