Wawancara Khusus Pramono Anung: Menata Jakarta di era penghematan

JAKARTA: Ketika Pramono Anung memutuskan maju menjadi calon gubernur Jakarta tahun lalu, peluang menangnya tipis.

Ketika itu, Pramono tengah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di era Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai survei awal, elektabilitas birokrat senior ini selalu rendah.

Lawannya adalah Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang didukung oleh koalisi 10 partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto, dan seorang calon gubernur independen, Dharma Pongrekun.

Namun berbagai prediksi dipatahkan oleh Pramono yang menang dalam pemilihan kepala daerah November 2024 dengan perolehan suara lebih dari 50 persen.

Kurang dari setahun menjabat, pria 62 tahun ini telah memimpin perluasan koridor bus Trans-Jabodetabek yang melayani Jakarta dan sekitarnya, meluncurkan kebijakan "Rabu tanpa kendaraan pribadi" bagi 62.000 ASN, serta memerintahkan perbaikan tanggul dan pengerahan pompa air untuk mengatasi bencana banjir terburuk dalam beberapa tahun terakhir di ibu kota.

Namun sebagai gubernur dari salah satu kota tersibuk di Asia Tenggara, Pramono masih harus putar otak untuk mengatasi sederet problematika masyarakat perkotaan di tengah upaya penghematan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.

Pemerintah Prabowo memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp919 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun untuk tahun 2026.

Dana yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk membiayai berbagai program andalan pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jutaan anak sekolah dan ibu hamil. Tahun ini anggaran MBG mencapai Rp171 triliun dan diperkirakan naik dua kali lipat pada 2026.

Tahun ini, TKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp27,5 triliun. Pada 2026, angkanya akan dikurangi lagi hingga hampir 60 persen, menjadi Rp11,1 triliun.

Akibatnya, pemprov DKI harus memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari yang sebelumnya Rp95 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun.

Dalam wawancara khusus dengan CNA awal bulan ini di Balai Kota Jakarta, Pramono tidak banyak menyinggung soal pengurangan anggaran pemerintah ini. Dia juga tidak menanggapi pertanyaan terkait politik, termasuk soal partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pembicaraan lebih fokus pada rencananya untuk Jakarta dan pendanaan alternatif untuk berbagai proyeknya.

"Dengan anggaran yang ada, kami menjajaki skema creative financing dan mengundang investor," kata Pramono.

Dia menjelaskan soal rencana kemitraan publik-swasta dan berbagai inovasi pendanaan lainnya untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur penting seperti untuk mengatasi banjir, mengurai kemacetan dan melindungi daerah pesisir dari penurunan muka tanah dan naiknya permukaan air laut.

Para pakar perencana kota yang dihubungi CNA menyambut baik arah kebijakan yang diambil Pramono.

"Jakarta perlu lebih mandiri secara finansial, terutama dengan adanya rencana memindahkan ibu kota ke IKN pada 2028," kata Yayat Supriatna, ahli tata kota dari Universitas Trisakti, Jakarta.

Rencananya, pemerintah akan mulai memindahkan operasional berbagai kantor pemerintahan, termasuk Istana Presiden dan gedung DPR ke IKN pada 2028. Pembangunan IKN sendiri ditargetkan rampung seluruhnya pada 2045.

Namun, menurut Yayat, Pramono perlu menyusun rencana bisnis yang jelas serta tawaran yang kuat untuk menarik minat investor dan mitra di Jakarta, mengingat upaya serupa di masa lalu belum banyak membuahkan hasil.

TARGET 30 PERSEN PENGGUNA TRANSPORTASI UMUM

Jumlah mobil dan sepeda motor di Jakarta hampir dua kali lipat dari total penduduknya. Tidak heran jika selama bertahun-tahun kota ini langganan gelar kota termacet di dunia.

Menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), setiap harinya ada sekitar 20 juta orang dari Jabodetabek yang bepergian menuju kawasan bisnis Jakarta. Namun, hanya 22,1 persen di antaranya yang menggunakan transportasi umum.

