21 tahun tak naik, tarif Transjakarta kembali dikaji, jadi berapa?

JAKARTA: Setelah 21 tahun tanpa perubahan tarif, Transjakarta mulai mengkaji penyesuaian harga tiket di tengah perubahan biaya operasional dan kondisi ekonomi.

Tarif layanan bus Transjakarta saat ini masih berada di angka Rp3.500 per penumpang, sama seperti setelah kenaikan terakhir pada 2005 dari Rp2.000. Di tengah pembahasan terbaru, kisaran tarif yang dinilai layak dalam sejumlah usulan publik berada di rentang Rp5.000 hingga Rp7.000.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan kajian mengenai penyesuaian tarif sudah dilakukan. Namun, keputusan akhirnya tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta.

“Kami sudah melakukan kajian terkait dengan kenaikan tarif yang saat ini masih di Rp3.500 dari tahun 2005. Jadi kira-kira 21 tahun (tidak naik),” ucap Welfizon dalam paparan rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4), dilansir Kompas.com

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan 2005, ketika Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta masih sekitar Rp800.000. Kini, angka tersebut disebut telah berada di kisaran Rp6 juta, sementara tarif Transjakarta belum berubah.

“Kenaikannya (UMP) sudah 7-8 kali lipat, tapi tarif kita masih bertahan 21 tahun,” kata dia.

Rencana kenaikan tarif sebenarnya sempat masuk pembahasan tahun ini, tetapi ditunda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih menahan kebijakan itu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.

TRANSJAKARTA CARI TAMBAHAN PENDAPATAN

Di luar tarif reguler, Transjakarta juga mengkaji penyesuaian harga untuk layanan menuju bandara serta rute Transjabodetabek. Untuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta, layanan saat ini masih berada dalam tahap uji coba selama tiga bulan sebelum tarif final ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya menyebut tarif riil layanan Transjakarta mencapai Rp13.000 per penumpang bila tidak disubsidi pemerintah daerah.

Dalam APBD 2026, subsidi untuk Transjakarta tercatat sebesar Rp3,7 triliun. Namun, untuk menjaga kualitas layanan tetap setara dengan 2025, kebutuhan anggaran disebut mencapai Rp4,8 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp1,1 triliun yang akan diajukan melalui APBD Perubahan.

Di saat yang sama, anggaran subsidi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada 2026 ikut tertekan seiring berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

Welfizon mengatakan Transjakarta juga menghadapi kenaikan biaya operasional, terutama dari sisi energi, bersamaan dengan bertambahnya jumlah penumpang yang beralih ke transportasi publik. Untuk menutup tekanan itu, perusahaan menyiapkan efisiensi biaya dan memperluas sumber pendapatan non-tiket.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan kerja sama strategis, digitalisasi layanan, serta skema penjualan tiket berbasis langganan untuk perusahaan, kampus, dan hotel.

“Target kami, pendapatan non-farebox tahun ini bisa mencapai sekitar Rp300 miliar, sehingga total pendapatan mendekati Rp1 triliun,” pungkasnya.