Komentar: Ada peluang bagi Indonesia di balik tarif Donald Trump

SINGAPURA: Indonesia termasuk di antara negara-negara yang menjadi sasaran tarif besar-besaran yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April. Negara ini dikenakan tarif sebesar 32 persen, tertinggi keenam di Asia Tenggara.

Langkah ini memicu kekhawatiran akan potensi resesi dan berdampak negatif pada pasar saham di seluruh Asia. Pasar saham Indonesia sendiri turun 9 persen pada hari perdagangan pertama (8 April) setelah libur Hari Raya.

Sebagai respons terhadap kekacauan finansial tersebut, Trump memutuskan menunda penerapan tarif bagi sebagian besar negara selama 90 hari.

Meskipun situasinya tampak sulit, tarif AS sebenarnya dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong kepentingan strategis dan ekonominya.

Pemerintah Indonesia telah berjanji bahwa mereka tidak akan membalas tarif Trump. Sebaliknya, Indonesia akan mengupayakan negosiasi dan mengimpor lebih banyak produk AS seperti gandum, kapas, minyak, dan gas.

Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan niatnya untuk menjajaki pasar baru dan memperkuat pasar domestik guna mengurangi dampak negatif dari tarif AS. Ia juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 6 April untuk membahas tarif baru AS dan hal-hal lain yang terkait dengan ASEAN.

NEGOSIASI DENGAN WASHINGTON  

Tarif Trump memberikan dorongan bagi Indonesia untuk menyesuaikan strategi ekonominya melalui diversifikasi kerja sama dan kemitraan. Langkah semacam ini juga membantu memperkuat kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif”, di mana Indonesia tetap bersikap imparsial terhadap kekuatan-kekuatan besar sambil terus memainkan pengaruhnya dalam urusan regional.

Pertama, tarif itu menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan AS-Indonesia. Meskipun para pemimpin kedua negara belum bertemu hingga kini, Prabowo telah menelepon Trump untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilu, dan keduanya saling bertukar kata-kata hangat.

AS tetap menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam bidang keamanan dan ekonomi. Pada 2023, kedua negara meningkatkan status hubungan mereka menjadi “kemitraan strategis komprehensif”, dengan komitmen mewujudkan Indo-Pasifik yang lebih kuat dan sejahtera.

Meskipun kesepakatan ini dicapai pada masa pemerintahan pendahulu mereka, yaitu Joko Widodo dan Joe Biden, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk menegaskan kembali kemitraan tersebut dan mendiskusikan arah masa depannya saat bernegosiasi dengan AS dalam hal perdagangan. Dengan melakukan ini, Indonesia tidak hanya menegaskan dirinya sebagai mitra AS yang dapat diandalkan di Asia Tenggara, tetapi juga mengingatkan Washington akan komitmennya terhadap kawasan ini.

Selain itu, sangat mungkin bagi Indonesia dan AS untuk menjajaki bidang perdagangan baru, seperti mineral kritis, yang mana Indonesia merupakan salah satu produsen utamanya.

Kedua, rencana pemerintah Jakarta bernegosiasi dengan Washington harus mempertimbangkan ambisi Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2027.

Indonesia secara resmi telah bergabung dengan BRICS tetapi masih mengincar keanggotaan OECD demi pengembangan ekonomi jangka panjang. Harapannya, keanggotaan OECD akan menarik investasi asing dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem semikonduktor global.

Untuk bergabung dengan OECD, Indonesia harus menyelaraskan regulasinya dengan standar blok tersebut dalam hal tata kelola dan transparansi. Penyesuaian kebijakan ekonomi dalam merespons tarif AS juga dapat mendukung upaya Indonesia untuk bergabung dengan OECD.

STRATEGI EKONOMI YANG KOHEREN  

Ketiga, tarif AS dapat mendorong Indonesia untuk merumuskan strategi ekonomi yang koheren. Indonesia menghadapi potensi perlambatan ekonomi dan agenda nasional Prabowo yang ambisius, terutama program makan gratis dan pembangunan 3 juta rumah, membutuhkan pendanaan.

Ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintahan Prabowo untuk membentuk tim yang dapat menyeimbangkan kecenderungan nasionalistik presiden dengan solusi praktis terhadap tantangan ekonomi mendesak yang dihadapi negara.

Prabowo mungkin bisa memaksimalkan peran Dewan Ekonomi Nasional, mengubah posisi penasihat dari yang sebelumnya bersifat simbolis menjadi posisi yang benar-benar berperan aktif dan berpengaruh.

Selain itu, situasi ini dapat mendorong Indonesia untuk menjajaki peluang bisnis dengan kawasan lain. Prabowo telah menyebut kemungkinan Afrika sebagai pasar baru karena populasinya yang besar dan sumber daya yang melimpah.

Indonesia sendiri telah mengekspor berbagai produk ke negara-negara Afrika, mulai dari mi instan hingga pesawat terbang. Perusahaan Dirgantara Indonesia (PTDI), misalnya, telah mengekspor pesawatnya ke Senegal dan Republik Demokratik Kongo.

Pemerintahan Prabowo harus memanfaatkan jeda 90 hari ini untuk bersiap menghadapi apa pun yang akan datang. Indonesia perlu mengembangkan respons yang komprehensif untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh tarif AS dengan memanfaatkan instrumen politik dan ekonomi.

Indonesia sebaiknya mempertimbangkan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam merumuskan respons kolektif. Bekerja sama dengan negara anggota ASEAN melalui mekanisme lembaganya juga dapat memberikan solusi.

Momen ini jadi peluang bagi Indonesia untuk mengkalibrasi ulang kebijakan ekonominya, meningkatkan pengaruhnya di kawasan, dan memperkuat perannya dalam memajukan persatuan ASEAN.

Adhi Priamarizki adalah peneliti pada Program Indonesia di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Universitas Teknologi Nanyang, Singapura.