Di balik euforia 80 juta penonton, realita industri film Indonesia tak semanis angka

JAKARTA: Industri perfilman Tanah Air mencatatkan tinta emas di penghujung tahun lalu. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 31 Desember 2025, jumlah penonton film Indonesia berhasil menembus angka 80,2 juta penonton, naik tipis sekitar 60 ribu dibandingkan 2024.

Rekor baru ini menjadi bukti bahwa film nasional kian mengukuhkan posisinya sebagai tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus menunjukkan daya saing yang semakin tangguh.

Sepanjang tahun 2025, sebanyak 201 judul film Indonesia resmi beredar di bioskop. Diversitas konten menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri, dengan genre horor mendominasi sebanyak 90 judul, disusul 66 judul drama, serta genre lainnya seperti komedi, laga, dan religi.

Dari total lebih dari 80 juta penonton tersebut, dua film menonjol karena berhasil meraih lebih dari 10 juta penonton, yakni JUMBO dan Agak Laen 2: Menyala Pantiku.

Capaian itu memang terdengar gemilang. Namun, pengamat mencermati distribusi angka yang tidak merata. Pasalnya, hanya segelintir judul yang berhasil menyedot penonton dalam jumlah besar, sementara ratusan film lain berjuang bertahan di layar bioskop.

"Kalau kita lihat, 20 juta (dari total 80 juta) penonton itu disumbang cuma oleh dua judul film. Ini kan jadi pertanyaan, industri yang sehat itu seperti apa?" kata peneliti film Hikmat Darmawan kepada CNA Indonesia.

Hikmat menilai ada tantangan struktural yang selama ini tersembunyi di balik euforia jumlah penonton. Pembenahannya, kata dia, tak cukup berhenti pada produksi dan promosi, melainkan perlu menyentuh struktur pasar bioskop dengan peran aktif pemerintah.

CAPAIAN POSITIF, TAPI BUKAN CERMINAN INDUSTRI

Dengan 10,9 juta penonton, Agak Laen 2: Menyala Pantiku karya Muhadkly Acho menjadi film dengan penonton terbanyak pada 2025, sekaligus yang tertinggi sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Di posisi kedua, film animasi JUMBO mencatat 10,2 juta penonton.

Di bawah arahan Ryan Adriandhy, JUMBO tampil dengan animasi yang dikerjakan secara matang. Ambisi menghadirkan kualitas terbaik membuat proses produksinya berlangsung hingga lima tahun dan melibatkan 420 kreator lokal sampai akhirnya diputar di bioskop pada 31 Maret 2025.

Kepada CNA Indonesia, Ryan menuturkan bahwa animasi memerlukan ketelitian tinggi—dari riset dan pengembangan sistem kerja hingga pengumpulan talenta dan penerapan standar produksi global.

"Yang memang membuat menjadi lima tahun itu proses belajar dan kehatian-hatian untuk kita bisa dapat semaksimal yang kita bisa," kata dia.

Ali Satri Effendi, penggemar film asal Jakarta dan anggota komunitas Moviegoers Indonesia, menilai kesuksesan JUMBO merupakan hasil perpaduan sejumlah faktor, mulai dari respons publik yang tumbuh secara organik melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, momentum rilis yang tepat, hingga kualitas film yang akhirnya menemukan audiensnya.

"[Pencapaian] JUMBO memang sangat mengejutkan. Mungkin pengaruh word of mouth, penayangan di waktu yang tepat, dan kualitas film itu berjodoh dengan audiensnya," ujarnya. 

Penikmat film, Yuananto Tri Wijaya, juga melihat JUMBO menempati posisi yang berbeda di antara film Indonesia lain, terutama karena formatnya sebagai animasi, sebuah genre yang jarang mencatatkan capaian besar di pasar dalam negeri.

