Skip to main content
Iklan

Dunia

AS perketat akses China ke cip AI, Indonesia ikut terdampak

Pembatasan ini bertujuan mencegah China memperoleh cip canggih AS melalui negara lain.

AS perketat akses China ke cip AI, Indonesia ikut terdampak

Bendera nasional China dan Amerika Serikat berkibar di sepanjang jalan, menjelang kunjungan kenegaraan Presiden AS Donald Trump ke Beijing pada 13 Mei 2026. (Foto arsip: Reuters/Tingshu Wang)

WASHINGTON: Pemerintahan Donald Trump pada Senin (16/11) mengumumkan pembatasan lebih ketat terhadap akses China ke cip kecerdasan buatan (AI) tercanggih dari perusahaan seperti Nvidia. Pengumuman ini disampaikan saat Presiden AS Donald Trump memulai kunjungan ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping.

Perusahaan China yang menggunakan pusat data di negara seperti Thailand dan Malaysia untuk melatih model AI dengan cip canggih akan terdampak pembatasan ekspor baru tersebut.

Aturan baru ini menjadi upaya Departemen Perdagangan AS menunjukkan ketegasannya terhadap akses China ke teknologi sensitif Amerika. Sebelumnya, lembaga itu dilaporkan membiarkan penyelundupan cip AI canggih Nvidia ke China dan gagal mencegah perusahaan China mengakali pembatasan melalui pusat data luar negeri.

Trump dijadwalkan bertemu Xi pada Kamis di Shenzhen, kota di China selatan yang menjadi tuan rumah KTT APEC pekan ini. Trump kerap mengancam atau menjatuhkan sanksi teknologi terhadap Beijing menjelang pertemuan semacam ini.

Aturan baru ini juga akan berdampak kepada Indonesia. Beberapa negara, di antaranya Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Brasil akan diwajibkan mengajukan izin ekspor AS untuk memperoleh cip canggih. Kelima negara dinilai berisiko lebih tinggi sebagai jalur penyelundupan cip ke China.

MENDAG AS DAMPINGI TRUMP KE CHINA

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick termasuk pejabat pemerintahan yang mendampingi Trump dalam kunjungannya ke Asia, kata seorang pejabat Gedung Putih. Lutnick mendapat kritik tajam atas perannya mengawasi pembatasan ekspor cip ke China menyusul skandal perselingkuhan bos Nvidia.

CEO Nvidia Jensen Huang mengundurkan diri pada Kamis setelah mengaku berselingkuh dengan seorang eksekutif Megaspeed, perusahaan komputasi awan berbasis di Singapura yang bermitra dengan Nvidia. Megaspeed menyewakan daya komputasi dari pusat datanya dan tengah disorot atas dugaan pengalihan cip secara ilegal ke China.

Para pejabat senior Gedung Putih telah membahas kemungkinan mendesak Lutnick mundur dari jabatannya, menurut laporan Reuters pekan lalu.

Trump mengatakan kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Putih menuju Filipina dan China bahwa ia tidak berencana mengganti Lutnick. Ditanya apakah ia masih memercayai Lutnick, Trump menjawab, "Ya, masih."

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Jumat mengatakan, empat lembaga pemerintah mendukung masuknya Megaspeed ke daftar hitam perdagangan, tetapi Departemen Perdagangan AS yang berwenang justru tidak mendukungnya. Pernyataan itu menyudutkan Lutnick.

"Ini dua pandangan berbeda. Satu ingin bersikap ramah terhadap China, sementara yang lain ingin berkonfrontasi dengan China," kata Trump pada Senin. "Keduanya bisa diterima, tetapi pandangannya berbeda."

Trump juga tidak keberatan jika Huang kembali menjabat CEO Nvidia, turut mendukung seruan agar Huang diangkat kembali.

Dalam pernyataan pada 15 November, Megaspeed menyatakan telah mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan pengendalian ekspor AS.

PEMBATASAN EKSPOR DIPERKETAT

Kate Koren, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS, mengatakan, aturan yang diumumkan pada Senin akan berdampak jauh lebih besar terhadap China dibanding sekadar memasukkan satu perusahaan ke daftar hitam perdagangan yang dikenal sebagai "Entity List".

"Nvidia dan Jensen sendiri merupakan pendukung utama strategi penjualan cip ke China," kata Koren. "Pengungkapan pekan lalu membuat strategi itu dipertanyakan. Kini, arahnya berbalik menuju pembatasan ekspor yang lebih ketat."

Departemen Perdagangan AS menyatakan, aturan baru itu disusun oleh Departemen Keuangan dan Dewan Keamanan Nasional AS, yang juga memerintahkan penerbitannya.

"Aturan ini dirancang untuk memastikan pembatasan akses terhadap teknologi sensitif Amerika tidak dapat diakali melalui layanan komputasi jarak jauh yang melibatkan pusat data di negara ketiga," demikian pernyataan tersebut.

Aturan ini mewajibkan pusat data luar negeri yang memasok daya komputasi besar bagi perusahaan China mengantongi izin ekspor AS dalam 90 hari agar dapat terus beroperasi. Jika tidak, mereka terancam pembatasan ekspor.

Kewajiban izin ini tidak berlaku bagi sistem yang digunakan peritel daring dan perusahaan media sosial, yang menurut departemen tersebut tidak menimbulkan ancaman keamanan nasional serupa.

Aturan baru ini juga secara resmi mencabut kebijakan era Presiden Joe Biden yang membatasi akses global ke cip AI melalui persyaratan perizinan.

Pada awal 2025, Departemen Perdagangan AS menyatakan tidak akan menerapkan aturan era Biden tersebut dan berencana mencabut serta menggantinya. Namun, langkah itu baru diambil pada Senin, sehingga cip Nvidia senilai miliaran dolar AS yang seharusnya dibatasi tetap mengalir ke pusat data yang digunakan perusahaan AI China.

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.

Source: Others/da(ar)

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan