90 persen lalu lintas data RI bergantung pada Singapura, mengapa diversifikasi penting?

JAKARTA: Ketahanan jaringan dan diversifikasi jaringan konektivitas internet menjadi perhatian pemerintah Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi digital. Pasalnya, sebagian besar lalu lintas data internasional negara ini masih bergantung pada Singapura sebagai “hub” internet utama di kawasan Asia Tenggara.

"Jujur, sekarang traffic (internet) kita 90 persen bergantung Singapura," kata Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Denny Setiawan pada Senin (8/6).

Ketergantungan tersebut tidak lepas dari posisi Singapura sebagai hub digital utama di Asia Tenggara yang menampung jaringan kabel bawah laut, pusat data, dan layanan cloud global.

Denny mengatakan, Indonesia perlu membangun lebih banyak jalur digital alternatif agar konektivitas internasional tidak bertumpu pada satu koridor.

Menurutnya, terlalu berisiko jika menempatkan seluruh sumber daya pada satu jalur yang sama, sehingga diversifikasi jaringan untuk meningkatkan keandalan konektivitas nasional sangat diperlukan.

"Kita harus punya juga diversity untuk kabel laut, kemudian kabel darat, tiap pulau juga seperti itu," ujarnya seperti dikutip Antara.

Denny menilai, penguatan infrastruktur digital semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan kapasitas jaringan untuk mendukung AI dan layanan berbasis data.

Potensi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, lanjut dia, harus ditopang oleh konektivitas yang memadai agar teknologi digital dapat menjangkau lebih dari 17.000 pulau di Tanah Air.

Untuk itu, pemerintah tengah menyusun arah pengembangan infrastruktur digital yang lebih terintegrasi, mencakup pusat data, kabel bawah laut, jaringan kabel darat, hingga spektrum frekuensi.

"Kita lagi coba align roadmap data center, kabel laut, kabel darat, sama frekuensi sekalian," katanya.

DOMINASI SINGAPURA DALAM LALU LINTAS DATA

Menurut data GeoCables per April 2026, Indonesia memiliki 72 sistem kabel bawah laut, terdiri atas 42 kabel domestik dan 30 kabel internasional. Selain itu terdapat sekitar 143 titik pendaratan kabel (landing points) di seluruh Indonesia.

Namun dari semua kabel tersebut, hampir seluruhnya terhubung ke Singapura, menjadikan lalu lintas data Indonesia sangat bergantung pada negara-kota tersebut sebagai pintu masuk menuju internet global.

Menurut laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2025, dominasi Singapura dalam lalu lintas data internasional memiliki akar sejarah yang panjang.

Jauh sebelum era internet, Singapura telah menjadi titik persinggahan utama jaringan kabel telegraf bawah laut yang menghubungkan Australia, Hong Kong, dan India sejak akhir abad ke-19. Infrastruktur komunikasi yang terus berkembang selama lebih dari satu abad itulah yang kemudian menjadi fondasi bagi peran Singapura sebagai hub internet regional saat ini.

Menurut Muhamad Erza Aminanto, asisten profesor dan koordinator Program Keamanan Siber Monash University Indonesia, dominasi Singapura merupakan "keniscayaan" karena kedekatan jarak membuat banyak operator telekomunikasi dan investor kabel bawah laut memilih negara tersebut sebagai titik interkoneksi utama.

"Kenapa sebuah keniscayaan? Karena secara geografis Indonesia, terutama Jakarta, letaknya sangat dekat dengan Singapura. Dari perspektif perusahaan yang membangun kabel serat optik bawah laut, ketika ingin menjangkau Jakarta, sekalian saja terhubung ke Singapura karena pada kenyataannya negara itu sudah menjadi hub internet global," kata Erza kepada CNA Indonesia.

Singapura juga menjadi pusat data dan layanan cloud regional. Laporan CSIS mencatat, Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, dan Meta merupakan investor aktif dalam berbagai sistem kabel yang terhubung ke negara tersebut, yang semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pergerakan data di Asia Tenggara.

Akan tetapi, ketergantungan terhadap Singapura untuk lalu lintas data internasional bukannya tanpa risiko, ujar Muhammad Arif Angga, ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mewadahi sekitar 1.500 penyelenggara jasa internet (ISP) di seluruh Indonesia.

Di antaranya, kata Arif, adalah faktor bencana alam yang dapat memengaruhi konektivitas internasional. "Jika terjadi bencana alam di jalur koridor laut Singapura, kabel bisa putus dan otomatis saluran internet ke Indonesia akan terdampak," kata Arif kepada CNA Indonesia.

Kerusakan pada jaringan kabel bawah laut juga bisa terjadi karena aktivitas kapal, jangkar, atau penangkapan ikan. Bahkan menurut laporan Komisi Perlindungan Kabel Internasional (ICPC) tahun lalu, setiap tahunnya ada 150 hingga 200 insiden kerusakan kabel bawah laut per tahunnya, atau 3 kasus per minggu.

Faktor risiko inilah yang membuat pemerintah Indonesia berupaya mendiverfisikasi konektivitas internasional mereka.

Sebagai bagian dari upaya diversifikasi jaringan, Indonesia pada Mei lalu meresmikan jalur konektivitas baru di Papua, sehingga wilayah tersebut kini memiliki dua jalur.

Jalur pertama telah terhubung melalui konektivitas Sulawesi-Maluku-Papua. Sementara jalur kedua menghubungkan Vanimo di Papua Nugini menuju Jayapura, kemudian tersambung ke Manado hingga Los Angeles, Amerika Serikat, ujar Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo.

“Dengan hadirnya kabel laut ini, Papua memiliki dua kaki konektivitas internasional yang mandiri sehingga mampu membuka peluang baru dan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” kata Angga, dikutip dari Antara.

KEDAULATAN DIGITAL

Pemerintah Indonesia menyatakan, pengembangan infrastruktur kabel bawah laut ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital, yaitu kemampuan mengelola dan mengendalikan sendiri infrastruktur serta layanan digital yang strategis bagi kepentingan nasional.

Menurut Erza, konsep kedaulatan digital juga mencakup kemampuan suatu negara menjaga jalur komunikasinya sendiri. Idealnya, kata dia, komunikasi antarwarga Indonesia dapat berlangsung melalui infrastruktur yang berada di dalam negeri tanpa harus terlebih dahulu dirutekan melalui jaringan atau titik interkoneksi di negara lain.

Dia menambahkan, konsentrasi lalu lintas data pada satu koridor juga berpotensi menimbulkan risiko keamanan.

"Kalau berbicara mengenai infrastruktur internet yang 90 persen melewati Singapura melalui kabel bawah laut, tentu ada beberapa risiko. Salah satunya, potensi spionase. Kabel di bawah laut jauh lebih sulit dipantau dibanding infrastruktur yang berada di darat," ujarnya.

Meski demikian, Erza menilai upaya mengurangi ketergantungan terhadap Singapura tidak mudah. Berbeda dengan Singapura yang memiliki wilayah kecil dengan titik-titik pendaratan kabel yang saling berdekatan, Indonesia harus membangun dan menghubungkan infrastruktur digital di wilayah yang membentang dari Aceh hingga Papua.

"Kita harus bisa mandiri, tapi mandiri ini tidak mudah karena investasi yang dibutuhkan itu tidak sedikit," kata Erza.

Arif dari APJII mengatakan, tidak banyak perusahaan yang mampu membangun infrastruktur kabel bawah laut karena biayanya yang tinggi serta kemampuan teknis yang spesifik.

"Dari sisi pengusaha, ini adalah bisnis high level. Saya hanya tahu ada 1 atau 2 pemain yang punya niatan untuk membuka jalur baru," kata Arif.

"Selain itu, pengurusan izin pembangunan di koridor laut ini tidak cepat, butuh waktu yang lama," lanjut dia.

Namun, menurut Arif Perdana, Associate Professor Data Science Monash University Indonesia, diversifikasi jalur konektivitas saja tidak cukup untuk memperkuat ketahanan digital nasional. Pemerintah juga perlu memetakan layanan kritis, mengidentifikasi titik kegagalan tunggal (single point of failure), serta memahami tingkat ketergantungan terhadap penyedia cloud dan vendor teknologi.

Menurut dia, kemampuan operator untuk mengalihkan lalu lintas data ketika terjadi gangguan justru menjadi faktor yang paling krusial. "Diversifikasi kabel laut, titik pendaratan, internet exchange regional, dan pusat data perlu disertai kewajiban pemulihan layanan yang terukur," kata Perdana.

Ia menilai, langkah tersebut penting untuk memastikan layanan digital tetap berjalan meski terjadi gangguan pada salah satu jalur atau infrastruktur yang digunakan.

Meski demikian, para ahli menilai Indonesia tidak perlu mengejar kemandirian digital secara absolut. Menurut Erza, dalam ekosistem internet global saat ini hampir tidak mungkin sebuah negara sepenuhnya bebas dari keterhubungan dengan negara lain.

"Tidak mungkin 100 persen bebas tanpa ada negara asing. Kalau seperti itu, kita justru menjadi terisolasi," ujarnya.

Senada, Perdana mengatakan, tujuan utama yang perlu dicapai bukanlah memutus konektivitas dengan Singapura atau negara lain, melainkan mengurangi ketergantungan yang terlalu terkonsentrasi pada satu titik.

"Jangan sampai yang terjadi malah isolasi digital. Yang perlu dilakukan adalah mengubah ketergantungan yang terkonsentrasi menjadi interdependensi yang seimbang," kata Perdana.

"Indonesia tetap terhubung dengan Singapura dan ekosistem global, tetapi memiliki jalur alternatif, kapasitas domestik, dan pilihan kebijakan ketika terjadi krisis."