Buku sejarah Indonesia versi resmi dirilis Fadli Zon meski banyak kritik, berisi 10 jilid dari 123 penulis

JAKARTA: Kementerian Kebudayaan merilis buku sejarah nasional terbaru di tengah pertanyaan publik tentang bagaimana negara membingkai ulang masa lalu Indonesia. Meskipun disusun oleh ratusan akademisi, prosesnya tetap memunculkan isu mengenai independensi penulisan dan potensi penyederhanaan narasi.

Buku baru berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global diluncurkan pada Minggu (14/12) di Jakarta oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Kumpulan karya ini disajikan dalam 10 jilid dan merangkum perjalanan bangsa dari akar peradaban Nusantara hingga era Reformasi.

Total isi buku mencapai 7.958 halaman dan disusun oleh 123 penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga non-perguruan tinggi.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan harapannya terhadap karya ini sebagai rujukan kolektif. "Kami berharap buku ini menjadi salah satu acuan dari sejarah Indonesia untuk menjaga memori kolektif bangsa kita," ujarnya saat peluncuran, dikutip dari RRI.

Menurut Fadli, proses penulisan berlangsung sekitar satu tahun dengan rangkaian tahapan yang meliputi diskusi publik di sejumlah kampus. Rencana pencetakan secara fisik akan dilaksanakan tahun depan, disertai upaya pendistribusian digital agar publik dapat mengakses naskah secara luas.

"Kami berharap buku ini menjadi salah satu acuan dari sejarah Indonesia untuk menjaga memori kolektif bangsa kita," ujar Fadli. Buku tersebut direncanakan akan dicetak pada tahun depan, sekaligus didistribusikan secara daring agar dapat diakses luas oleh masyarakat.

"Kita akan cetak, tapi kita juga akan upayakan online, ini gratis dan dibiayai oleh APBN," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendistribusian versi digital direncanakan pada tahun berikutnya.

Dalam peluncuran buku ini, Fadli mengingatkan urgensi pembaruan penulisan sejarah Indonesia. Ia  menegaskan bahwa penulisan ulang diperlukan agar narasi lebih indonesiasentris dan memasukkan temuan-temuan baru dari berbagai disiplin ilmu.

"Kami melihat urgensi dari buku sejarah Indonesia ini karena sudah lama kita tidak menulis sejarah. Tahun 1975, kita membuat buku Sejarah Nasional Indonesia. Kemudian yang terakhir itu buku Indonesia dalam Arus Sejarah pada 2012, tapi itu sampai Era Reformasi. Bahkan, Pemilu 1999 tidak ditulis di dalamnya," kata Fadli, dikutip dari Kompas.

Peluncuran buku ini sekaligus diiringi penetapan 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional. Usulan tersebut datang dari Masyarakat Sejarawan Indonesia, merujuk pada Seminar Sejarah Nasional yang digelar di Yogyakarta pada 14-17 Desember 1957, menurut laporan Detik.

APA SAJA ISINYA?

Penyusunan buku sejarah Indonesia terbaru ini melibatkan 123 sejarawan dengan latar belakang keilmuan berbeda sehingga, menurut Fadli Zon, masing-masing memberi kontribusi sesuai kompetensinya, dalam menyusun 10 jilid buku sejarah ini

Editor umum proyek ini, Prof. Singgih Tri Sulistyono, mengungkapkan ke-10 jilid buku ini menjadi "jejaring yang menghasilkan kebudayaan Nusantara yang sangat khas, yang berbeda dengan kawasan lain," menurut laporan Kompas.

Berikut rincian 10 jilid Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global: 

1. Akar Peradaban Nusantara: mengulas fondasi awal peradaban, dinamika prasejarah, dan perkembangan masyarakat awal.
2. Nusantara dalam Jaringan Global I: membahas hubungan awal Nusantara dengan India, Tiongkok, dan Persia melalui jalur perdagangan.
3. Nusantara dalam Jaringan Global II: menelusuri pertukaran budaya dan jejaring internasional yang membentuk identitas masyarakat Nusantara.
4. Interaksi Awal dengan Barat: mendeskripsikan kedatangan bangsa Barat beserta kompetisi, aliansi, dan perebutan pengaruh yang menyertainya.
5. Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial: memotret perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam proses kolonialisasi serta lahirnya negara kolonial.
6. Pergerakan Kebangsaan: menampilkan bangkitnya kesadaran nasional dan berkembangnya organisasi serta gerakan menuju kemerdekaan.
7. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945–1950): menguraikan dinamika mempertahankan kedaulatan setelah Proklamasi hingga terbentuknya NKRI.
8. Konsolidasi Negara Bangsa (1950–1965): membahas konflik internal, integrasi politik, dan kiprah Indonesia dalam diplomasi internasional.
9. Pembangunan dan Stabilitas Era Orde Baru (1967–1998): mengulas arah pembangunan nasional, stabilitas politik, serta dinamika sosial era Orde Baru.
10. Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi (1998–2024): merekam perjalanan Indonesia sejak Reformasi hingga penguatan demokrasi di era kontemporer.

KRITIK PENULISAN ULANG SEJARAH

Peluncuran proyek besar ini juga memicu perdebatan di ruang publik. Beberapa pihak mengkhawatirkan adanya upaya penghilangan atau penulisan yang tidak penuh terhadap pelanggaran HAM berat pada era Orde Baru, termasuk kasus penculikan aktivis dan dugaan pemerkosaan massal 1998.

Kekhawatiran semacam ini mencerminkan dilema dalam upaya menulis ulang sejarah: bagaimana memastikan penulisan bersifat objektif, ilmiah, dan bebas intervensi politik.

Arkeolog Harry Truman Simanjuntak mengkritik istilah resmi dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dimotori oleh Kementerian Kebudayaan. Menurut Truman, sejarah yang mau dibentuk dikhawatirkan sesuai keinginan penguasa, bukan murni atas fakta.

"Sejak kapan pemerintah memiliki kuasa dan kewenangan untuk menulis sejarah resmi, sedangkan versi lain tidak dikatakan resmi," kata Truman yang merupakan profesor dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, yang kini telah melebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Truman mengaku khawatir sejarah dibentuk sesuai keinginan penguasa, bukan murni atas fakta. "Setiap orang berhak menyusun sejarah sepanjang ada data yang dimiliki. Soal benar atau tidak, masyarakat keilmuwan yang akan menilai," katanya, dikutip dari Tempo.

Truman mengundurkan diri dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia sejak 22 Januari 2025. Sempat menjadi editor untuk bagian jilid satu tentang sejarah, dia memutuskan berhenti lantaran memiliki perbedaan pendapat secara akademis dengan anggota lainnya. Padahal, durasi kerja tim saat itu belum genap sepuluh hari.

Truman bercerita, peserta sudah diberikan outline, kemudian hanya diminta diisi konten-konten yang relevan. Hal ini dianggap janggal karena outline tersebut semestinya didiskusikan dulu oleh para editor yang terdiri dari sejarawan dan prasejarawan.

Sebagai jawaban atas kekhawatiran publik, Fadli Zon menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan masukan. "Mungkin setahun atau dua tahun lagi ada edisi revisi. Ya bisa saja. Ini, kan, karya sejarawan kita. Kalau nanti ada yang merasa belum dimasukkan, itu sangat memungkinkan," ujarnya.