Pahit getir pelaku usaha kecil di tengah program MBG

JAKARTA: Dewi hanya bisa diam sembari menghela napas ketika melihat mobil van putih berhenti di depan sekolah dasar tidak jauh dari rumahnya di selatan Jakarta. Di dalam mobil itu, terdapat paket makan siang untuk sekitar 300 siswa sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Para pekerja kemudian menurunkan puluhan wadah makanan stainless steel berisikan nasi, sayuran dan nugget ayam. Melihat pemandangan itu, Dewi yang telah dua puluh tahun menjalankan usaha katering kecil-kecilan di rumah dua lantainya yang sederhana sedikit iri dan kecewa.

"Prabowo menjanjikan program ini (MBG) tidak cuma meningkatkan kesehatan anak-anak, tapi juga menguntungkan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) seperti milik saya," kata perempuan 50 tahun ini kepada CNA, meminta nama lengkapnya tidak disebutkan. "Tapi cara program ini dijalankan, cuma menguntungkan pemain besar yang punya uang."

Sebelum program makan gratis diluncurkan pada 6 Januari, Dewi sempat mencoba mendaftar ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi salah satu dapur mitra atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun persyaratan yang ditetapkan BGN yang dibentuk pada Agustus tahun lalu khusus mengawasi program ini jauh di luar jangkauan Dewi.

Dapur miliknya memang bersih dan memiliki ventilasi yang baik. Namun untuk memenuhi syarat, kata Dewi, meja keramik dapurnya harus dibongkar dan diganti meja stainless steel.

Rak kayu di dapurnya juga harus diganti dengan lemari standar industri. Lantainya pun perlu diperbarui karena BGN mensyaratkan permukaan lantai SPPG harus yang berlapis epoxy mengkilap tanpa sambungan.

Lalu persyaratan terakhirlah yang membuat Dewi angkat tangan: Dapurnya harus cukup besar untuk bisa mempersiapkan minimal 3.500 porsi per hari. Bagi penyedia katering yang biasa menangani pesta pernikahan dan acara keluarga kecil-kecilan, dia harus memperluas dapurnya setidaknya tiga kali lipat.

“Saya perkirakan butuh biaya Rp300 sampai Rp500 juta untuk melakukan semua perubahan yang diminta. Saya tidak punya uang sebanyak itu,” kata dia.

MBG telah menjadi program andalan Prabowo yang mengantarkannya memenangi pemilu presiden tahun lalu. Harapannya, program ini mampu memberikan makanan bergizi setiap hari untuk sekitar 83 juta anak, ibu hamil dan ibu menyusui.

Program ini juga diharapkan menciptakan 30.000 SPPG yang mempekerjakan 1,5 juta juru masak, supir pengantar, ahli gizi, pengawas makanan dan pengawas mutu.

Tapi setelah enam bulan berjalan, MBG malah memunculkan berbagai masalah dan memicu pertanyaan soal program ini, apakah bisa mengenyangkan rakyat Indonesia sekaligus menciptakan lapangan kerja, memberdayakan UMKM serta meningkatkan perekonomian.

MELESET DARI TARGET

Pertama, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, program MBG akan memakan anggaran hingga sekitar US$7 miliar (Rp113 triliun) per tahun jika sudah berjalan penuh.

Ditambah dengan berbagai program ambisius Prabowo lainnya, seperti membangun tiga juta rumah bagi warga miskin setiap tahun, pemerintah Indonesia akan mengalami defisit hingga US$37 miliar (Rp600 triliun) atau 2,53 persen dari PDB pada akhir 2025.

Pengeluaran yang luar biasa besar ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia kesulitan memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta menghadapi potensi perang dagang global.

“Seberapa besar sebenarnya dampak (ekonomi) dari program makan gratis ini? Saya tidak yakin program ini bisa menciptakan banyak lapangan kerja, terutama jika dibandingkan dengan anggaran besar yang dialokasikan untuk program ini,” ujar Acuviarta Kartabi, ekonom dari Universitas Pasundan, Jawa Barat, kepada CNA.

Bhima Yudhistira, direktur eksekutif lembaga Centre for Economic and Law Studies (CELIOS) di Jakarta, menambahkan bahwa para pedagang yang sebelumnya berjualan makanan di dalam atau sekitar sekolah “tiba-tiba kehilangan mata pencaharian” setelah MBG diluncurkan.

