Pandji Pragiwaksono kemas keresahan publik jadi satire politik di Mens Rea, meski berisiko hukum

JAKARTA: Pandji Pragiwaksono tidak sedang sekadar melontarkan lelucon saat berdiri di atas panggung Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025. Dengan setelan jas rapi dan sorot mata tajam, komika itu menghadirkan pertunjukan penuh satire politik bertajuk Mens Rea, yang kini menjadi salah satu perbincangan paling panas di ruang publik, mulai dari media sosial hingga ranah hukum.

Tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025, Mens Rea langsung mencatat sejarah. Pandji menjadi komika lokal pertama yang menayangkan pertunjukan stand-up comedy di platform tersebut. Hingga awal Januari 2026, tayangan ini bertahan di posisi nomor satu kategori TV Shows Netflix Indonesia.

Judul Mens Rea sendiri diambil dari istilah hukum Latin yang berarti niat jahat atau pikiran bersalah. Dilansir dari laman resmi Fakultas Hukum Universitas Cornell, mens rea mengacu pada keadaan batin yang secara hukum dipersyaratkan untuk menghukum seseorang atas tindak pidana tertentu, selain unsur perbuatan fisik atau actus reus.

Dalam hukum pidana modern, termasuk setelah berlakunya KUHP baru, unsur ini menjadi fondasi penting untuk menilai apakah suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, lalai, atau tanpa kesadaran.

Namun, di tangan Pandji, mens rea bukan digunakan untuk membenarkan kejahatan, melainkan sebagai pintu masuk untuk menggugat kekuasaan dan membuka ruang pendidikan politik melalui komedi. Di tengah ruang diskusi formal yang kerap terasa jauh dari kegelisahan publik, Pandji mengubah panggung stand-up comedy menjadi ruang kritik dengan lelucon yang ditertawakan bersama 10.000 penonton. 

LELUCON ATAU PENGHINAAN?

Dalam Mens Rea, Pandji tidak bermain aman. Ia menyebut nama, mengomentari figur-figur publik, dan membedah absurditas politik secara terang-terangan. Salah satu momen yang memancing riuh penonton terjadi ketika ia menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya soal kecenderungan pemilih yang menilai pemimpin dari penampilan.

"Ada yang memilih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. 'Ganjar ganteng ya', 'Anies manis ya', 'Prabowo gemoy ya', atau, wakil presidennya, 'Gibran ngantuk ya'. Salah, salah, salah nada," kata Pandji, disusul gelak tawa penonton.

Tak berhenti di eksekutif, kritik Pandji juga mengarah ke parlemen. Ia menyoroti fenomena selebritas yang melenggang ke DPR tanpa bekal kompetensi legislasi dan anggaran. Nama Verrel Bramasta menjadi contoh yang ia angkat.

"Mana mungkin Verrel Bramasta jadi anggota DPR? Menurut keyakinan saya mah, dia enggak ngerti undang-undang, anggaran. Dia mah ngertinya jadi ganteng," sindir Pandji.

Ia juga menguliti peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dinilainya minim kewenangan. Dengan analogi satir, Pandji menyamakan DPD seperti satu orang yang menonton dua bapak-bapak bermain catur.

"Main enggak, komentar melulu. Merasa penting," ujarnya.

Dalam materi lain, ia menyebut kelengkapan DPR seperti Baleg dan Banggar, sembari menyelipkan pelesetan kata "bangsat" sebagai bentuk satire terhadap perilaku sebagian oknum lembaga legislatif.

Pandji juga menyenggol nama Raffi Ahmad ketika menyampaikan lelucon soal praktik pencucian uang. Saat berinteraksi dengan penonton di acara komedi itu, Pandji beberapa kali menyebut nama Raffi yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu. 

BERISIKO HUKUM?

Materi berdurasi sekitar 2,5 jam itu sukses menghibur lebih dari 10.000 penonton di Indonesia Arena dan jutaan penonton Netflix. Namun, keberanian Pandji juga memicu risiko. Pertunjukan tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah atas dugaan penghasutan dan penistaan agama.

