Noe Letto jawab soal kompetensi jadi tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional, bahkan siap mundur

Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto akhirnya buka suara menanggapi berbagai kritik dan keraguan publik usai dirinya dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Vokalis band Letto itu menegaskan bahwa perannya di DPN tidak berkaitan dengan taktik perang bersenjata, melainkan fokus pada wilayah kognitif, termasuk cara berpikir, pemrosesan informasi, serta analisis risiko dan rekomendasi kebijakan.

Menjawab pertanyaan soal kompetensi, Noe menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengklaim sebagai jenderal Tentara Nasional Indonesia atau ahli strategi militer. "Saya akan kasih input sesuatu, membantu menganalisis kondisi, risiko, dan rekomendasi," kata Noe melalui rekaman video di kanal YouTube pribadinya, @sabrangmdp_official, Rabu (21/1).

Menurut Noe, pertahanan negara tidak bisa dipersempit hanya pada konflik fisik dan adu senjata. Ia menilai banyak negara justru runtuh akibat ancaman non-fisik seperti perang ekonomi dan perang kognitif.

"Perang kognitif itu berhubungan dengan yang kamu pakai sehari-hari. Yang mempengaruhi otak, yang seperti kita ini, pecah belah satu sama lain," ujarnya.

Dalam konteks itu, Noe menyebut dirinya memiliki latar belakang riset dan analisis yang selama ini jarang diketahui publik. Ia bahkan mendorong masyarakat untuk menelusuri kiprah dan kompetensinya melalui berbagai platform kecerdasan buatan.

"Anda sudah percaya Grok, kok. Tanya Grok sudah percaya, tanya Gemini yang bisa meriset, deep research. Apakah saya kompeten di situ?" tuturnya.

Noe juga mengungkapkan bahwa aktivitasnya sebagai pembicara dan peneliti isu-isu strategis justru lebih dominan dibandingkan karier bermusiknya.

Ia mencontohkan, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dirinya pernah menyusun analisis panjang mengenai bahaya media sosial terhadap persatuan bangsa, lengkap dengan rekomendasi kebijakan hingga 44 halaman.

Penelitian tersebut, kata Noe, sempat diuji oleh 12 profesor di Yogyakarta, meski akhirnya tidak berlanjut. "Meskipun dalam perjalanannya tidak menghasilkan apa-apa karena kemudian (pemerintah) punya banyak kepentingan lain," ujarnya. Dari pengalaman itu, Noe memilih bergerak mandiri melalui platformnya sendiri.

TAK BERANI KRITIK PEMERINTAH?

Isu independensi juga menjadi sorotan setelah Noe resmi bergabung dengan DPN. Menanggapi tudingan bahwa dirinya akan kehilangan keberanian untuk mengkritik pemerintah, Noe menegaskan bahwa ia sudah lama memberi masukan dan kritik, jauh sebelum dilantik.

"Menurut Anda kapan saya mulai membantu pemerintah? Dengan memberi input-input masukan? Sejak saya bisa menganalisa sesuatu. Enggak, sejak saya diangkat," kata Noe.

Ia bahkan mengungkap bahwa dalam satu tahun terakhir, periode ketika publik menilai dirinya cukup kritis, ia juga aktif memberi masukan ke DPN dan sejumlah kementerian. "Ada fakta di belakang layar bahwa dalam satu tahun itu, saya juga kasih input ke DPN. Kasih input bukan sebagai pengin mendapat jabatan, tapi memang saya terus melakukan itu," ungkapnya.

Noe menilai anggapan bahwa tidak mengkritik berarti mendukung pemerintah sebagai cara berpikir yang tidak sehat. Ia menegaskan tidak akan menggadaikan suaranya kepada siapa pun.

