Skip to main content
Iklan

Asia

CNA Explains: AS batasi akses China ke cip AI, mengapa Asia Tenggara ikut jadi sasaran?

Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand menghadapi pengetatan pembatasan cip AI canggih oleh AS. Washington berupaya menutup celah yang dimanfaatkan perusahaan China. Apa dampaknya bagi industri pusat data yang tengah berkembang pesat di kawasan ini?

CNA Explains: AS batasi akses China ke cip AI, mengapa Asia Tenggara ikut jadi sasaran?

Rekaman drone memperlihatkan Nongsa Digital Park dikelilingi kawasan hutan dan pantai di Batam. (Foto: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)

SINGAPURA: Amerika Serikat kini membidik Asia Tenggara untuk membatasi akses rivalnya, China, terhadap cip kecerdasan buatan (AI) canggih.

Pada Senin (16/11), AS memberlakukan aturan baru untuk menutup celah yang selama ini memungkinkan perusahaan China memanfaatkan komputasi berdaya tinggi di luar negara mereka.

Langkah ini diambil menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen akhir pekan ini.

Empat negara Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand, serta Brasil kini menghadapi persyaratan izin tambahan untuk sejumlah semikonduktor canggih. Washington menilai, negara-negara tersebut memiliki risiko di atas rata-rata sebagai jalur pengalihan cip ke tujuan yang tidak diizinkan.

Dalam siaran pers, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS menyatakan, aturan baru ini bertujuan “memastikan pembatasan akses terhadap teknologi sensitif AS tidak dapat diakali melalui penggunaan komputasi jarak jauh di pusat data negara ketiga”.

“Amerika Serikat merupakan pemimpin dunia dalam teknologi komputasi canggih dan kecerdasan super. AS berkomitmen mendorong penggunaan teknologi Amerika secara global untuk tujuan komersial yang sah, sekaligus memastikan teknologi sensitif tidak disalahgunakan hingga mengancam keamanan nasional AS,” bunyi pernyataan tersebut.

APA SAJA YANG DICAKUP PEMBATASAN BARU INI?

AS memperketat aturan ekspor atas arahan Departemen Keuangan dan Dewan Keamanan Nasional. Langkah ini bertujuan mencegah perusahaan di China dan negara lain yang terkena pembatasan memanfaatkan cip AI Amerika melalui pusat data luar negeri.

Aturan tersebut menyasar dua aktivitas utama: ekspor fisik semikonduktor canggih dan penggunaan daya komputasi cip tersebut dari jarak jauh.

Berdasarkan aturan baru, perusahaan wajib mengantongi izin untuk mengekspor, mengekspor kembali, atau memindahkan sejumlah cip AI canggih AS ke Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Brasil.

Pengecualian berlaku bagi cip yang ditujukan untuk perusahaan yang berkantor pusat di AS atau memiliki perusahaan induk utama di negara tersebut, selama memenuhi persyaratan pelaporan tertentu. Ini mencakup penyedia layanan komputasi awan raksasa AS seperti Amazon Web Services, Google, dan Microsoft.

Secara terpisah, pusat data luar negeri yang menyediakan kapasitas komputasi besar bagi perusahaan yang berkantor pusat di China dan negara lain yang terkena pembatasan AS juga akan diwajibkan mengantongi izin baru.

Sebelum Pemerintah AS turun tangan pada 16 November, penyediaan daya komputasi oleh pusat data luar negeri kepada perusahaan teknologi China tidak melanggar hukum.

Pusat data yang sudah melayani perusahaan-perusahaan tersebut diberi waktu 90 hari sejak aturan berlaku untuk mengantongi izin.

Aturan ini juga memperketat pemeriksaan identitas pelanggan dan struktur kepemilikannya untuk mencegah pihak yang terkena pembatasan mengakses komputasi canggih melalui perantara.

Lektor Kepala bidang hukum di Singapore Management University (SMU) Liu Han-Wei mengatakan kepada CNA bahwa aturan baru ini tidak lagi hanya berfokus pada tujuan pengiriman cip, tetapi juga “siapa yang akhirnya menggunakan daya komputasinya”.

