Skip to main content
Hamburger Menu
Close
Edisi:
Navigasi ke edisi CNA lainnya di sini.

Iklan

Indonesia

Dari logistik hingga anggaran: Tantangan mengadang program makan gratis Prabowo

Sekitar 70,5 juta orang akan diuntungkan dengan program makan gratis Prabowo Subianto. Namun, program ini harus terlebih dulu menjangkau anak-anak penderita stunting dan ibu hamil di seantero Indonesia.

Dari logistik hingga anggaran: Tantangan mengadang program makan gratis Prabowo

Relawan membagikan makanan kepada anak-anak penderita stunting di desa Kesetnana, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menjanjikan program serupa di seluruh Indonesia. (Foto: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)

SOE, Indonesia: Di atas kertas, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan lahan subur bagi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memulai salah satu janji kampanyenya: Memberikan makan gratis kepada seluruh ibu hamil dan anak-anak di seantero negeri.

Kabupaten ini terletak di wilayah pedalaman salah satu provinsi paling tertinggal di Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya kering, tanahnya berbatu, tidak cocok untuk lahan pertanian. Sementara kontur daratannya yang kasar tidak pas untuk membudidayakan ternak.

Prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan adalah yang paling tinggi di Indonesia. Survei Kementerian Kesehatan pada 2023 menunjukkan, angka prevalensi stunting di kabupaten ini mencapai 50,1 persen, lebih dari dua kali lipat angka prevalensi nasional 21,5 persen.

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi yang bisa menyebabkan anak mengalami perlambatan pertumbuhan fisik dan mental.

Sejak masa kampanye, menangani masalah stunting dengan program makan gratis telah menjadi janji Prabowo.   

"Kami berharap Prabowo bisa memprioritaskan desa ini untuk program makan gratis," kata Yustina Misa, warga desa berusia 28 tahun dengan anak kembar penderita stunting.

Namun dalam empat bulan terakhir, Prabowo dan tim kampanyenya memilih melakukan uji coba program ini di kota-kota dan provinsi yang lebih maju dengan angka stunting yang rendah, seperti Jakarta, dan tiga kota tetangganya, Bogor, Bekasi dan Tangerang.

Penasihat kampanye Prabowo, Budiman Sudjatmiko, mengatakan karena Prabowo belum menjadi presiden maka dia belum punya akses ke anggaran atau sumber daya negara. Timnya, kata Budiman, hanya bisa menjalankan uji coba di kota-kota besar yang memiliki relawan dan donatur berlimpah.

Prabowo yang saat ini menjabat menteri pertahanan baru akan dilantik presiden pada 20 Oktober mendatang. 

Bhima Yudhistira, direktur lembaga riset Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), mengatakan bahwa penting bagi Prabowo untuk melakukan uji coba di daerah pelosok seperti Timor Tengah Selatan.

Bhima Yudhistira, direktur lembaga riset Centre of Economic and Law Studies (CELIOS). (Photo: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)

Menurut Bhima, uji coba di daerah tertinggal akan meningkatkan pemahaman soal tantangan logistik dalam pengiriman barang ke seantero Indonesia.

"Logistik akan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam program makan gratis Prabowo, terutama jika dia ingin mengirimkan makanan yang mudah rusak ke pulau-pulau terluar dan daerah terpencil dengan sedikit atau tanpa infrastruktur," kata Bhima kepada CNA.

Beberapa wilayah di Indonesia, seperti belantara Papua, hanya bisa dijangkau oleh pesawat kecil, kata Bhima. Pengapalan barang ke pulau-pulau kecil di wilayah terluar Indonesia tidak hanya mahal dan memakan waktu lama, tetapi juga bergantung pada kondisi lautan.

"Itulah mengapa harga-harga, misalnya, beras di Jawa sekitar Rp15 ribu per kilo, tapi di Papua harganya bisa mencapai Rp40 ribu, bahkan Rp50 ribu per kilogram," kata dia.

BIAYA MAHAL PENGIRIMAN BARANG

Indonesia menempati ranking ke-63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index tahun 2023 yang disusun Bank Dunia. Negara ini memiliki skor buruk dalam infrastruktur dan logistik.