"Mulut saya tidak akan saya gadaikan kepada orang lain. Karena yang kasih mulut ya Tuhan. Jadi ini tanggung jawab saya terhadap mulut saya. Tidak akan bisa dipinjam pemerintah, tidak akan bisa dipinjam netizen juga," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa objektivitas menjadi prinsip utama yang ia pegang, termasuk saat menjalani proses wawancara sebelum dilantik. Dalam proses itu, Noe mengaku secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kelemahan fundamental pemerintahan, terutama soal belum optimalnya penerapan nilai gotong royong dalam sistem modern.

"Karena ketika saya bisa ngomong apa adanya, apa pun outcome-nya, saya bahagia," ujarnya.

TRAUMA PUBLIK

Masuk ke dalam sistem, menurut Noe, bukan keputusan yang ringan. Ia menyadari bahwa di luar pemerintahan, hidupnya relatif aman dan minim risiko. Namun, ia memilih menguji apakah keterlibatannya bisa membawa dampak jangka panjang bagi negara, sekaligus melihat apakah objektivitas benar-benar dihargai.

Di tengah kritik publik, Noe justru melihat kewaspadaan masyarakat sebagai bentuk kepedulian. "Saya terima kasih atas semua kalimat-kalimat dan kata-kata itu. Karena substansinya kalau saya melihat itu sayang Indonesia, atau sayang sama saya," kata Noe.

Ia memahami adanya trauma publik terhadap figur publik yang masuk ke dalam sistem kekuasaan. "Karena saya tahu bahwa jenengan sayang sama saya, jenengan sayang sama bangsa, jenengan takut trauma lagi, bahwa ini hanya sekedar berikutnya," ucapnya.

Noe menyebut perannya di DPN sebagai eksperimen terbuka yang bisa dinilai bersama. Ia mengusulkan adanya kerangka dan standar yang jelas agar pejabat bisa dipantau dan dimintai pertanggungjawaban oleh publik.

"Mari kita buat perjuangan setahun ke depan. Komitmen saya, dalam satu tahun ini, kalau teman-teman mau membantu, kalau kita mau bareng-bareng, mari kita bikin framework, standar bagaimana pejabat melaporkan atau berinteraksi dengan rakyat," ujarnya.

Salah satu gagasan yang ia lemparkan adalah kewajiban pejabat untuk rutin bertemu publik dan menjawab pertanyaan secara terbuka. "Misalnya salah satu syaratnya adalah pejabat level tertentu harus sebulan sekali bertemu dengan publik dan menjawab semua pertanyaan publik apapun, live di atas panggung," kata Noe.

Jika publik menilai kehadirannya tidak membawa manfaat, ia menegaskan siap mundur. "Komitmen saya setahun. Kalau memang saya enggak ada gunanya, saya mundur. Mudah," ucapnya.

Ia juga mempersilakan publik menyimpan pernyataannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Anda bisa save video ini. Sebagai bentuk accountability. Anda bisa tagih saya. Satu tahun lagi, enam bulan lagi, apakah saya geser? Apakah saya berubah dari Sabrang yang dulu?" katanya.

Noe menutup dengan ajakan kepada kalangan intelektual dan masyarakat untuk terlibat membangun tolok ukur bersama tentang hubungan pejabat dan rakyat. "Aku ngajak teman-teman intelektual, teman-teman yang peduli Indonesia untuk membangun ini bareng-bareng. Agar kita punya tolak ukur bersama, bagaimana pejabat berhubungan dengan masyarakat yang paling baik itu gimana," ujarnya.

Noe Letto dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Kamis, 15 Januari 2026.

DPN merupakan lembaga non-struktural di bawah Presiden Republik Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan kebijakan strategis pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Rico Sirait, pengangkatan Noe tidak didasarkan pada popularitas. "Pengangkatan tersebut tidak didasarkan pada popularitas atau latar belakang sebagai figur publik," kata Rico pada Selasa (20/1), dikutip dari Tempo.

Ia menambahkan bahwa DPN membutuhkan perspektif dari berbagai bidang non-militer, termasuk sosial, budaya, dan komunikasi, untuk melengkapi kajian pertahanan nasional.