Demi hemat BBM, pemerintah siapkan WFH 1 hari untuk ASN dan swasta, mulai kapan?

JAKARTA: Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) pasca Lebaran sebagai upaya efisiensi di tengah tekanan global. Kebijakan ini akan memberikan fleksibilitas kerja satu hari dari kediaman masing-masing dalam sepekan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut disiapkan sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

"Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," kata Airlangga diwartakan Kompas.com seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3)

Airlangga menyebut kebijakan WFH akan mulai diterapkan setelah Lebaran, meski waktu pelaksanaannya belum ditentukan.

"Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah merencanakan skema WFH selama satu hari dalam lima hari kerja.

"Satu hari dalam lima hari kerja," ungkap Airlangga.

Adapun negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina telah lebih dahulu menerapkan WFH untuk menghemat energi.

TEKNIS MASIH DIKAJI

Airlangga mengatakan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Ia berharap kebijakan ini tidak hanya diterapkan oleh aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda," tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan menyampaikan pengumuman lanjutan kepada publik setelah konsep kebijakan tersebut dimatangkan.

"Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," pungkasnya.