TikTok terancam dilarang di AS mulai 19 Januari 2025

Nasib TikTok di Amerika Serikat kini berada di ujung tanduk. Platform media sosial populer ini terancam ditutup pada 19 Januari 2025. 

TikTok terancam dilarang di AS kecuali Mahkamah Agung AS menunda atau membatalkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan induknya, ByteDance, untuk menjual aset TikTok kepada pembeli asal AS.

Undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada tahun lalu ini melarang iOS di perangkat Apple dan Google Play Store di perangkat Android untuk memunculkan aplikasi TikTok, sehingga pengguna tidak dapat mengunggahnya. 

UU ini juga melarang penyedia internet di AS memberikan akses pengguna ke platform TikTok jika ByteDance gagal menjualnya kepada perusahaan asal AS, menurut laporan E! News.

Langkah ini diambil karena pemerintah AS khawatir pemerintah Tiongkok dapat menggunakan TikTok untuk memata-matai warga AS atau menyebarkan informasi yang telah dimanipulasi.

Namun, TikTok telah mengajukan mosi darurat untuk menghentikan larangan tersebut, dengan alasan bahwa aturan ini melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan berbicara. 

TikTok juga menyebutkan bahwa penutupan platform ini akan menimbulkan "kerugian besar" bagi perusahaan dan pengguna, yang jumlahnya mencapai 170 juta orang di AS, menurut laporan E! News. 

Dalam dokumen hukum yang diajukan pada 9 Desember 2024 lalu, TikTok menegaskan, "Tanpa intervensi, undang-undang ini akan berlaku pada 19 Januari 2025, yang akan mematikan salah satu platform paling populer di AS pada malam pelantikan presiden."

OPSI HINDARI LARANGAN

Menurut laporan CBS News, TikTok masih memiliki beberapa opsi untuk menghindari larangan tersebut.

Salah satunya adalah dengan meminta pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump menunda implementasi undang-undang atau memilih untuk tidak menjalankannya. 

Trump juga memiliki kewenangan untuk memberikan perpanjangan 90 hari jika ada bukti "kemajuan signifikan" dalam proses penjualan TikTok.

Sementara itu, Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2025, telah meminta Mahkamah Agung AS memberikan waktu lebih lama untuk mencari solusi politik. 

Permintaan ini merupakan langkah tidak biasa yang menunjukkan upaya Trump untuk menghindari keputusan yang mungkin memperumit transisi pemerintahannya.

Trump sendiri menyatakan bahwa ia siap bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. 

"Trump akan menjadi pihak yang harus kami ajak kerja sama untuk menyelesaikan kesepakatan dalam beberapa bulan ke depan," kata Kevin O'Leary, pengusaha yang tertarik membeli aset TikTok di AS, dalam wawancara dengan Fox News.

'TIKTOK TIDAK DIJUAL'

ByteDance dengan tegas menyatakan bahwa TikTok tidak akan dijual. 

"ByteDance tidak memiliki rencana untuk menjual TikTok," bunyi pernyataan dari perusahaan itu pada April 2024 lalu, dilansir dari BBC. 

Namun, jika undang-undang tetap diberlakukan, pengguna TikTok di AS tidak akan langsung kehilangan akses ke aplikasi. 

Mereka hanya tidak dapat mengunduh pembaruan aplikasi, dan pengguna baru tidak dapat mengunduhnya sama sekali.

Kasus ini menjadi salah satu pertempuran hukum terbesar di era media sosial, di mana kebebasan berbicara bertabrakan dengan isu keamanan nasional.

TikTok, bersama dengan para kreator konten dan pengguna, menyebut undang-undang ini sebagai pelanggaran besar terhadap hak kebebasan berbicara.

"Jarang sekali pengadilan menghadapi kasus kebebasan berbicara yang memengaruhi begitu banyak orang," bunyi pernyataan bersama dari para kuasa hukum kreator konten di TikTok. 

Banyak kreator konten dilaporkan khawatir tentang kelangsungan karier mereka dan mulai mencari platform alternatif.

Mahkamah Agung AS dijadwalkan mendengar argumen lisan pada hari ini, Jumat (10/1), hanya beberapa hari sebelum undang-undang mulai berlaku. 

Keputusan Mahkamah Agung AS diharapkan keluar dalam beberapa hari mendatang. 

Hasilnya akan menentukan apakah TikTok masih memiliki tempat di AS atau akan menjadi korban ketegangan geopolitik antara AS dan Tiongkok.