"Jarang banget ada film animasi yang bisa sukses di Indonesia. Dan menurut saya selain animasi, juga cerita yang memang keluarga banget, dan perilisan film JUMBO yang memang ditayangkan pada saat Lebaran itu jadi timing yang tepat," kata Yuananto yang aktif mengulas film di media sosial X dengan lebih dari 78 ribu pengikut.

Namun, keberhasilan JUMBO dan Agak Laen 2 juga menyoroti sisi lain industri film nasional. Peneliti film Hikmat Darmawan menilai capaian fantastis kedua film tersebut justru mencerminkan ketimpangan tajam antara segelintir judul yang menguasai layar dan ratusan film lain yang nyaris tak mendapat ruang.

"Banyak film yang susah sekali bahkan untuk mencapai satu juta [penonton]. Rata-rata setelah 200-300 ribu penonton, lima hari kemudian langsung flop [turun layar]," kata dia.

Ali sebagai penggemar film juga menyoroti hal yang sama, mengatakan bahwa kondisi perfilman Indonesia "agak jomplang".

"Masalah dari penghitungan rata-rata adalah tidak mewakili jumlah penonton film lainnya yang agak 'jomplang', banyak film yang diperkirakan dan diharapkan mendapat 1 juta penonton malah tidak perform," ucap Ali.

Salah satu film yang digadang-gadang akan sukses, namun justru tampil di bawah ekspektasi di tanah air adalah film Pangku.

Debut penyutradaraan Reza Rahadian ini menyabet Film Terbaik di Festival Film Indonesia 2025 dan meraih empat penghargaan di Busan Film Festival 2025, di antaranya KB Vision Audience Award, FIPRESCI Award, Bishkek International Film Festival-Central Asia Cinema Award, dan Face of the Future Award.

Namun, di pasar film Indonesia, Pangku hanya berhasil meraih sekitar 500.000 penonton, meskipun saat ini masih tayang di bioskop Malaysia. 

AMBANG BATAS SATU JUTA PENONTON

Performa Pangku di pasar domestik memperlihatkan jurang antara selera arus utama dan film dengan muatan reflektif, sebuah pola yang kerap berulang dalam industri film Indonesia.

"Indonesia memang masih susah dengan tema-tema yang berat, dengan tema-tema yang bikin mikir," ujar Yuananto.

Namun, persoalan tersebut, menurut Hikmat, tidak semata-mata berkaitan dengan preferensi penonton, melainkan juga dengan cara industri bekerja, termasuk strategi pemasarannya.

Di pasar film Indonesia, menurut Hikmat, terdapat ambang batas satu juta penonton yang kerap menjadi ukuran legitimasi sebuah film. Di bawah angka itu, film sulit diperbincangkan dari sisi kualitas, karena perhatian publik lebih dulu ditentukan oleh capaian komersial.

"Kalau raihan penonton sudah di atas satu juta, baru tuh ngomong soal produknya, soal filmnya sendiri. Orang penasaran karena produknya," ujarnya.

"Namun, untuk sampai satu juta, butuh banyak cara mendapatkannya. Dan belum tentu karena filmnya. Saya bahkan bisa bilang pasti bukan karena filmnya, tapi karena marketing-nya," lanjut Hikmat.

Selain marketing, menurut Hikmat, nasib sebuah film sangat ditentukan oleh jumlah layar dan slot tayang yang diperoleh sejak hari pertama di bioskop, terutama dalam empat hari awal penayangan.

Menurutnya, jika tingkat okupansi penonton suatu film dianggap rendah, bioskop bisa langsung memangkas slot secara drastis. "Kalau hari pertama okupansi di bawah 10 persen itu sudah lampu kuning, di bawah 6 persen itu lampu merah, bisa langsung di-drop [turun layar]," ujar Hikmat.

Hikmat juga menyoroti penghitungan jumlah penonton, bukan pendapatan, sebagai tolok ukur kesuksesan sebuah film di Indonesia. 

