Artis dan influencer kompak gaungkan '17+8 tuntutan rakyat', apa isinya?

Jakarta: Para artis dan influencer Tanah Air ramai-ramai menggaungkan seruan 17+8 Tuntutan Rakyat melalui media sosial maupun aksi langsung di lapangan.

Pada Senin (1/9), mereka ramai-ramai mengunggah postingan di media sosial dengan warna hitam, hijau dan pink, berisikan daftar tuntutan rakyat kepada pemerintah. 

Pertama kali diunggah oleh Andhyta F. Utami, founder Think Policy, seruan tersebut lalu diteruskan oleh Jerome Polin dan berbagai artis dan influencer lainnya, mulai Dian Sastro, Soleh Solihun, Andovi Lopez, Tasya Farasya, dan masih banyak lagi.

Sutradara Ryan Adriandhy yang turut dalam barisan menjelaskan makna seruan tersebut dalam unggahannya di X pada Senin (1/9). “17 tuntutan rakyat dalam satu minggu ke depan, dan 8 tuntutan rakyat dalam satu tahun ke depan,” tulisnya, sembari menandai akun resmi Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, DPR RI, dan Polri.

“Mari Indonesia berbenah, mulai dari pemangku kekuasaan, DPR, aparat kepolisian, TNI, dan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Merdeka untuk semua,” tulis Lukman Sardi. 

Konten kreator Andovi da Lopez yang ikut hadir langsung dalam aksi mahasiswa di depan Gedung DPR menegaskan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat sudah disusun formal dan dikirim ke lembaga-lembaga dan instansi terkait. 

Ia juga menegaskan tenggat waktu yang diberikan adalah 5 September untuk 17 tuntutan jangka pendek, dan satu tahun untuk 8 tuntutan jangka panjang.

Tuntutan 17+8 ini muncul seiring aksi protes yang terjadi dalam sepekan terakhir di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Diawali dengan protes tunjangan DPR, aksi ini berujung kemarahan terhadap polisi akibat terbunuhnya pengemudi ojol Affan Kurniawan.

Belum diketahui apa respons pemerintah terkait tuntutan tersebut. 

Berikut adalah isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang merupakan rangkuman dari berbagai tuntutan yang beredar di masyarakat:

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu (Deadline: 5 Sept 2025)

Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
12. Segera kembali ke barak, hentikan ketertiban dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojek) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK masal di industri buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi atas pemutusan dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (Deadline: 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi kebijakan perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan sipil. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau ulang kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi hasil UU Ciptakerja yang menekan masyarakat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danatran serta BUMN.