Pengiriman barang dengan kapal sangat mahal di Indonesia. Ongkos logistik di negara ini bisa mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dari rata-rata global yaitu 15 persen.

Para pakar mengatakan, penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi dan infrastruktur antara wilayah barat Indonesia yang lebih maju seperti Jawa dan Sumatra, dengan daerah timur seperti lima provinsi di Papua serta Nusa Tenggara Timur.

Petugas kesehatan mengukur lingkar kepala seorang anak penderita stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Indonesia. (Foto: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)

Di Jawa, ada tiga pelabuhan terbesar di Indonesia. Kota-kota di pulau ini juga terkoneksi dengan jalan tol sepanjang 1.777km, atau 61 persen dari total jalan bebas hambatan di negara ini.

Sebaliknya, hampir setengah dari 3.446km jalan di lima provinsi Papua bahkan belum diaspal. Beberapa wilayah hanya bisa diakses dengan berjalan kaki atau melalui udara.

Di kepulauan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Samudera Hindia, barang-barang hanya bisa dikirimkan dengan kapal feri dari kota Surabaya, itu pun hanya sekali seminggu.

Kondisi ini membuat para pengamat mengatakan bahwa logistik akan menjadi tantangan terbesar dalam program makan gratis Prabowo.

"Jangankan mengirim makanan ke sekolah-sekolah, para murid dan guru di pelosok negeri ini terkadang harus mempertaruhkan nyawa untuk mendapat pendidikan: Dari menyeberangi sungai dengan rakit sampai bergelantungan di jembatan yang hampir putus untuk bisa pergi ke sekolah," tulis MetroTV dalam editorial mereka pada 21 Agustus lalu.

Eliza Mardian, peneliti dari lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) mengamini pernyataan itu. Dia mengatakan, faktanya banyak calon penerima manfaat program ini yang tinggal di daerah pelosok dengan akses transportasi yang buruk.

"Tingginya biaya transportasi akan membuat anggaran keseluruhan program ini membengkak, karena untuk tempat-tempat seperti Nusa Tenggara Timur ada beras atau kacang-kacangan yang harus dikirim dari tempat produksinya di pulau Jawa," kata dia kepada CNA.

Para pekerja menumpuk karung beras di gudang di Jakarta pada 13 Februari 2024. (Foto: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)

Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa timnya menyadari adanya tantangan logistik dalam mendistribusikan makan gratis ke seluruh Indonesia, dan mereka sedang mencari cara untuk mengatasinya. Salah satu solusinya, kata dia, adalah memaksimalkan produksi pangan lokal.

"Program ini akan memanfaatkan desa-desa sebagai pusat produksi pertanian. Melakukan ini tidak hanya akan mengurangi distribusi dan ongkos logistik, tapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal," kata dia.

BEBERAPA DAERAH TIDAK COCOK UNTUK PERTANIAN

Tidak semua daerah di Indonesia cocok sebagai lahan pertanian.

Di Timor Tengah Selatan, angka kasus stunting tertinggi ada di wilayah Soe. Di desa-desanya, lahan pertanian mulai menghilang, tergantikan oleh perumahan murah untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Sementara bagian lain dari kabupaten itu tidak cocok untuk ditanami beberapa jenis tanaman. Pasalnya, tanah di pulau Timor itu kering, berbatu dengan kontur pegunungan.

Dengan bentang alam yang berbatu, iklim kering dan tanah berbatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Indonesia tidak cocok untuk pertanian tanaman tertentu. (Foto: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)

Berdasarkan data badan pertanian setempat, Timor Tengah Selatan hanya memproduksi sekitar 10 ribu ton beras per tahunnya, sekitar sepersepuluh dari hasil produksi dari 414 kabupaten lainnya di Indonesia.

Kondisi lingkungan di kabupaten itu lebih cocok untuk menanam jagung, tapi panen tahunannya cuma 293 ribu ton, masih jauh di bawah hasil panen jagung tahunan kabupaten di Jawa yang mencapai 700 ribu ton per tahun.

Dengan jumlah penduduk 474.000 orang, Timor Tengah Selatan juga masih bergantung pada wilayah sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan daging.