"Di luar negeri, orang bicara box office itu [soal] revenue, bukan cuma jumlah penonton. Di Indonesia yang diumumkan justru angka penonton... dihitung dari berapa banyak penonton di hari pertama, bioskopnya penuh atau tidak. Cuma di Indonesia yang seperti itu," katanya.

Untuk mengatasi ketiadaan data pendapatan film di Indonesia, Hikmat mengaku sejak lama mendorong adanya penerapan sistem box office terintegrasi, setidaknya di Jakarta, agar setiap tiket yang terjual langsung tercatat dalam satu pusat data.

"Jadi ada server yang ngurusin data setiap karcis yang dibeli, langsung masuk ke pusat data, sehingga orang bisa mengukur secara live berapa pendapatannya," ujarnya. Namun, hingga saat ini tidak ada pihak yang bersemangat mendorong sistem semacam itu.

Ketika dihubungi CNA Indonesia, pihak Visinema, rumah produksi di balik JUMBO, mengatakan "saat ini memang tidak ada data resmi yang dirilis ke publik" terkait pendapatan JUMBO.

Sutradara film JUMBO, Ryan kepada CNA Indonesia juga tidak bisa memberikan perkiraan pendapatan JUMBO hingga saat ini, mengingat pemutaran JUMBO masih berlangsung di luar negeri dan belum turun layar.

Namun, menurut laporan Deadline pada Mei 2025, film JUMBO yang diproduksi dengan anggaran kurang dari US$3 juta (Rp48 miliar) menjadi film animasi dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di Asia Tenggara, menyalip Mechamato dari Malaysia yang meraih sekitar US$7,68 juta (Rp130 miliar) pada 2022.

Film ini kemudian berhasil menembus pasar internasional dan tayang di bioskop di 40 negara, termasuk Singapura dan Malaysia, dan kini juga sedang tayang di Netflix.

Di Indonesia, JUMBO sudah mengalahkan Frozen 2 dan Moana 2 untuk menjadi film animasi terpopuler sepanjang masa.

SEMPITNYA KERAGAMAN TEMA DAN TERBATASNYA LAYAR

Meski capaian JUMBO menunjukkan potensi besar film Indonesia di pasar global, pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan film berbiaya besar tidak serta-merta menyelesaikan persoalan struktural di dalam negeri.

Keberhasilan berskala besar seperti ini, menurut pengamat, tidak hanya perlu dirayakan, tetapi juga dicermati dampaknya terhadap ekosistem film secara lebih luas.

Hikmat menilai keberhasilan JUMBO dan Agak Laen 2 ke depan berpotensi membuat industri bertumpu pada tema-tema sejenis yang diproduksi oleh rumah produksi besar saja. Dalam jangka panjang, ia mengingatkan, pola semacam ini berpotensi mempersempit ruang bagi keragaman tema.

"Memang berapa banyak yang bisa produksi film seperti itu? Kalau syaratnya seperti itu, makin sedikit yang mau bertaruh pada keragaman," ujarnya, sembari menegaskan bahwa tekanan mengejar batas okupansi bioskop membuat banyak film akhirnya tersisih sebelum sempat bertemu penontonnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa intervensi terhadap industri film Indonesia tidak bisa berhenti pada urusan produksi dan promosi semata. Menurutnya, pembenahan harus menyentuh struktur pasar bioskop itu sendiri.

Salah satu persoalan mendasar yang ia soroti adalah keterbatasan jumlah layar, yang masih sangat terpusat di kota-kota besar dan pusat perbelanjaan. Kondisi ini, kata Hikmat, membuat akses penonton terhadap film menjadi tidak merata.

"Jumlah layar kita sedikit dan umumnya masih di kota-kota, first tiers, di mal-mal. Harusnya pemerintah punya insentif untuk membangun pasar (film) di kota-kota kedua, second tiers, third tiers," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pada era 1980-an, Indonesia pernah memiliki sekitar 6.600 layar bioskop yang tersebar luas.

