Viral kayu gelondongan banjir Sumatra, KLH akan panggil 8 perusahaan
Temuan ini memicu dugaan bahwa kerusakan hutan dan aktivitas industri di kawasan konservasi memperparah skala bencana.
JAKARTA: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana memanggil delapan entitas yang diduga ikut memperparah banjir di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara.
Pemanggilan ini dilakukan untuk menelusuri gelondongan kayu yang terseret banjir bandang di Sumatra dan berserakan hingga ke pinggir sungai dan pantai.
Gelondongan kayu muncul di berbagai titik setelah banjir besar melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Temuan ini langsung memicu dugaan bahwa kerusakan hutan dan aktivitas industri di kawasan konservasi ikut memperparah skala bencana.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi delapan perusahaan yang berada di wilayah terdampak DAS Batang Toru. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri, pertambangan emas, PLTA, hingga perkebunan sawit.
Menurut Hanif, bencana banjir Sumatra bukan hanya dipicu Siklon Tropis Senyar, tetapi juga didorong oleh aktivitas industri yang menggerus kawasan resapan air.
“Ada delapan yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah dampak hujan ini. Kami sedang mendalami dan saya sudah minta Deputi Gakkum melakukan langkah-langkah cepat dan terukur,” katanya di Jakarta, Senin (1/12), dikutip Antara.
DUGAAN KERUSAKAN DAS
Hanif menegaskan bahwa Sumatra Utara menjadi provinsi dengan korban terbanyak dalam bencana kali ini dan kawasan Batang Toru memiliki risiko tinggi sejak awal.
“Batang Toru ini kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah berada di sisi lereng dan lembah. Kemudian dia curam, sementara di lerengnya ada aktivitas,” ujarnya.
KLHK akan meminta penjelasan seluruh perusahaan terkait aktivitas operasional mereka di kawasan DAS, termasuk risiko lingkungan dan pembukaan lahan yang mungkin berkontribusi pada besarnya banjir bandang.
Pemerintah juga berencana meninjau kembali dokumen persetujuan lingkungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Data citra satelit 2016–2025 menunjukkan masifnya pembukaan lahan di Sumatra Utara.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut menyebut dalam satu dekade terakhir, lebih dari 2.000 hektare hutan rusak di provinsi tersebut.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menegaskan bahwa penyebab utama banjir bandang bukan cuaca ekstrem.
“Perusakan hutan di sana dipicu oleh beberapa perusahaan. Kita menyangkal pernyataan Gubernur Sumatra Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrem. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan,” tegasnya dalam konferensi pers dilansir CNN Indonesia, Senin (1/12).
