Komentar: Mengapa menunda redenominasi rupiah adalah keputusan tepat

SINGAPURA: Siapa pun yang bepergian ke Indonesia harus jago berhitung ketika menukar mata uang mereka ke rupiah. Euforia sesaat setelah merasa jadi “jutawan instan” akan tergantikan oleh kerepotan membawa setumpuk uang tunai dan kebingungan menghitung harga barang serta jasa yang sebenarnya. Singkatnya: bikin pusing.

Rupiah memiliki terlalu banyak nol, dengan pecahan tertinggi Rp100.000. Uang kertas senilai US$6 itu hanya cukup untuk makan berdua di warung Jakarta, sementara turis di Bali akan kebingungan ketika harus membayar tagihan. Untuk tempat usaha kecil yang masih mengandalkan pembayaran tunai, kalkulator standar 12-digit sering kali tidak memadai.

Awal bulan ini, Kementerian Keuangan memasukkan rencana redenominasi rupiah ke dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029. Gagasan serupa pernah muncul juga pada 2013, dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas, dan memperkuat kredibilitas rupiah.

Namun, selang beberapa pekan setelah Kemenkeu mengungkapkan rencana itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembahasan redenominasi belum dilakukan dan tidak akan dimulai dalam waktu dekat.

Sejumlah pemimpin Indonesia sejak era Soekarno, telah menekankan perlunya redenominasi mata uang demi meningkatkan efisiensi dan menumbuhkan kepercayaan terhadap rupiah. Namun, meski alasan memangkas jumlah nol masuk akal, pemerintah sudah tepat untuk menunda rencana tersebut - setidaknya untuk saat ini.

TERLALU BANYAK NOL BISA MENGURAS MODAL POLITIK

Pemimpin yang masa politiknya terbatas karena faktor usia atau dinamika di dalam negeri cenderung terburu-buru menjalankan berbagai kebijakan besar, terutama program-program ambisius.

Dalam kasus Presiden Prabowo Subianto, usianya akan menginjak 78 tahun pada 2029 saat pemilu berikutnya digelar, dengan banyak pesaing yang siap menggantikannya. Kabinetnya, yang terbesar sejak 1960-an, mencerminkan berbagai kompromi politik yang ia buat demi memenangi kursi presiden.

Masa jabatan yang singkat dan koalisi besar di DPR memungkinkan Prabowo meluncurkan sejumlah kebijakan prioritas tinggi secara cepat dan bersamaan. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun, yang membutuhkan reformasi besar-besaran. Ia juga memberi militer peran politik yang lebih luas serta anggaran lebih besar untuk ekspansi dan modernisasi tercepat dalam beberapa dekade terakhir.

Program andalannya, Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil, telah menyedot modal politik sekaligus anggaran negara yang besar.

Agenda ambisius itu juga menguji kemampuan pemerintahan dan birokrasi dalam waktu singkat. Dalam setahun pertama saja, sudah muncul berbagai keterlambatan, perubahan kebijakan, pembengkakan biaya, hingga kegagalan eksekusi. Contohnya, kasus keracunan makanan dan kekurangan penyedia jasa dalam MBG untuk anak-anak sekolah.

Meski begitu, Prabowo masih menikmati dukungan publik yang besar, dengan tingkat kepuasan 78 persen menurut survei Indikator Politik Indonesia. Namun, kelemahannya terletak pada pengelolaan ekonomi. Dukungan publik, serta dari koalisi besarnya di parlemen, bisa menyusut jika kebijakan sensitif seperti redenominasi gagal dijalankan dengan baik.

EKONOMI BELUM SIAP UNTUK PERUBAHAN DRASTIS

Redenominasi umumnya dilakukan ketika sebuah negara menghadapi hiperinflasi dan perlu memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian serta mata uangnya, seperti yang dialami Zimbabwe dan Argentina.

Namun, negara juga bisa melakukan redenominasi saat inflasi rendah, agar dapat mengantisipasi risiko kenaikan harga akibat pembulatan nominal oleh pelaku usaha setelah redenominasi, meski nilai riil mata uang sebenarnya tidak berubah.

Turki, misalnya, pada 2005 memangkas enam nol dari lira ketika tingkat inflasinya tergolong moderat dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia sebesar 2–3 persen tergolong rendah secara historis dan masih berada dalam target Bank Indonesia, memberi ruang bagi bank sentral untuk mengendalikan kenaikan harga.

Namun, proses redenominasi tidaklah sederhana. Turki butuh waktu tiga tahun untuk menyelesaikan transisi. Pemerintah Indonesia harus mampu mengelola proses itu secara mulus sekaligus menjaga kestabilan moneter di tengah gejolak ekonomi global.

Di sinilah letak kelemahan Indonesia. Pelemahan nilai rupiah sebesar 8 persen terhadap dolar AS selama masa awal pemerintahan Prabowo bukanlah tanda kepercayaan pasar.

Pelemahan rupiah sebagian disebabkan faktor eksternal, namun kebanyakan mencerminkan keraguan terhadap kemampuan Prabowo menyeimbangkan anggaran di tengah agenda ekonomi dan sosial yang membutuhkan biaya masif. Tanpa kepercayaan tersebut, redenominasi justru bisa memicu penurunan nilai rupiah lebih lanjut dan meningkatkan inflasi, bukan menahannya.

Indonesia juga bisa belajar dari program MBG, yang tujuannya baik namun pelaksanaannya belum rapi. Untuk redenominasi rupiah, pelaksanaan setengah matang jelas tidak bisa diterima.

Agar berhasil, langkah pertama yang dibutuhkan adalah edukasi publik secara luas untuk membangun kepercayaan konsumen dan investor. Sebab, mata uang bukan hanya alat penyimpan nilai, melainkan juga cerminan kepercayaan.

Kedua, Bank Indonesia butuh waktu persiapan panjang sebelum redenominasi akhirnya dimulai, dari pencetakan uang baru hingga penyesuaian sistem penyelesaian transaksi. Turki butuh tiga tahun untuk beralih penuh ke lira baru, Indonesia kemungkinan tidak jauh berbeda.

Memangkas beberapa nol memang terlihat sepele, tapi ada banyak pertaruhan di baliknya. Keputusan pemerintah Indonesia menunda redenominasi sudah tepat. Lagi pula, masyarakat Indonesia sudah cukup mahir menghitung banyak angka nol, mereka masih bisa bersabar sedikit lebih lama lagi sebelum menghapus beberapa nol dari rupiah.

Hasan Jafri adalah konsultan politik dan risiko kebijakan asal Singapura. Ia menulis kolom bulanan untuk CNA yang terbit setiap Rabu pekan ketiga.