PFN akan bangun Sinewara, bioskop pertama milik negara

JAKARTA: PT Produksi Film Negara (PFN) bersiap membangun bioskop milik negara pertama di Indonesia yang akan diberi nama Sinewara. Rencana pembangunan bioskop milik negara ini muncul dari kebutuhan mendesak akan penambahan layar di Indonesia.

"Insya Allah Ketua, itu PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara," kata Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah atau yang akrab disapa Ifan Seventeen, dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (16/2).

Ifan menjelaskan bahwa Sinewara direncanakan berdiri di kawasan Jl. Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, tepat di area yang sama dengan kantor pusat PFN.

Lokasi ini dipilih karena dinilai strategis sekaligus menjadi pusat operasional perusahaan.

"Alhamdulillah untuk ke depan insyaallah, PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara yang berlokasi di Otista, itu di PFN," ujarnya, dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Menurut Ifan, pembangunan ini akan dijadikan proyek percontohan untuk membuka jalan bagi bioskop milik negara di berbagai daerah.

"Jadi ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama. Semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain ikut mengembangkan bisnis bioskop negara ini, dengan cara bergabung sebagai shareholder," lanjutnya.

Namun, hingga kini PFN belum membeberkan jadwal pasti dimulainya pembangunan Sinewara.

KETIMPANGAN LAYAR BIOSKOP

Saat ini, jumlah bioskop di tanah air tercatat sekitar 505 lokasi dengan total kurang lebih 2.401 hingga 2.400 layar.

Sebagian besar layar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tiga wilayah dengan jumlah tertinggi berada di Jawa sebesar 70 persen, Sumatra 15 persen, dan Kalimantan sekitar lima persen.

"Tingkat penyebarannya sangat tidak rata bahkan hanya 25-30 persen daripada kabupaten kota yang ada di Indonesia mempunyai layar," lanjutnya.

Ifan menyebut jumlah tersebut masih jauh dari angka ideal jika dibandingkan dengan negara lain.

"Idealnya jika dibandingkan dari India, China maupun USA harusnya Indonesia itu mempunyai 20.000 layar yang menjadi target betul kata Mas Angga setengahnya 10 ribu layar," paparnya.

Keterbatasan layar berdampak langsung pada film nasional. Di tengah produksi film lokal yang sudah mencapai sekitar 200 judul per tahun, ruang tayang yang minim membuat persaingan menjadi sangat ketat, bahkan saling memakan pasar.

Jaringan bioskop juga menerapkan kebijakan bisnis ketat. Film yang tidak mampu menarik minimal 10 persen dari total kursi per layar pada hari kedua penayangan berisiko langsung diturunkan dari jadwal.

Kondisi ini dinilai membuat produser dan sineas terpaksa melakukan berbagai cara agar filmnya tetap bertahan di bioskop, termasuk membeli tiket film mereka sendiri supaya tidak dicabut dari peredaran.

Selain membangun infrastruktur fisik, PFN juga mengusulkan kebijakan yang lebih berpihak pada film Indonesia. Ifan mengajukan penambahan hari tayang khusus untuk film lokal serta pengaturan masa edar yang lebih mendukung karya anak bangsa.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat mendorong para pelaku industri untuk terus berkarya dan meningkatkan daya saing film Indonesia di pasar global.

"Kami harap ini akan akan lebih meringankan dan mendorong para pelaku film untuk lebih berproduksi dan juga menstimulasi para pelaku film untuk lebih berkembang yang tentunya pasti akan berkaitan dengan kemajuan industri film secara global," jelas Ifan.