Kasus ini diproses menggunakan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Polisi masih berada pada tahap penyelidikan awal, dengan pasal-pasal yang dikaji antara lain Pasal 300, 301, 242, dan 243.

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menilai Pandji tidak dapat dijerat menggunakan KUHP baru karena persoalan waktu terjadinya peristiwa hukum.

"Khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum," ujar Mahfud, Minggu (11/1), dikutip dari Kompas.

"Kalau peristiwanya dia mengatakan bulan Desember, meskipun baru tayang sekarang, tetap peristiwanya dihitung kapan dia mengatakan itu," lanjutnya.

Mahfud bahkan menenangkan Pandji secara terbuka, "Mas Pandji, tenang, Anda tidak akan dihukum."

Meski begitu, Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendar Samarantoko menilai polisi tetap harus menindaklanjuti laporan tersebut. "Kalau enggak ditindaklanjuti, jadi isu baru lagi. Polisi kan sudah banyak selama ini serba salah," ujarnya.

Di sisi lain, dukungan terhadap Pandji mengalir. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menegaskan bahwa kritik dan satire adalah bagian dari demokrasi.

"Kritik dan satire, termasuk melalui pertunjukan seni, merupakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal tersebut juga bagian penting dari demokrasi yang sehat," tulis LBH Jakarta.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah, juga menyatakan hal serupa. "Kalau ada pihak yang tidak suka atau merasa tidak sependapat dengan materi 'Mens Rea', cukup disampaikan kritiknya. Tidak perlu semua hal dibawa ke ranah hukum," katanya, dikutip dari Kompas.

REKAMAN MENS REA DARI FLASHDISK

Dari sisi pembuktian hukum, legalitas barang bukti laporan turut menuai sorotan. Polisi menerima flashdisk berisi rekaman Mens Rea, tangkapan layar cetak, serta dokumen rilis aksi.

"Berisi rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut," kata AKBP Reonald Simanjuntak. "Barang bukti sudah kami terima untuk dipelajari lebih lanjut," tambahnya.

Akademikus Fakultas Hukum UGM Muhammad Fatahillah Akbar mempertanyakan keabsahan rekaman Netflix sebagai barang bukti.

Pasalnya, tayangan Netflix bukan konten bebas yang bisa direkam atau diunduh sembarangan oleh publik. Platform streaming berbayar memiliki sistem perlindungan hak cipta, sehingga pengambilan rekaman tanpa izin resmi berpotensi melanggar hukum.

"Barang bukti harus diperoleh secara sah dan tidak boleh bersifat melawan hukum," katanya, dikutip dari Tempo.

Namun, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan kepada Tempo, "Jika penegak hukum yang meminta demi kepentingan penyidikan, maka siapa pun di wilayah hukum Indonesia wajib menyerahkannya."

Sementara itu, PBNU dan Muhammadiyah secara tegas membantah keterlibatan organisasi mereka dalam pelaporan terhadap Pandji. Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyatakan, "Kalau dikatakan itu representasi PBNU, jelas tidak. Kami tidak mengenal organisasi tersebut dalam struktur kami."

PANDJI TANGGAPI SANTAI

Di tengah polemik, Pandji menyampaikan respons santai dari media sosialnya. "Gua cuman mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York, habis ngisi siaran, sekarang mau balik ke rumah."

"I love you guys dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand-up comedy," tutupnya.

Terkait tudingan pilih kasih karena tidak membahas Anies Baswedan, Pandji menegaskan keputusannya didasarkan pada relevansi jabatan.

"Faktanya adalah tidak ada satu pun YouTuber di Indonesia yang lebih banyak bikin video mengkritik Anies Baswedan daripada Pandji Pragiwaksono," ucapnya di kanal YouTube-nya.

"Mens Rea tidak didesain untuk menjatuhkan siapa-siapa," lanjut Pandji.

"Tapi untuk mengubah rakyat. Dari mana? Dari memberikan rakyat Indonesia sebanyak-banyaknya informasi tentang apa yang pernah terjadi di Indonesia," pungkasnya.