Komentar: Indonesia mulai panik hadapi anjloknya rupiah

SINGAPURA: Indonesia praktis telah menyatakan keadaan darurat atas mata uangnya yang tertekan. Kenaikan suku bunga yang mengejutkan pekan ini memberi dorongan jangka pendek bagi rupiah. Namun, tanpa perubahan arah kebijakan pemerintah, langkah itu tidak akan cukup untuk memulihkan kepercayaan.

Untuk menenangkan pasar keuangan, diperlukan langkah yang lebih tegas, sesuatu yang kemungkinan enggan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Mantan jenderal Kopassus itu perlu mengubah pendekatan populis terhadap pembangunan ekonomi dan sosial yang ia usung sejak menjadi pemimpin pada 2024.

Artinya, mengurangi proyek-proyek ambisius, memperbarui komitmen yang kredibel terhadap aturan anggaran yang telah lama berlaku, serta mengurangi sejumlah kebijakan bergaya "strongman" yang telah menggerus stabilitas sosial.

Kenaikan 25 basis poin suku bunga acuan Bank Indonesia bukan yang terakhir. Kami telah memperkirakan biaya pinjaman akan naik lebih tajam sejak rapat kebijakan terakhir yang menghasilkan kenaikan besar beberapa pekan lalu; kenaikan harga energi akibat perang Iran mendorong inflasi lebih tinggi di hampir semua negara, dan Indonesia tidak berbeda.

Yang mengejutkan dari langkah pada Selasa itu adalah keputusan tersebut diambil di luar jadwal rapat Bank Indonesia, sehari setelah seorang pejabat tinggi membantah adanya pengaturan khusus semacam itu.

Langkah di luar jadwal jarang menjadi pertanda baik. Itu menunjukkan para pejabat sedang berupaya mengejar ketertinggalan dari gejolak pasar atau perubahan cepat dalam prospek ekonomi. Rupiah berulang kali menyentuh rekor terendah terhadap dolar AS, dan semakin melemah dalam beberapa pekan terakhir. Nilainya telah turun hampir 8 persen tahun ini, terburuk di kawasan. Investor juga melepas obligasi. Pasar ini sedang di bawah tekanan.

INVESTOR GELISAH

Tim Prabowo telah meluncurkan serangkaian kebijakan yang membuat investor gelisah.

Dalam sebulan terakhir saja, pemerintah bergerak mengambil alih kendali atas ekspor komoditas yang menguntungkan dan mempersulit warga menukar rupiah ke dolar AS. DPR diberi kewenangan untuk mengawasi kinerja bank sentral, sebuah langkah yang dapat melemahkan kemampuannya dalam melawan inflasi. Sementara itu, kepala lembaga yang dibentuk untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) — program andalan sekaligus mahal milik Prabowo — dicopot di tengah tuduhan korupsi dan kasus keracunan makanan massal. Kepercayaan investor sebelumnya juga tergerus setelah keponakan presiden ditunjuk sebagai deputi gubernur Bank Indonesia.

Prabowo tampaknya juga bersiap menghadapi potensi gejolak publik akibat memburuknya kondisi ekonomi, dan ia mengandalkan institusi yang paling dikenalnya: militer dan kepolisian. Pada Selasa, DPR merevisi Undang-Undang Kepolisian sehingga polisi dapat secara legal menduduki jabatan administratif sipil, yang menandai peran lebih besar mereka dalam pemerintahan. Tahun lalu, pemerintah juga mempercepat pengesahan aturan yang memungkinkan lebih banyak perwira aktif menempati jabatan di pemerintahan.

Setelah penguasa lama Soeharto tumbang akibat gelombang demonstrasi pada 1998, rakyat Indonesia berupaya keras menjauhkan aparat keamanan dari kehidupan sipil. Namun, Prabowo kini mengandalkan militer dan kepolisian untuk menjalankan program-program andalannya, termasuk MBG. Akibatnya, puluhan ribu personel dikerahkan ke seluruh pelosok Nusantara, yang dapat menjadi instrumen yang mudah dimanfaatkan jika terjadi instabilitas.

Masyarakat Indonesia tidak menginginkan aparat keamanan terlalu jauh terlibat dalam kehidupan sipil, dan perilaku mereka belakangan ini juga tidak banyak menenangkan keadaan. Seruan untuk menerapkan kebijakan tembak di tempat guna memerangi kejahatan serta tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan yang terus bermunculan hanya semakin memperbesar kekhawatiran.

YANG DIBUTUHKAN INDONESIA

Penting bagi Prabowo untuk memiliki tim ekonomi yang dipercaya pasar. Ia membuat kesalahan besar dengan memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada September lalu. Mantan pejabat Bank Dunia itu menjadi sosok yang menenangkan di kabinet Presiden Joko Widodo dan selama bulan-bulan awal pemerintahan Prabowo yang penuh gejolak. Setiap kali pasar bergejolak, Sri Mulyani selalu menegaskan bahwa disiplin anggaran akan dijaga, begitu pula independensi bank sentral. Prabowo sebaiknya mempertimbangkan untuk memanggilnya kembali.

Purbaya Yudhi Sadewa, penggantinya, tidak memiliki pengaruh yang sama. Pada bulan-bulan awal jabatannya, ia menyia-nyiakan modal penting dengan berseteru dengan seorang ekonom Citigroup yang menyampaikan pandangan pesimistis mengenai kondisi keuangan Indonesia. Sikap menyalahkan pembawa-pesan-buruk seperti ini tidak pantas ditunjukkan seorang menteri.

Belum terlambat untuk mengubah arah secara mendasar. Meski rupiah tertekan dan Bank Indonesia telah mengambil langkah dramatis, diperlukan jauh lebih banyak guncangan sebelum Indonesia kembali mengalami krisis seperti 1997-1998. Saat itu nilai rupiah terpuruk, Soeharto dipaksa lengser, dan Indonesia dilanda bertahun-tahun kekerasan komunal serta terorisme.

Para petinggi militer dilatih untuk bertindak tegas. Di medan pertempuran pasar modal, ini bisa menjadi peluang besar untuk berkonsolidasi dan memperbaiki keadaan. Prabowo hanya perlu mampu menjawab tantangan itu.