"Harga daging sapi mahal dan tidak terjangkau kebanyakan warga. Sementara untuk ikan, kami jauh dari laut sehingga harus bergantung pada pengawet. Begitu ikannya tiba di sini, sudah tidak segar lagi. Sumber protein yang paling terjangkau dan banyak tersedia adalah ayam dan telur," kata Karolina Tahun, kepala dinas kesehatan Timor Tengah Selatan, kepada CNA.

Karolina Tahun, kepala dinas kesehatan Timor Tengah Selatan, kepada CNA.

Dalam sembilan tahun terakhir, desa-desa di Timor Tengah Selatan telah mencoba meningkatkan asupan gizi warganya dengan memberikan makanan gratis bagi ibu hamil dan anak-anak penderita stunting, mirip program Prabowo.

"Karena orang tua mereka miskin, bagi kebanyakan anak, (makan gratis) ini adalah satu-satu saat ketika mereka bisa makan daging," kata Yuliana Fernandes, relawan di klinik kesehatan masyarakat Kesetnana, desa dengan angka penderita stunting terbanyak di kabupaten itu.

Kepala desa Kesetnana, Petrus Liu, mengatakan desa mereka terletak sangat terpencil. Akibatnya satu set makanan terdiri dari nasi, telur rebus, daging ayam, sayuran dan buah-buahan harganya sekitar Rp25.000, jauh dari harga Rp15.000 yang dipatok tim Prabowo untuk program makan gratis.

Anak-anak penderita stunting tengah menyantap makanan yang disediakan oleh desa Kesetnana, Timor Tengah Selatan. (Foto: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)

Desa ini memiliki anggaran tahunan sekitar Rp52 juta untuk program intervensi gizi. Artinya, kata Petrus, mereka hanya dapat menyediakan makanan untuk sekitar 20 anak sekali sehari untuk jangka waktu maksimum 90 hari.

Sementara terdapat 182 kasus stunting dari sekitar 500 anak usia di bawah lima tahun di desa Kesetnana.

"Jika kita mau melakukan intervensi terhadap seluruh 182 anak dengan stunting, jelas anggaran kami tidak cukup, dan program-program lain (di desa) terpaksa ditunda," kata Petrus.

"Program makan gratis Prabowo jelas akan sangat membantu kami."

Kepala desa Kesetnana di Timor Tengah Selatan, Petrus Liu. (Photo: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)

PERLU ANGGARAN YANG LUAR BIASA BESAR

Pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program makan gratis pada 2025, tahun pertama program ini akan dilakukan.

Namun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan jika program ini sudah berjalan penuh, diperkirakan butuh anggaran setidaknya Rp185,2 triliun per tahunnya. Angka ini setara 5,5 persen total pengeluaran negara pada 2024.

Prabowo berencana melaksanakan program ini secara penuh pada akhir masa kepemimpinannya di tahun 2029.

Namun pengamat mengatakan, jika porsi besar anggaran tahunan digunakan untuk program makan gratis, maka Indonesia akan melakukan mitigasi jika terjadi peristiwa ekonomi seperti krisis keuangan global atau pandemi lagi.

"Pengeluaran lain harus direalokasikan untuk membiayai program makan gratis. Kita bisa menghentikan sementara program yang ada, seperti pembangunan infrastruktur yang jadi andalan pemerintah Jokowi," kata Dr Tauhid Ahmad, peneliti senior di lembaga Institute for Development of Economics and Finance.

Profesor Dwi Andreas Santosa dari Institut Pertanian Bogor khawatir sebagian besar anggaran makan gratis akan dihabiskan untuk impor pangan.

"Indonesia sudah mengimpor 250.000 ton daging sapi, dan 80 persen konsumsi susu kita dipasok dari luar negeri," kata dia. "Program ini jelas akan menciptakan lebih banyak permintaan daging sapi dan susu, dan satu-satunya opsi adalah meningkatkan impor atau ada risiko kenaikan harga."

