Terancam diblokir di AS, Menkominfo Budi akan temui petinggi TikTok

JAKARTA: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memperinci rencananya untuk segera mengadakan pertemuan dengan perwakilan TikTok di Indonesia, dengan salah satu fokus utamanya adalah mengupas tuntas isu keamanan data.

"Kami akan membicarakan aspek keamanan data, apa yang sebenarnya terjadi. Banyak kecurigaan terkait hal ini, namun kami harus mengkaji lebih dalam terlebih dahulu," Menteri berusia 54 tahun itu menyampaikan Kamis (14 Maret) kepada kantor berita Antara.

Budi Arie menjelaskan pertemuan tersebut tidak hanya akan membahas isu keamanan data, tetapi juga akan mencakup berbagai perkembangan terkait platform digital tersebut di Indonesia.

"Kami akan membahas tentang rencana pemblokiran layanan TikTok di Amerika Serikat, serta mengupas lebih lanjut mengenai perkembangan TikTok di Indonesia," tambahnya.

Belakangan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat telah mengesahkan rancangan undang-undang yang berpotensi melarang operasional TikTok di negara adidaya tersebut, kecuali perusahaan induk TikTok, ByteDance, menjual sahamnya.

Rancangan undang-undang ini akan dikirim ke Senat untuk didiskusikan lebih jauh.

Jika aturan ini diberlakukan, ByteDance diwajibkan untuk menjual TikTok dalam waktu enam bulan atau platform media sosial tersebut akan diblokir di AS.

Isu keamanan nasional menjadi salah satu alasan utama di balik langkah-langkah keras terhadap TikTok di AS, karena kekhawatiran bahwa platform tersebut dapat membahayakan keamanan negara dengan tetap berada di bawah kendali ByteDance.

CEO TikTok Shou Zi Chew mengkritik regulasi itu "akan mengambil miliaran dolar dari kantong para kreator dan bisnis kecil serta membahayakan 300.000 pekerjaan di Amerika."

Di Indonesia, TikTok memiliki pangsa pasar yang signifikan, dengan jumlah pengguna mencapai 113 juta pada tahun 2023. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai basis pengguna TikTok terbesar kedua di dunia setelah AS