"Kalau kita bisa membuat (pengguna transportasi umum) menjadi 30 persen secara terus menerus, menurut saya kemacetan di Jakarta akan turun secara signifikan. Itu yang saya dorong," ujar Pramono.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov DKI saat ini menambah 5,8km jalur bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) dan memperpanjang jaringan Light Rail Transit (LRT) sepanjang 6,4km.

Proyek MRT senilai Rp25,3 triliun yang didanai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) itu ditargetkan selesai pada 2029. Sementara perpanjangan LRT senilai Rp5,5 triliun yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah dijadwalkan rampung tahun depan.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI juga berencana membangun dua jalur LRT baru: satu yang akan menghubungkan LRT buatan Pemprov dengan MRT bawah tanah, dan satu lagi yang akan membentang di sepanjang wilayah pesisir utara yang didominasi kawasan industri.

"Kalau di sisi tengah dan selatan, alternatif (transportasi) sudah banyak. Di utara itu sangat terbatas, perkembangan jalan tolnya relatif lebih lambat," kata Pramono.

"Mungkin dalam akhir bulan Desember ini saya akan putuskan mana yang akan dikerjakan lebih dahulu."

Pemprov DKI masih menghitung biaya kedua proyek tersebut, namun satu hal yang pasti: harus dibiayai sendiri.

“Saya akan mengundang investor untuk berkolaborasi mengembangkan proyek-proyek ini,” kata Pramono, tanpa menjelaskan lebih jauh bentuk kemitraan yang ditawarkan atau apakah sudah ada investor yang siap bergabung.

Sebagai upaya menambah pemasukan, Pemprov DKI pernah mendorong perusahaan transportasi milik mereka terlibat dalam pengembangan properti. Pada Januari, PT MRT Jakarta ditugaskan menata ulang sebuah kompleks bisnis di pusat kota menjadi pusat kuliner dan industri kreatif.

Namun seiring waktu, minat dari penyewa dan pengunjung cenderung menurun.

“Bisnis utama MRT adalah transportasi. Mereka belum memiliki pengalaman dalam pengembangan properti,” ujar Yayat dari Universitas Trisakti.

Menurut Yayat, MRT Jakarta seharusnya berinvestasi pada pembangunan fasilitas dan skema yang tidak hanya mendukung bisnis intinya, tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan.

“Kenapa tidak membangun lahan parkir agar orang bisa meninggalkan mobil atau motornya dan beralih ke transportasi umum? Atau membuat skema berbagi sepeda supaya masyarakat bisa berpindah cepat dan nyaman antara stasiun dan kantor mereka?” katanya.

TANGGUL LAUT RAKSASA MULTIFUNGSI

Proyek infrastruktur besar lain di ibu kota adalah pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa untuk melindungi kota dari banjir rob dan kenaikan permukaan air laut.

Jakarta merupakan salah satu kota dengan laju penurunan muka tanah tercepat di dunia. Beberapa wilayah di Jakarta sudah amblas hingga 25cm per tahun akibat eksploitasi air tanah berlebihan.

Pramono mengatakan, Jakarta juga tengah mencari mitra dari sektor swasta untuk membantu pembiayaan proyek tersebut.

Proyek pertahanan pantai senilai US$8 miliar (Rp123 triliun) ini dirancang membentang sepanjang 46km di Teluk Jakarta. Berdasarkan rencana saat ini, Jakarta akan membiayai 19 km pertama, sementara pemerintah pusat menanggung sisanya.

"Karena kita tidak semata-mata menggunakan APBD, ini menjadi proyek investasi. Saya yakin investor pasti akan mau (ambil bagian), kata Pramono.

Ia menambahkan, tanggul laut tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir, tetapi juga akan membentuk waduk air tawar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum.

Struktur tanggulnya juga berpotensi difungsikan sebagai jalan tol, sementara lahan reklamasi di sekitarnya dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan dan wisata.