Berdasarkan data Badan Perfilman Indonesia (BPI) per Februari 2024, saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 517 lokasi bioskop dengan total 2.145 layar, mayoritas terkonsentrasi di kota-kota besar.

Selain soal jumlah layar, Hikmat juga menilai sistem aturan penayangan film di bioskop perlu dibenahi. Ia mengusulkan agar film tidak langsung turun layar hanya karena performa yang kurang menjanjikan di hari pertama penayangan.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat banyak film berkualitas hanya memiliki waktu tayang yang singkat sehingga sulit menjangkau penonton secara lebih luas.

"Film itu harusnya punya waktu bertahan, misalnya minimal sepuluh hari tayang," katanya.

PERAN PEMERINTAH

Terkait kebutuhan penambahan layar bioskop, PT Produksi Film Negara (PFN) akan membangun bioskop milik negara pertama yang akan diberi nama Sinewara. Bioskop itu akan dibangun di area kantor pusat PFN di Otista, Jakarta.

Dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada 16 Februari lalu, Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah atau yang akrab disapa Ifan Seventeen, menjelaskan Sinewara akan menjadi proyek percontohan untuk membuka jalan bagi bioskop milik negara di berbagai daerah.

"Jadi ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama. Semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain ikut mengembangkan bisnis bioskop negara ini, dengan cara bergabung sebagai shareholder," ujar Ifan, dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Sementara di sisi pembuat film, sutradara JUMBO, Ryan Adriandhy, menilai kehadiran pemerintah berperan penting dalam perjalanan sebuah film. Berkat peran pemerintah, kata dia, JUMBO hingga bisa menjangkau penonton luas.

"Aku sangat merasakan sekali bahwa pemerintah waktu itu hadir sebagai enabler bagaimana JUMBO bisa dirayakan begitu banyak. Dan ini menurutku hal yang sangat positif," ucapnya.

Menurut Ryan, ekosistem animasi tidak bisa hanya bertumpu pada kreator. Ia menekankan pentingnya peran pihak-pihak pendukung yang menyediakan ruang riset, teknologi, dan fasilitas lain agar industri bisa bertumbuh.

"Mereka [pemerintah] menghargai JUMBO bukan cuma sebagai film, tapi bahwa JUMBO itu hasil kekayaan intelektual," katanya. 

Bentuk dukungan pemerintah itu hadir lewat kegiatan menonton bareng film JUMBO bersama berbagai komunitas, menampilkan balon Don berukuran 10 meter di sejumlah titik Jakarta, kehadiran JUMBO di bandara bersama InJourney, sehingga membuat film tersebut semakin dekat dengan publik.

"Jadi, bisa aku bilang, JUMBO itu mencapai 10 juta penonton itu bukan karena JUMBO-nya sendiri. Ini memang [karena] semuanya ngerayain," tuturnya.

Ryan kini sedang menggarap film anak-anak berikutnya berjudul Na Willa, adaptasi dari novel karya Reda Gaudiamo. Seperti film JUMBO tahun lalu, Na Willa juga akan tayang pada musim libur Lebaran tahun ini.

Meski mengapresiasi langkah pemerintah membangun Sinewara, Ali sebagai penikmat film menilai pekerjaan rumah industri belum selesai. Baginya, kehadiran negara harus lebih dari sekadar membangun layar baru atau merayakan film yang sukses.

"Kebangkitan film Indonesia harus semakin didukung oleh pemerintah, bukan cuma ikut merayakan ketika sudah ramai. Dukungan itu juga perlu menyentuh akar rumput, komunitas dan kolektif, dengan pendanaan produksi yang lebih memadai," kata Ali.

"Selain itu (pemerintah) juga harus memberikan kebebasan pada para sineas untuk 'bersuara', termasuk ketika membuat karya yang mengkritisi kebijakan dan membuka sejarah kelam," pungkasnya.