Vasektomi tuai kontroversi, Gubernur Dedi Mulyadi lontarkan kondom jadi syarat bansos

BANDUNG: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap ingin mensyaratkan program Keluarga Berencana (KB) bagi para penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jabar.

Seperti yang ia telah utarakan sebelumnya, Dedi tak ingin program KB hanya berlaku untuk para istri. Ia ingin kaum pria harus mengikuti program KB

Dedi menyebut Pemprov Jabar siap mengalokasikan anggaran untuk membeli kondom bagi pria untuk menekan angka kelahiran.

"Saya harapkan yang KB itu suaminya. Jangan sampai selalu KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman, ya kan? Itu bisa pakai pengaman, kan itu juga bisa," katanya dikutip CNN Indonesia, Selasa (6/5).

Awalnya, Dedi mengajukan KB vasektomi kepada suami sebagai syarat keluarga miskin bisa menerima bansos.

Syarat itu menuai pro dan kontra. Belakangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyebut KB vasektomi haram karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.

Sosok yang akrab dipanggil KDM itu kemudian menyinggung angka kelahiran yang tinggi di Jawa Barat

"Berdasarkan temuan yang saya alami saat ini, mudah-mudahan saya tidak salah, nanti tinggal dicek lagi kalau salah, di Jawa Barat ini kelahirannya 900 ribu per tahun. Berarti tinggi. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari tiga. Ada yang empat, ada yang lima, ada yang sebelas," tuturnya.

Gubernur berusia 54 tahun itu mengaku kerap menerima kasus pasangan suami istri tidak bisa membayar biaya persalinan setelah anak pertama

"Saya sering mendapatkan kasus orang datang ke saya menangis, karena istrinya di rumah sakit enggak bisa pulang. Tidak bisa bayar sesar anak yang keempat. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta, ada yang 12,5 juta, ada yang 14 juta," katanya.

"Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya. Dan itu tanggung jawab suami," sambungnya.

Dari kasus-kasus tersebut, Dedi meyakini sebanyak apa pun bantuan pemerintah tidak akan mampu meningkatkan perekonomian warga miskin.

"Apa artinya bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan, agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini KB," katanya.