WFH sekali seminggu diklaim hemat BBM 20%, benarkah kerja dari rumah efektif?
Pemerintah menilai WFH dibatasi satu hari agar kerja tetap efektif, sementara kritik menyoroti potensi long weekend dan biaya ekonomi yang bergeser ke sektor lain.
Pekerja di Jakarta terlihat menyeberang jalan menuju kantor masing-masing. (Foto: CNA/Danang Wisanggeni)
JAKARTA: Rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan menuai beragam pandangan. Pemerintah mengeklaim kebijakan ini dapat menghemat BBM hingga 20 persen, namun dinilai belum tentu efektif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penerapan WFH satu hari dalam sepekan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan.
"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira," kata Purbaya dikutip Kompas.com di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Kebijakan WFH direncanakan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Penutupan Selat Hormuz yang dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak hingga di atas US$100 per barel.
Penerapan kebijakan ini akan dilakukan setelah libur Lebaran 2026 dengan skema satu hari kerja dalam sepekan.
Purbaya menjelaskan pembatasan WFH hanya satu hari dilakukan untuk menjaga efektivitas kerja.
"WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH," ujarnya.
KRITIK TERHADAP EFEKTIVITAS WFH
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi sebaliknya menilai kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif dalam menekan konsumsi BBM.
Menurut dia, pekerja bisa saja tidak benar-benar bekerja dari rumah, melainkan memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian.
"Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jumat, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend. Sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," kritiknya kepada Liputan6, Minggu (22/3).
Ia juga menilai penerapan WFH di luar masa pandemi tidak memiliki faktor pendorong kuat seperti saat COVID-19.
Selain itu, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan produktivitas, terutama di sektor manufaktur yang tidak memungkinkan pekerjaan dilakukan dari rumah
Fahmy menambahkan kebijakan WFH juga dapat berdampak pada sektor lain seperti transportasi dan pelaku usaha kecil.
"Selain itu, WFH-1 berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojol, warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya," ujarnya.
Ia meminta pemerintah mengkaji secara matang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya secara menyeluruh.
"Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya," tekannya.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.
