Unjuk rasa marak, Prabowo: Murni atau massa bayaran?
Kepala Negara meminta masyarakat untuk kritis terhadap motif di balik demonstrasi, dan mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar berasal dari aspirasi rakyat.
JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto, angkat bicara menanggapi maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada awal masa pemerintahannya.
Dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan oleh Narasi TV, Senin (7/4), Prabowo menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sah dan dilindungi konstitusi.
“Berdemonstrasi, berkumpul, berserikat—semua itu adalah hak rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar,” katanya dalam siniar yang dipandu oleh Najwa Shihab, pendiri Narasi TV.
Meski demikian, Presiden menekankan pentingnya sikap objektif dalam menilai setiap aksi protes yang terjadi.
Ia mengajak masyarakat untuk kritis terhadap motif di balik demonstrasi, dan mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar murni berasal dari aspirasi rakyat atau justru digerakkan oleh kepentingan tersembunyi.
“Coba kita lihat bersama, apakah demonstrasi itu murni suara rakyat, atau ada pihak-pihak yang membayar? Kita harus jujur dan objektif,” tegas Kepala Negara.
Lebih lanjut, Presiden berusia 73 tahun itu menyoroti adanya indikasi pendanaan aksi oleh kelompok tertentu yang ditengarai memiliki agenda memecah belah bangsa.
Ia mengingatkan bahwa unjuk rasa idealnya dilakukan secara damai, bukan dengan tindakan provokatif atau anarkis.
“Kita juga bukan anak kecil, kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai. Tidak mau menyulut kerusuhan. Kalau bakar ban, itu bukan damai. Saya mantan petugas keamanan juga, kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Presiden juga menyinggung potensi keterlibatan asing dalam memanaskan situasi domestik.
Ia menyebutkan sejumlah organisasi non-pemerintah yang diduga menerima dana dari lembaga luar negeri seperti USAID, dan menyatakan bahwa keberadaan aktor asing dalam lanskap politik Indonesia bukanlah hal baru.
“Kita tidak boleh lengah. Sejarah membuktikan bahwa kekuatan asing kerap mencoba memecah belah bangsa melalui berbagai cara, termasuk pembiayaan LSM. Ini bukan isu baru,” ucap Prabowo.
Gelombang unjuk rasa yang terjadi belakangan ini memang tengah menjadi sorotan publik.
Aksi-aksi protes seperti "Indonesia Gelap" hingga penolakan terhadap Revisi UU TNI—yang kini telah disahkan oleh DPR RI—menjadi simbol keresahan masyarakat sipil dan mahasiswa terhadap arah kebijakan negara.
