Kemenhut proses 42 kasus karhutla, enam perusahaan dijatuhi sanksi

JAKARTA: Sebanyak 42 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tengah menjalani proses hukum di Kementerian Kehutanan, seiring upaya pemerintah meningkatkan penanganan kabut asap dan penegakan hukum.

Kasus-kasus tersebut ditangani Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Selasa (26/8).

Raja Juli seperti diberitakan Kantor Berita Antara tidak merinci pihak yang tengah menjalani proses hukum maupun lokasi kebakaran yang terkait dengan kasus-kasus tersebut, tetapi mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan tanpa memandang siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran.

Kasus-kasus tersebut tampaknya merupakan perkara tambahan di luar 72 tersangka yang ditangkap polisi Indonesia pada Minggu terkait 89 kasus karhutla di lima provinsi di Kalimantan dan empat provinsi di Sumatra. Belum ada keterangan apakah kedua kelompok kasus tersebut beririsan.

Kebakaran, yang dipicu oleh menguatnya pola El Nino dan musim kemarau berkepanjangan, telah menimbulkan kabut asap di wilayah tengah dan barat Indonesia, serta Malaysia.

Menurut Raja Juli, penindakan tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana. Kementerian Kehutanan juga dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang menjadi kewenangannya.

Pada Senin (24/8), Kemenhut mengumumkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah menemukan kebakaran seluas total 1.511,55 hektare di areal yang mereka kelola di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Pihak berwenang hanya mengidentifikasi keenam perusahaan tersebut berdasarkan inisial, yakni PT WEL, PT FI, PT MPK dan PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, serta PT PSR di Kalimantan Timur.

Kemenhut menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut lalai dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di areal konsesi mereka.

Lima perusahaan diperintahkan melakukan langkah-langkah perbaikan, sementara izin usaha PT MPK dibekukan karena kebakaran yang luas dan berulang di areal konsesinya.

Melalui sanksi tersebut, perusahaan diwajibkan meningkatkan kesiapan pengendalian kebakaran, termasuk regu dan peralatan pemadaman, sumber air, menara pantau, sekat kanal, serta sistem deteksi dan respons dini.

Perusahaan juga diwajibkan memulihkan vegetasi di areal terdampak. Khusus di lahan gambut, perusahaan diwajibkan memulihkan fungsi hidrologis melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali, serta pemantauan tinggi muka air tanah.

HOTSPOT BERTAMBAH

Pada Rabu (26/8), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikit peningkatan jumlah titik panas di Kalimantan dibandingkan sehari sebelumnya.

Pemantauan satelit antara pukul 00.00 dan 10.00 WIB mendeteksi 3.533 titik panas di Kalimantan, 142 titik lebih banyak dibandingkan 3.391 titik yang dilaporkan pada Selasa.

Kalimantan menyumbang hampir delapan dari 10, atau sekitar 78 persen, dari 4.508 titik panas yang terdeteksi di seluruh Indonesia selama periode pemantauan tersebut.

Di luar Kalimantan, BMKG mendeteksi 687 titik panas di Sumatra, 194 di Sulawesi, 85 di Jawa, 57 di Papua dan Maluku, serta 33 di Kepulauan Nusa Tenggara.

BMKG mengatakan kondisi atmosfer akan tetap relatif kering dalam sepekan ke depan akibat El Niño kategori sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Curah hujan rendah diperkirakan terjadi di sebagian besar Kalimantan dari akhir Agustus hingga pertengahan September, kondisi yang menurut BMKG akan meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap kekeringan dan karhutla.

https://www.cna.id/indonesia/kabut-asap-jambi-sekolah-diliburkan-karhutla-50106Kabut asap akibat karhutla juga mengganggu kegiatan belajar mengajar di sejumlah wilayah.

Di Berau, Kalimantan Timur, siswa diminta belajar dari rumah pada 24–26 Agustus setelah kualitas udara memburuk. Pembelajaran jarak jauh juga diberlakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada pekan yang sama akibat memburuknya kualitas udara.

Di Provinsi Jambi, Sumatra, pembelajaran tatap muka dari PAUD hingga SMA dihentikan sementara mulai Senin seiring semakin pekatnya kabut asap. Sementara di Rokan Hulu, Provinsi Riau, pembelajaran dialihkan menjadi daring pada 26–28 Agustus akibat kabut asap.

PERINTAH PRESIDEN PRABOWO

Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/8) menginstruksikan jajarannya memperkuat langkah pencegahan karhutla, termasuk dengan segera menindaklanjuti setiap titik panas yang teridentifikasi agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Sumatra Selatan, Prabowo mengatakan pemerintah pusat juga menyiapkan sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri untuk membantu petugas di daerah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Prabowo mengatakan karhutla merupakan persoalan nasional karena dampaknya terhadap masyarakat, termasuk gangguan pernapasan akibat kabut asap.

"Ini bencana yang sangat berbahaya," kata Prabowo.

Untuk pencegahan jangka panjang, Prabowo mendorong penambahan sumur bor, embung dan kanal di kawasan gambut yang produktif. Menurutnya, keberadaan air di lahan gambut relatif mudah dijangkau melalui pengeboran sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran.

Prabowo juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji pemanfaatan embung dan kanal di kawasan gambut untuk kegiatan produktif, termasuk kemungkinan budi daya ikan, sehingga infrastruktur pengendalian karhutla juga dapat memberikan manfaat ekonomi.

Dia mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan karhutla di Sumatra Selatan dan meminta persoalan kabut asap turut menjadi perhatian.