Baliho film 'Aku Harus Mati' ditertibkan, batas antara kreativitas dan kesehatan mental disorot

JAKARTA: Kontroversi baliho promosi film Aku Harus Mati di ruang publik Jakarta memicu perdebatan lebih luas tentang batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran soal kesehatan mental.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menertibkan sedikitnya tiga titik reklame yang menampilkan materi promosi film tersebut, setelah menuai keresahan warga dan viral di media sosial, dilansir dari Detik,com pada Senin (6/4).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan biro reklame untuk menurunkan baliho tersebut.

“Sudah, sudah, iya. Jadi kita sudah koordinasi sama biro reklamenya untuk segera menurunkan. Betul, betul (yang menurunkan bilboard pihak biro),” ujarnya.

Penertiban dilakukan di antaranya di Jalan Puri Kembangan, Jalan Daan Mogot, serta kawasan Harmoni. Pemerintah daerah menegaskan langkah ini merupakan respons atas laporan masyarakat sekaligus upaya menjaga ruang publik tetap aman dan nyaman.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak psikologis dalam setiap materi komunikasi publik.

“Total ada tiga lokasi yang sudah kami tertibkan... Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau situasi di lapangan dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” kata Yustinus.

Ia menambahkan, ruang publik harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua kalangan, termasuk anak-anak.

RISIKO KESEHATAN MENTAL

Sorotan terhadap baliho tersebut tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari kalangan tenaga medis dan pemerhati kesehatan mental. Mereka menilai pesan yang ditampilkan berpotensi memicu kerentanan psikologis, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menyebut pesan pada baliho tersebut dapat berdampak serius.

“Banner besar bertuliskan ‘Aku Harus Mati’ bisa memicu seseorang, termasuk anak dan remaja, untuk bunuh diri. Bagaimana bisa banner seperti itu dibiarkan terpampang di muka publik,” ujarnya di Kompas.id.

Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Agung Frijanto. “Paparan berulang pesan tentang kematian dan keputusasaan tanpa konteks yang tepat dapat meningkatkan distres, kecemasan, dan berpotensi menjadi pemicu bagi mereka yang memiliki riwayat depresi atau ide bunuh diri,” katanya.

Data menunjukkan isu ini bukan tanpa konteks. Survei Global School-Based Student Health Survey 2023 mencatat peningkatan signifikan percobaan bunuh diri pada remaja di Indonesia, sementara ratusan ribu anak dilaporkan mengalami gejala depresi dan kecemasan.

Kementerian Kesehatan juga mendorong penertiban materi promosi yang dinilai menormalisasi bunuh diri. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menegaskan, dampak pesan seperti itu bisa melampaui sekadar estetika atau kreativitas.

“Paparan berulang terhadap pesan yang meromantisasi atau menormalisasi tindakan tersebut dapat menjadi pemicu bagi individu dengan riwayat depresi, impulsivitas, atau pengalaman traumatis,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Provokasi media yang tidak mempertimbangkan dampak psikologis bukan hanya masalah reputasi, ia menyentuh nyawa nyata.”

Kemenkes mendorong pelaku industri film dan pemasaran untuk melibatkan ahli kesehatan jiwa dalam merancang kampanye, serta memastikan pesan yang disampaikan bersifat edukatif dan tidak memicu risiko.

Di tengah polemik ini, satu hal menjadi jelas: ruang publik bukan sekadar medium promosi, tetapi juga ruang bersama yang memerlukan kehati-hatian.