"Karena di seluruh dunia, yang namanya reklamasi sekarang pemanfaatannya itu banyak sekali dan orang malah berebut melakukan itu," kata Pramono.

Gagasan membangun tanggul laut raksasa untuk melindungi sekaligus menata ulang kawasan pesisir Jakarta sudah muncul sejak tahun 1990-an, namun perkembangannya berjalan lambat dan kerap menimbulkan perdebatan.

Biaya proyek yang sangat besar menjadi kendala utama, ditambah lagi penolakan keras dari aktivis lingkungan yang khawatir terhadap dampak ekologisnya, serta dari komunitas nelayan lokal yang takut kehilangan akses ke laut lepas.

Sejumlah ahli juga mempertanyakan apakah tanggul laut solusi yangg tepat bagi masalah pesisir Jakarta. Mereka menilai, langkah itu hanyalah solusi sementara jika persoalan utama, yaitu eksploitasi air tanah berlebihan, tidak diatasi.

Para ahli menilai, Jakarta juga perlu berpikir lebih kreatif dalam mencari pembiayaan untuk infrastruktur yang dirancang guna mencegah meluapnya 13 sungai yang melintasi kota ini.

Banjir masih menjadi salah satu tantangan paling besar bagi 10,6 juta penduduk ibu kota.

Beberapa studi memperkirakan kerugian akibat banjir mencapai antara US$125.000–500.000 (Rp2–8 miliar) setiap tahun. Namun para ahli memperingatkan angka itu bisa meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan dampak perubahan iklim yang memicu curah hujan ekstrem.

“Sebagian besar infrastruktur yang kita bangun sejauh ini hanya memiliki satu fungsi, misalnya pengendalian banjir,” kata Firdaus Ali, Ketua Indonesia Water Institute. “Ke depan, kita perlu mengintegrasikan seluruh infrastruktur berbasis air agar bisa memiliki banyak fungsi.”

Ia mencontohkan, bendungan dapat dirancang tidak hanya untuk mengendalikan banjir, tetapi juga mengairi lahan pertanian, menghasilkan listrik tenaga air, dan menjadi kawasan rekreasi. “Beberapa area bahkan bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung,” ujarnya.

Firdaus menilai, untuk mewujudkan visi itu diperlukan kolaborasi yang lebih erat dengan Kabupaten Bogor, wilayah hulu dari sebagian besar sungai yang mengalir ke Jakarta.

“Ini bisa membuka sumber pendapatan baru bagi Bogor, sementara Jakarta memperoleh manfaat dari berkurangnya banjir,” katanya.

MAMPUKAH PRAMONO MEWUJUDKANNYA?

Sebelum menjadi gubernur, Pramono hampir satu dekade menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di era Presiden Joko Widodo, jabatan administratif yang membuatnya jarang tampil di panggung politik. Sebelumnya, ia adalah politisi senior PDIP yang dikenal lebih karena kecakapannya daripada karisma.

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri meminta Pramono untuk maju dalam pemilihan gubernur, namun ia mengaku sempat ragu.

Posisi Gubernur DKI Jakarta merupakan salah satu jabatan paling bergengsi dalam perpolitikan Indonesia dan kerap menjadi batu loncatan untuk maju jadi calon presiden.

Lembaga survei bahkan tidak memasukkan nama Pramono dalam daftar calon potensial gubernur Jakarta, sementara ia sendiri kala itu berencana beristirahat setelah bertahun-tahun di berada lingkar eksekutif.

“Ia bahkan sempat dianggap sebagai calon cadangan karena pembicaraan antara PDIP dan Anies (Baswedan) tidak menghasilkan kesepakatan,” ujar Adi Prayitno, analis politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Menjelang pemilihan kepala daerah pada November 2024, muncul spekulasi besar apakah Anies Baswedan akan kembali maju memperebutkan kursi gubernur setelah gagal dalam pemilihan presiden. Namun, Anies ketika itu kesulitan mencari partai yang bersedia mendukung pencalonannya kembali.