"Lalu ada masalah lainnya seperti banyaknya sampah makanan dan kasus-kasus keracunan makanan yang perlu diatasi oleh pemerintah," kata Bhima kepada CNA.

Kedua, pemerintah masih jauh dalam memenuhi target penerima manfaat MBG sebanyak 83 juta anak.

Menurut data BGN per 29 Juni lalu, program ini baru menjangkau 5,5 juta anak di seluruh Indonesia dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya dapur mitra. Dari 30.000 SPPG yang diperlukan, baru 1.800 yang telah beroperasi.

"Terlalu banyak persyaratan untuk menjadi mitra program makan gratis ini. Pemerintah beralasan persyaratan itu dibuat untuk memastikan efisiensi dan kebersihan, namun secara tidak langsung malah menjatuhkan pelaku usaha kecil," kata Bhima.

Karena sangat sedikit pihak yang mampu memenuhi persyaratan tersebut, BGN akhirnya menggandeng yayasan dan lembaga yang memiliki dana untuk membangun dapur dari nol, tanpa memedulikan apakah mereka berpengalaman di dunia kuliner atau tidak.

Di antaranya adalah Polri dan TNI yang mengoperasikan masing-masing 109 dan 70 SPPG di berbagai fasilitas mereka. Polri saat ini tengah membangun 100 dapur tambahan, sementara TNI akan membangun setidaknya 400 dapur lagi.

BGN juga bekerja sama dengan dua organisasi Muslim terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang masing-masing sepakat membangun ratusan SPPG di berbagai pesantren, universitas dan berbagai fasilitas yang mereka miliki.

Sisanya adalah yayasan-yayasan kecil, termasuk yang diketuai atau didirikan oleh para politisi dan pengusaha yang mendukung Prabowo memenangkan pilpres 2024. Mereka memiliki hingga 10 SPPG untuk melayani lebih dari 100 sekolah.

Acuviarta mempertanyakan mengapa BGN tidak melibatkan masyarakat setempat untuk mempersiapkan makanan.

"Keterlibatan militer dan polisi tidak menyumbang bagi perekonomian lokal atau penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, konsumsi yang sebelumnya menguntungkan pedagang kaki lima dan penjual di kantin sekitar sekolah kini justru menguntungkan yayasan-yayasan dari luar daerah,” ujarnya.

“Jadi, program ini bukan menciptakan peluang ekonomi baru, hanya memindahkannya dari satu pihak ke pihak lain.”

Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Yarsi Jakarta, Dicky Budiman, juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak melibatkan sekolah dan masyarakat setempat dalam menyiapkan makanan mereka sendiri.

“Rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap program ini hilang karena minimnya keterlibatan pemangku kepentingan lokal seperti sekolah dan orang tua,” katanya kepada CNA.

Dicky mengatakan warga lokal akan lebih peduli pada makanan yang dipersiapkan dalam MBG di sebuah sekolah tempat anak-anak mereka belajar. Keterlibatan orangtua juga akan mendorong mereka untuk memperhatikan makanan yang diberikan kepada anak-anak di rumah.

"Akan ada sinergi antara apa yang dimakan anak di sekolah dan di rumah," kata dia.

Pakar kesehatan ini juga mempertanyakan soal persyaratan dari BGN yang menurutnya terlalu fokus pada aspek fisik dari dapur, bukan kompetensi dari pihak yang mengoperasikannya.

Dia menyoroti 17 kasus keracunan makanan terkait MBG sejak program ini dijalankan, menimpa lebih dari 1.300 anak. Kasus terbaru terjadi pada Mei lalu ketika 223 siswa di Bogor jatuh sakit usai mengonsumsi makanan yang tercemar bakteri.

"Saya rasa ini saat untuk mereformasi dan mengevaluasi setiap tahapan dari rantai pasok (program ini). Perlu ada tahapan yang memastikan produk makanan telah memenuhi standar keamanan dan mereka yang mempersiapkan telah tersertifikasi," kata dia.

