Tarif Transjakarta batal naik tahun ini, apa alasannya?

JAKARTA: Setelah dikabarkan hampir pasti akan dinaikkan, Transjakarta memutuskan menunda kenaikan tarif yang dijadwalkan dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memilih menahan kebijakan tersebut demi menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Penundaan kenaikan tarif Transjakarta bukan semata keputusan daerah. Pemerintah pusat disebut ikut meminta agar kebijakan tersebut tidak diterapkan saat ini.

"Kenaikan itu ditunda karena atas permintaan pemerintah pusat. Ini pasti lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif," kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga dalam diskusi bertajuk Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran di Jakarta, Kamis (8/1) dilaporkan Kompas TV

Ia menjelaskan, menurunnya kondisi sosial ekonomi membuat pemerintah pusat harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dalam membayar layanan transportasi publik. Karena itu, Pemprov DKI diminta menahan rencana penyesuaian tarif Transjakarta.

"Tentu mesti ada pertimbangan sampai kapannya sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat," ucapnya.

Di sisi lain, Nirwono mengakui adanya tekanan dari sisi anggaran. Subsidi Transjakarta dalam APBD murni 2026 disepakati sebesar Rp3,7 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai sekitar Rp4,1 triliun.

Masalahnya, untuk menjaga kualitas layanan tetap setara dengan tahun 2025, dibutuhkan anggaran hingga Rp4,8 triliun.

Adapun anggaran subsidi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada 2026 dipangkas seiring berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat

“Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan,” katanya.

Agar layanan Transjakarta tetap berjalan penuh hingga akhir 2026, Pemprov DKI berencana menutup kekurangan anggaran melalui APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun.

Selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” ucap Nirwono.

Dengan skema ini, Pemprov DKI berharap kualitas layanan tidak menurun meski tarif belum dinaikkan.

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meminta agar layanan tetap terjaga, salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan nontiket (non-farebox).

Sekretaris DTKJ Adrianus Satrio Adi Nugroho dikutip Kompas melihat berkurangnya subsidi sebagai kondisi yang dilematis. Di satu sisi merupakan tantangan besar bagi keberlanjutan layanan. Sementara di sisi lainnya subsidi angkutan umum diharapkan tetap bisa melayani kewajiban kepada masyarakat dengan tidak mengurangi kualitas.