“Artinya, operator pusat data harus mengetahui identitas pelanggan mereka, termasuk siapa pemilik atau pengendali akhirnya, serta menyediakan informasi yang cukup agar pemasok dapat memverifikasi kepatuhan terhadap aturan. Mengenali pelanggan kini menjadi syarat untuk mengakses perangkat keras tersebut,” tutur Liu.

MENGAPA AS MEMBERLAKUKAN PEMBATASAN INI?

AS telah lama berupaya membatasi akses Beijing terhadap semikonduktor tercanggihnya dengan alasan keamanan nasional serta potensi penggunaan teknologi AI untuk kepentingan militer dan intelijen China.

Namun, aturan ekspor AS selama ini lebih berfokus pada perpindahan fisik cip, sehingga perusahaan China masih memiliki cara lain untuk mengakses daya komputasinya.

Alih-alih mengimpor prosesor yang terkena pembatasan, perusahaan China dapat menyewa kapasitas komputasi dari pusat data di negara lain. Cara ini memungkinkan perusahaan China menggunakan teknologi Amerika tanpa harus mengimpor perangkat keras yang dibatasi tersebut ke negaranya.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi AS PBS, Liza Tobin, mantan direktur urusan China di Dewan Keamanan Nasional pada pemerintahan pertama Trump dan pemerintahan Biden, mengatakan, telah muncul “perdagangan bayangan”. Dalam praktik ini, pengembang AI China mulai mengakses cip AS dari jarak jauh melalui negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura.

“Jadi, ini pada dasarnya wilayah abu-abu. Secara teknis, praktik tersebut legal. Namun, tekanan dari kalangan pakar keamanan nasional dan Kongres untuk menutup celah ini terus meningkat,” kata Tobin, yang kini menjabat direktur pelaksana perusahaan konsultan risiko geopolitik Garnaut Global.

Langkah terbaru AS ini juga diumumkan di tengah meningkatnya sorotan terhadap Megaspeed, perusahaan komputasi awan berbasis di Singapura yang dikaitkan dengan dugaan pengalihan cip canggih Nvidia ke China.

MENGAPA EMPAT NEGARA ASIA TENGGARA MENJADI SASARAN?

Washington menilai Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand memiliki risiko di atas normal sebagai jalur pengalihan semikonduktor canggih ke tujuan yang tidak diizinkan.

Namun, Washington belum memberikan penjelasan terperinci kepada publik mengenai alasan masing-masing negara masuk dalam daftar tersebut.

Penetapan ini berlangsung di tengah pesatnya pertumbuhan Asia Tenggara sebagai tujuan investasi pusat data global, didorong meningkatnya permintaan layanan komputasi awan dan AI.

Singapura telah lama menjadi pusat perusahaan teknologi dan infrastruktur digital di kawasan, sementara Malaysia menarik investasi besar di sektor pusat data, terutama di Johor.

Indonesia dan Thailand juga aktif menarik investasi perusahaan teknologi internasional untuk mengembangkan ekonomi digital dan kemampuan AI mereka.

Namun, pesatnya pertumbuhan industri pusat data di kawasan ini turut memicu kekhawatiran bahwa teknologi canggih Amerika yang diimpor ke negara-negara tersebut pada akhirnya dapat digunakan perusahaan China yang terkena pembatasan AS.

Chip Groq 3 dari Nvidia dipamerkan dalam konferensi GTC perusahaan tersebut di San Jose, California, AS, pada 17 Maret 2026. (Foto arsip: Reuters/Max A Cherney)

APA DAMPAK PEMBATASAN INI BAGI ASIA TENGGARA?

Perusahaan yang mengimpor cip AI canggih Amerika atau mengoperasikan pusat data di negara-negara terdampak berpotensi menghadapi pengawasan regulasi lebih ketat dan biaya kepatuhan lebih tinggi.