Pemerintah Prabowo juga telah menyadari masalah ini dan berjanji melakukan perubahan agar program ini bisa berjalan efisien dan bisa mencapai targetnya, yaitu meningkatkan gizi anak sembari juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepala Badan Gizi Nasional Indonesia, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa lembaganya telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah terjadinya lagi keracunan makanan, seperti memperketat prosedur operasi standar (SOP) dan membentuk sistem pelaporan pelanggaran keamanan makanan dan keluhan lainnya.

Dadan mengatakan bahwa pihaknya juga sedang meninjau ulang persyaratan SPPG agar dapur UMKM “bisa lebih dilibatkan”.

Menteri Koordinator Bidang Ketahanan Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, membenarkan hal ini dengan mengatakan bahwa dapur mitra yang dikelola secara swasta tidak akan menjadi satu-satunya pihak yang menyiapkan makanan untuk MBG ke depannya.

"Kemungkinan dapur sekolah bisa kita pakai. Jadi semua kemungkinan kita pergunakan untuk percepat pelaksanaan sehingga 80 juta (penerima manfaat) bisa tercapai," kata Zulkifli seperti dikutip Tempo pada 26 Juni lalu.

Melibatkan sekolah juga memungkinkan pemerintah memangkas biaya dari estimasi awal sebesar Rp171 triliun per tahun menjadi Rp121 triliun per tahun.

PERLU INSENTIF DAN HARGA YANG ADIL

Sejak MBG diluncurkan, BGN terus menyuarakan bahwa program ini akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal.

"Satu SPPG akan mengolah minimal Rp8-10 miliar, jadi ini satu anggaran yang cukup besar, bisa menggerakkan potensi ekonomi wilayah, serta meningkatkan produktivitas di daerah," kata kepala BGN, Dadan, dalam pernyataannya 17 Juni lalu.

Dadan menambahkan, sejauh ini MBG telah menciptakan 68.000 lapangan kerja. Selain ahli gizi dan pengawas yang dipekerjakan langsung oleh BGN, mayoritas pekerja di dapur MBG adalah perempuan usia antara 30 hingga 50 tahun.

"Yang tadinya ibu rumah tangga dan tidak punya pendapatan, sekarang bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp2 juta per bulan," kata dia.

Dadan juga mengatakan bahwa program ini memberikan keuntungan "ekonomi sirkular" seperti sampah sisa makanan MBG bisa dijadikan pakan hewan, minyak jelantah bisa dijadikan sabun atau lilin. Dadan juga mengatakan, setiap SPPG bisa menguntungkan produsen dari setidaknya 15 bahan baku yang berbeda.

Namun beberapa pejabat daerah menyampaikan pendapat yang berbeda.

"Kami sangat berharap (program ini) tidak hanya akan meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mengembangkan dan memberdayakan petani lokal dan UMKM. Kami bahkan telah memetakan potensi pertanian di sekitar dapur (MBG)" kata Gin Gin Ginanjar, kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Jawa Barat.

"(Tapi) sampai hari ini (MBG) belum mengangkat atau terintegrasi dengan petani lokal maupun UMKM (di kota Bandung). Kami berharap di masa depan kami bisa diberikan kesempatan."

Muhlis Wahyudi, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia, menyampaikan hal senada. Dia mengatakan bahwa hanya segelintir dari sekitar 20.000 peternak tradisional di bawah asosiasinya yang mendapat manfaat dari MBG.

"Kami menawarkan harga, ternyata ada yang menawarkan lebih murah, pabrikan besar. Jadi kami kalau tidak dikasih perlindungan, ya pasti kalah (dalam proses lelang memasok ayam untuk MBG),” kata Muhlis kepada CNA.

Muhlis menambahkan, pabrikan unggas besar bisa menjual dengan harga murah karena mampu membeli pakan dan suplemen dalam jumlah besar, serta memiliki teknologi canggih seperti tempat pakan otomatis dan kamera serta sensor berbasis AI yang dapat mendeteksi kapan ayam sakit dan perlu diisolasi dari populasi lainnya.

“Persaingan ini (ibarat) tronton lawan becak, tidak usah ditabrak, kena anginnya saja (becak) sudah berguling,” ujarnya.

Kepala BGN Dadan membantah bahwa peternak tradisional tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

“BGN membeli bahan baku dengan harga pasar. Kami mengutamakan produk lokal,” ujar Dadan kepada CNA.

Sementara itu, tantangan yang berbeda dihadapi oleh para peternak sapi perah.

Meskipun permintaan susu meningkat karena MBG, namun yang paling diuntungkan justru para importir susu. Sementara produsen susu lokal skala kecil kesulitan meningkatkan produksi demi memenuhi target pemerintah.

“Kalau (Indonesia) ingin meningkatkan produksi, harus ada dukungan dari pemerintah,” kata Dedi Setiadi, Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), kepada CNA.

Dedi mengatakan, mayoritas produsen susu di Indonesia adalah peternak kecil dengan lima hingga sepuluh ekor sapi di kandang sederhana di halaman belakang rumah mereka. “Ini bukan seperti di Belanda, di mana peternak punya padang rumput luas tempat sapi bisa bebas berkeliaran,” ujarnya.
 

Untuk meningkatkan produksi, peternak tradisional membutuhkan akses untuk suplemen dan pakan yang lebih terjangkau, serta pinjaman lunak untuk memperluas kandang dan membeli lebih banyak sapi.

Dadan mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga impor susu seminimal mungkin. “Susu hanya akan diwajibkan (dalam MBG) di daerah yang memiliki produsen susu. Kami mendorong semua daerah untuk mengembangkan peternakan susu mereka sendiri,” ujarnya kepada CNA.

PELUANG UNTUK BERBENAH

Para pakar mengatakan bahwa berbagai masalah pada MBG muncul karena program ini diluncurkan hanya dua bulan setelah Prabowo dilantik presiden pada 20 Oktober lalu. Sementara BGN resmi didirikan empat bulan sebelumnya, yaitu pada 15 Agustus 2024.

Hal ini membuat BGN tidak punya cukup waktu untuk menyusun persyaratan teknis dan SOP secara matang, serta membangun sistem pemantauan kualitas makanan dan rantai pasok yang efektif.

“Produsen makanan, perusahaan logistik, dan katering juga butuh waktu untuk meningkatkan produksi, memenuhi persyaratan, dan membuat produk serta layanan yang bersaing secara harga dengan perusahaan-perusahaan besar,” kata Direktur CELIOS, Bhima.

Ekonom Acuviarta mengatakan bahwa seharusnya pemerintah memulainya dari skala kecil, dengan program percontohan di sekolah-sekolah daerah terpencil dan lingkungan miskin.

“Tidak semua anak kekurangan gizi. Tidak semua orang tua kesulitan memberikan makanan layak kepada anak-anak mereka,” ujarnya.

“Alih-alih melakukan uji coba di daerah terpencil dan tertinggal, program ini justru digulirkan secara besar-besaran di wilayah perkotaan.”

Pakar pendidikan Cecep Darmawan sepakat MBG perlu diperkecil skalanya dan difokuskan pada wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan, seperti Nusa Tenggara Timur yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, atau Papua yang 26 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Cecep berpendapat bahwa penyesuaian skala proyek ini dapat berhemat kas negara hingga triliunan rupiah untuk dialokasikan bagi kebutuhan lainnya.

“Saat ini terdapat kesenjangan besar antar sekolah di berbagai daerah. Ada sekolah yang memiliki fasilitas baik, namun di daerah lain ada sekolah yang nyaris roboh,” ujarnya kepada CNA.

Dicky, pakar kesehatan, juga menyampaikan pendapat senada bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru mengimplementasikan program ini. Ia mengatakan, pemerintahan sebelumnya juga butuh waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan program makanan bergizi untuk ribuan ibu hamil dan balita demi mencegah stunting.

“Butuh waktu untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, mengantisipasi berbagai tantangan, serta melatih relawan untuk menjalankan programnya,” kata Dicky soal program pencegahan stunting yang dimulai pada 2015. “Program tersebut juga terus dievaluasi oleh para pakar independen sehingga memungkinkan adanya perbaikan.”

Dicky mengatakan, jika dilaksanakan dengan tepat, MBG dapat meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar anak sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi di negara lain yang memiliki program serupa.

“Tapi kita harus melaksanakan program ini dengan baik dan konsisten, karena butuh waktu lebih dari setahun atau bahkan lebih dari satu periode jabatan presiden untuk bisa melihat hasilnya,” ujarnya.