Di awal masa kampanye, popularitas Pramono tertinggal dari Ridwan Kamil, yang namanya tengah meroket di perpolitikan Indonesia.

Namun, elektabilitas Ridwan goyah setelah calon wakilnya, Suswono, membuat pernyataan kontroversial dalam kampanye pada Oktober. Dia menyarankan agar pemuda pengangguran di Jakarta “menikahi janda kaya” untuk mengatasi kemiskinan.

Pernyataan Suswono itu memicu reaksi keras, dan dalam hitungan minggu, Pramono berhasil menyalip posisi popularitas Ridwan.

Pramono kemudian meraih kemenangan dengan 50,07 persen suara, sementara Ridwan dan calon independen Dharma masing-masing memperoleh 39,4 persen dan 10,5 persen.

Pramono memenangi Pilkada dengan hanya didukung oleh PDIP, satu-satunya partai besar yang belum bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo. Dukungan dari partai tunggal ini juga menjadi gambaran apa yang akan dia hadapi sebagai gubernur.

Dengan PDIP hanya menguasai 15 dari 106 kursi di DPRD DKI, para pengamat menilai Pramono bisa menghadapi kesulitan dalam menjalankan proyek-proyek strategis atau mengubah regulasi untuk demi investasi.

Dari sisi opini publik, survei Litbang Kompas pada Juni menunjukkan 64,5 persen responden puas terhadap kinerja Pramono dalam 100 hari pertama menjabat. Sekitar 30 persen menyatakan tidak puas, dan 5,4 persen lainnya belum menentukan sikap.

Para pengamat menggambarkan Pramono sebagai sosok yang mau mendengarkan kritik, tetapi tetap tegas memegang teguh keputusannya.

Salah satu contohnya adalah keputusan yang ia tandatangani pada 30 April yang melarang ASN menggunakan kendaraan pribadi setiap Rabu untuk mengurangi kemacetan. Ia tetap pada pendiriannya meski mendapat keluhan dari para ASN dan keraguan dari sejumlah pihak.

“Awalnya kebijakan ini dipikir cuma setengah-setengah, tapi ternyata sudah berjalan lima bulan, saya sendiri konsisten menjalankannya," kata Pramono.

"Bahkan Rabu adalah hari yang paling menarik buat saya, karena akan naik kendaraan umum."

Kritik serupa juga muncul ketika ia memutuskan membuka sejumlah taman kota selama 24 jam.

“Awalnya banyak yang skeptis,” ujarnya. “Mereka takut taman-taman itu akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi seiring waktu, banyak orang merasakan manfaat taman 24 jam. Bahkan, banyak komunitas yang memulai aktivitasnya pada malam hari."

Pendekatan yang konsisten menjadi hal yang dibutuhkan untuk menarik kepercayaan investor, kata para analis.

“Ini (konsistensi) dapat membangun keyakinan bahwa ia bersedia melakukan apa yang diperlukan — dan tidak membiarkan segelintir suara penentang menggagalkan kebijakannya,” ujar Firdaus dari Indonesia Water Institute.

“Tekanannya besar bagi Jakarta untuk menjadi mandiri secara finansial,” tambahnya. “Begitu IKN resmi jadi ibu kota pada 2028, tidak bisa dipungkiri perhatian pemerintah pusat akan beralih dari Jakarta.”

Namun, Pramono yakin pemerintah pusat tetap akan berperan dalam pembangunan Jakarta. “Meski ibu kota berpindah, pusat perekonomiannya pasti akan tetap di Jakarta,” kata Pramono.

Pramono kini bersiap memperkenalkan wajah baru Jakarta, di saat kota ini bersiap melepaskan perannya sebagai ibu kota politik.

“Pada 2027, ketika Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-500, dunia akan menyaksikan kelahiran kembali Jakarta dengan semangat dan jiwa yang baru,” ujar Pramono.