Perusahaan juga mungkin harus memeriksa pelanggan secara lebih teliti, memastikan siapa pengendali akhir bisnis yang menggunakan infrastruktur komputasi mereka, serta memperoleh izin tambahan dari otoritas AS.

Namun, dampaknya kemungkinan berbeda di keempat negara.

Operator pusat data dan perusahaan teknologi di Singapura, yang merupakan pusat teknologi dan komputasi awan regional, mungkin harus memenuhi persyaratan tambahan untuk mematuhi aturan baru ini.

Sementara itu, Malaysia menghadapi pertanyaan tentang dampak pembatasan tersebut terhadap industri pusat datanya yang tengah berkembang pesat.

Malaysia telah menarik investasi besar dari perusahaan teknologi internasional, dengan Johor menjadi salah satu lokasi utama pembangunan fasilitas baru.

Harian New Straits Times (NST) melaporkan, perusahaan konstruksi Malaysia yang sangat bergantung pada proyek pusat data dapat terdampak jika pembangunan proyek baru melambat.

Menurut NST, pusat data yang bergantung pada pelanggan AI asal China mungkin menghadapi proses perizinan dan verifikasi pelanggan lebih lama. Sementara itu, proyek milik penyedia layanan komputasi awan raksasa AS diperkirakan lebih siap memenuhi persyaratan baru.

Indonesia dan Thailand juga berpotensi menghadapi hambatan regulasi tambahan dalam upaya menarik investasi infrastruktur AI dan komputasi awan.

Liu dari SMU mengatakan, aturan baru AS ini “mengaitkan keputusan pemberian izin dengan efektivitas pengendalian ekspor masing-masing negara”.

“Ini bukan berarti penegakan aturan secara resmi diserahkan kepada pemerintah di kawasan, karena kewajibannya berada pada perusahaan. Namun, aturan ini meningkatkan ekspektasi terhadap pemerintah negara-negara tersebut. Setiap pemerintah tetap berhak menentukan responsnya sendiri,” kata Liu.

Namun, ia mengingatkan, dampaknya bisa meluas ke negara-negara di luar daftar tersebut.

“Sebagian pembatasan tidak bergantung pada lokasi pusat data, dan aturan ini membuka kemungkinan penambahan negara lain. Hal ini bisa menjadi sinyal bagi negara-negara tersebut. Sejauh mana dampak pembatasan ini akan merambah pasar lain di kawasan maupun di luar kawasan masih harus dilihat.”

Di tengah persaingan teknologi AS-China, Lektor Kepala Eduardo Araral dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, mengingatkan, Asia Tenggara semakin terjepit di antara kedua negara.

“Namun, negara-negara ASEAN harus menolak tekanan untuk memilih antara AS dan China. Kepentingan ekonomi mereka akan lebih terjaga jika tetap membuka berbagai pilihan,” katanya, merujuk pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

APA DAMPAK PEMBATASAN INI BAGI CHINA?

Perusahaan China yang bergantung pada pusat data luar negeri dengan cip canggih Amerika berpotensi menghadapi gangguan jika penyedia layanan mereka gagal memperoleh izin yang diperlukan.

Namun, Liu dari SMU menilai, masih “terlalu dini” untuk mengukur dampaknya terhadap pengembangan AI China karena hasilnya sangat bergantung pada penerapan aturan dan pemberian izin.

“Di sisi lain, pembatasan ini diperkirakan akan memperkuat tekad China untuk mempercepat pengembangan semikonduktor canggih dan kemampuan komputasinya sendiri,” katanya.

Senada, Araral mengatakan, pembatasan oleh AS justru berpotensi mempercepat upaya China mencapai kemandirian teknologi.

“AS bisa membuat kemajuan teknologi China lebih mahal dan sulit. Namun, membatasi akses terhadap cip Amerika bukan berarti menghalangi kemampuan China untuk berinovasi.

“Dalam jangka panjang, pembatasan ini bahkan bisa memperkuat tekad China membangun ekosistem AI yang tidak terlalu bergantung pada teknologi Amerika,” kata Araral.

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.

Source: CNA/da(ar)

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan