MUI peringatkan risiko 'jebakan' di balik rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza

Pemerintah Indonesia berencana akan mengirimkan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai anggota pasukan perdamaian. Namun rencana ini mendapatkan peringatan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan ada berbagai risiko di balik misi ini.

Dalam keterangannya pada Rabu (11/2), Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan misi pengiriman tentara ini berisiko secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang konsisten membela Palestina.

Terlebih, kata dia, belum ada kejelasan soal kerangka misi perdamaian tersebut, apakah dilakukan di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF).

Menurut Sudarnoto, pengiriman tentara di bawah kerangka ISF biasanya berada di kendali negara-negara besar seperti Amerika Serikat dengan fokus utama menciptakan stabilitas wilayah pascakonflik.

Ia menilai misi tersebut sarat agenda tersembunyi yang bertentangan dengan tujuan perdamaian jangka panjang. Fokus ISF pada demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas pun dinilai bukan jalan keluar yang berkeadilan bagi Palestina.

“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” kata dia.

Lebih lanjut, Sudarnoto mengatakan bahwa jangan sampai dengan mengirimkan pasukan ini Indonesia terjebak pada agenda hegemonik Amerika Serikat dan Israel.

“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” kata Sudarnoto.

Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan secara final jadwal dan komposisi pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza. Namun Sudarnoto meminta pemerintah untuk menimbang kembali keputusan pengiriman pasukan tersebut, jangan sampai merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” tegasnya.