Tragedi ledakan amunisi TNI Garut: Bagaimana bisa warga sipil berada di lokasi pemusnahan?

GARUT: Suasana pagi di Gudang Pusat Munisi (Gupusmun) III Cibalong, Kabupaten Garut, berubah menjadi duka mendalam.

Kegiatan rutin pemusnahan amunisi milik TNI Angkatan Darat pada Senin (13/5) justru berujung tragedi berdarah.

Ledakan hebat terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, menewaskan 13 orang—terdiri atas sembilan warga sipil dan empat personel TNI—serta melukai sejumlah lainnya.

Ledakan dipicu saat proses pemusnahan amunisi afkir memasuki tahap ketiga.

Dua sumur pemusnahan sebelumnya telah dinyatakan aman. Namun, insiden maut terjadi di sumur ketiga yang diduga menyimpan detonator atau bahan peledak lainnya.

Akibatnya terjadi kehancuran besar yang memakan korban jiwa.

Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada keberadaan detonator, namun kemungkinan keterlibatan amunisi kedaluwarsa yang tidak stabil juga menjadi perhatian.

Investigasi kini tengah dilakukan oleh tim gabungan dari Kementerian Pertahanan dan TNI AD.

PERTANYAAN MUNCUL: MENGAPA ADA WARGA SIPIL?

Salah satu sorotan utama dari insiden ini adalah kehadiran warga sipil di lokasi yang seharusnya steril.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dikutip Kompas.com menyatakan bahwa kehadiran warga sipil bukanlah bagian dari prosedur resmi.

“Mereka datang atas inisiatif sendiri untuk mengumpulkan sisa-sisa logam dari amunisi yang dimusnahkan. Ini bukan pertama kali terjadi,” kata Kristomei dalam keterangan persnya.

Menurutnya, lokasi tersebut memang rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi usang dan terletak jauh dari permukiman.

Warga sekitar disebut sudah terbiasa datang saat kegiatan serupa berlangsung, dengan tujuan mencari material bernilai seperti tembaga dan besi.

Namun, pernyataan berbeda datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menyampaikan bahwa sejumlah korban sipil sebenarnya telah lama terlibat secara aktif dalam proses pemusnahan.

Bahkan, ada yang disebut sudah bekerja bersama TNI selama lebih dari sepuluh tahun.

Gubernur yang akrab dipanggil KDM itu menilai warga sipil yang tewas termasuk dikategorikan sebagai kecelakaan kerja.

Salah satu warga setempat, Agus Setiawan, membenarkan adanya sistem kerja informal yang melibatkan warga sipil dalam proses pembongkaran amunisi. Ia mengaku bekerja sebagai buruh harian untuk membuka selongsong amunisi sebelum dimusnahkan.

“Per hari kami dibayar Rp150.000. Kadang ada tambahan dari menjual besi atau tembaga ke pengepul,” ungkap Agus kepada Kompas.com saat ditemui di rumah duka di Kampung Cimerak, Desa Sagara.

Menurutnya, pekerjaan ini bisa berlangsung selama belasan hari, tergantung banyaknya amunisi yang harus dihancurkan.

Warga yang telah lama berkecimpung dalam pekerjaan ini bahkan bisa menerima upah hingga Rp200.000 per hari.

Terkait temuan ini, TNI Angkatan Darat menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menegaskan bahwa seluruh aspek keterlibatan warga sipil tengah diselidiki secara menyeluruh.

“Semua itu masuk dalam substansi yang sedang diselidiki,” sebutnya.