Susul HKBP, Bupati Samosir Vandiko Gultom tolak bantuan banjir Sumatra dari perusak lingkungan

PANGURURAN: Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengambil langkah tegas terkait pengelolaan bantuan untuk korban banjir Sumatra. Ia menerbitkan surat edaran (SE) yang mengimbau warga dan perangkat pemerintah daerah agar tidak menerima bantuan dari lembaga atau perusahaan yang diduga merusak lingkungan.

“Imbauan untuk tidak menerima bantuan yang bersumber dari perusahaan atau lembaga yang kegiatan usahanya berpotensi merusak lingkungan,” demikian isi SE yang dikutip CNN Indonesia, Rabu (3/12).

Langkah Vandiko selaras dengan sikap Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang lebih dulu menyatakan penolakan terhadap bantuan dari pihak yang dianggap merusak hutan, termasuk PT Toba Pulp Lestari (TPL).

CEGAH KONFLIK SOSIAL DAN JAGA INTEGRITAS PEMERINTAHAN

Vandiko menegaskan bahwa kebijakan ini penting untuk menghindari kesan keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha yang melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab. Ia menyebut risiko konflik sosial dapat meningkat jika bantuan dari perusahaan bermasalah tetap diterima masyarakat.

“Dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan serta potensi terjadinya konflik sosial akibat keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam, maka perlu disampaikan untuk tidak menerima bantuan dari perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan,” tulisnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat pemerintah daerah tidak menerbitkan rekomendasi atau dukungan untuk kegiatan usaha yang bisa menimbulkan kerusakan ekologis.

Selain itu, Vandiko mempertegas larangan menerima program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang memiliki rekam jejak merusak lingkungan. 

“Tidak menerima bantuan CSR dari pihak perusahaan atau lembaga dari usaha yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk PT Toba Pulp Lestari Tbk dan PT Aquafarm Nusantara,” ujarnya.

Bupati yang masih berusia 33 tahun itu juga menginstruksikan jajarannya membuka kanal pelaporan bagi masyarakat yang menemukan adanya aktivitas usaha yang mengancam lingkungan. Ia menegaskan surat edaran ini bukan sekadar imbauan, tetapi pedoman wajib yang harus dipatuhi seluruh perangkat pemerintah.

Kebijakan ini mempertegas sikap Vandiko menjaga integritas pemerintahan daerah di tengah sorotan publik terkait kerusakan lingkungan yang dituding memperparah banjir bandang Sumatra.

PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang disebut dalam SE, telah membantah tuduhan sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang memicu banjir besar. 

Perusahaan yang bergerak di sektor bubur kertas, bahan kimia dasar, produk kayu, dan hutan tanaman industri itu sebelumnya juga menghadapi demonstrasi besar pada Mei 2025 dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL. Massa menuduh perusahaan merusak lingkungan serta melakukan perampasan lahan.

Sementara PT Aquafarm Nusantara, yang bergerak di bidang budidaya, pengolahan, dan ekspor ikan nila (tilapia), juga masuk dalam daftar perusahaan yang dilarang memberikan bantuan.