Susu merupakan bagian dari uji coba program makan gratis di sebuah sekolah dasar di Tangerang, Indonesia. (Foto: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)

Bhima dari CELIOS mengatakan bahwa Prabowo bisa menghemat anggaran dengan menargetkan program makan gratis hanya untuk mereka yang paling membutuhkan.

"Untuk saat ini, bahkan anak-anak dengan orang tua kelas menengah dan atas di sekolah swasta pun dapat merasakan manfaat program ini," kata dia. "Prabowo harus fokus pada wilayah di mana malnutrisi merajalela dan daerah tertinggal dengan angka kemiskinan yang tinggi."

Sejauh ini, tim Prabowo bersikeras bahwa manfaat dari program ini melampaui ongkos yang akan dikeluarkan. Beberapa anggota timnya bahkan sudah memprediksi bahwa program ini akan membuka 820.000 lapangan kerja pada sektor produksi dan distribusi makanan.

APAKAH AKAN EFEKTIF?

Diperkirakan ada 6,3 juta anak di bawah usia lima tahun di Indonesia yang mengalami stunting, berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik dan mental, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti kanker atau penyakit kardiovaskular.

Untuk mencegah stunting, anak harus mendapatkan asupan makanan bergizi setidaknya selama 1.000 hari sejak dalam kandungan sampai mereka usia dua tahun.

Prabowo telah berjanji akan menyediakan satu makan gratis per orangnya setiap hari untuk sekitar lima juta ibu hamil dan ibu menyusui, dan juga untuk 65 juta balita serta anak sekolah hingga kelas sembilan, setara usia lima hingga 15 tahun.

Timnya masih mempertimbangkan apa saja komposisi dari menu makan gratis nantinya.

Uji coba program makan siang gratis di sebuah sekolah dasar di Tangerang, Indonesia. (Foto: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)

Para pakar menyuarakan kekhawatiran mereka soal dampak program ini terhadap anak-anak. Pasalnya menurut mereka, program ini tidak mempertimbangkan latar belakang ekonomi anak, pantangan makan mereka, pola makan atau apakah mereka mengalami kekurangan gizi.

"(Program ini) bagus buat anak yang kekurangan gizi, tapi untuk mereka dengan gizi yang sudah cukup, kita harus berhati-hati agar program ini tidak membuat anak jadi obesitas," kata Hasbibah Betty dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Para pakar juga mengatakan, hanya memberikan makan gratis tidak lantas bisa efektif memberantas stunting. Juga penting diperhatikan, kata mereka, adalah praktik pengasuhan anak yang baik, kemudahan akses layanan kesehatan, kebersihan, dan sanitasi yang berkualitas.

"Memprioritaskan berbagai inisiatif seperti vaksin rotavirus, suplementasi mikronutrien untuk ibu hamil dan meningkatkan kemampuan pekerja kesehatan masyarakat ... dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan," ujar Zack Petersen, pendiri dan direktur pelaksana lembaga nirlaba anti-stunting, 1000 Days Fund.

Relawan menimbang berat badan anak penderita stunting di klinik kesehatan masyarakat desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Foto: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)

Namun menurut Nelci Liu, kepala grup relawan desa Kesetnana bernama Gerakan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga, paling tidak inisiatif makan gratis ini dapat menginspirasi masyarakat untuk mau makan sehat.

Dia mengaku pernah melihat ibu hamil dan balita di Kesetnana yang setiap hari makan makanan tidak sehat seperti mi instan. Akibatnya, anak-anak mengalami pertumbuhan yang terhambat.

"Masalahnya bukan hanya soal kemiskinan atau ketidakmampuan membeli makanan bergizi. Ada orang tua dengan pendidikan tinggi dan ekonomi yang bagus tapi anak-anaknya stunting. Ini soal kurangnya pengetahuan soal makanan sehat," kata Nelci.

"Jika anak diajari makan sehat, mereka bisa menjadi agen perubahan dan membuat orangtua mereka menyajikan makanan yang sama seperti yang diberikan di sekolah. Ketika mereka dewasa, mereka juga akan memberikan makanan yang sehat kepada anak-anak mereka. Dan itu hal yang baik." 

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini. 

Source: CNA/da

Juga layak dibaca

Iklan

Iklan