Survei Indikator: TNI jadi lembaga negara paling dipercaya publik

JAKARTA: Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati posisi teratas sebagai lembaga negara paling dipercaya oleh publik.

Berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI mencapai 85,7 persen, mengungguli lembaga-lembaga negara lainnya.

Survei dilakukan pada 17–20 Mei 2025 terhadap 1.286 responden yang tersebar secara nasional.

Responden merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah serta memiliki akses telepon seluler—yang mencerminkan sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Survei ini memiliki margin of error ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi metode simple random sampling. Wawancara dilakukan melalui sambungan telepon oleh enumerator yang telah dilatih secara khusus.

“Mereka yang trust kepada TNI itu sekitar 85,7 persen. Rinciannya, 23,9 persen menyatakan sangat percaya, dan 61,8 persen cukup percaya. Hanya 11,2 persen yang menyatakan tidak percaya,” jelas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dalam pemaparan hasil survei via kanal YouTube resmi, Selasa (27/5).

PRESIDEN DAN KEJAKSAAN AGUNG MASUK TIGA BESAR

Setelah TNI, posisi kepercayaan publik tertinggi kedua ditempati oleh Presiden dengan tingkat kepercayaan sebesar 82,7 persen. Disusul Kejaksaan Agung di posisi ketiga dengan 76 persen.

Lembaga lainnya yang juga mencatat tingkat kepercayaan tinggi adalah

• Dewan Perwakilan Daerah (DPD): 75,1 persen
• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): 74,1 persen
• Mahkamah Agung (MA): 73,7 persen
• Pengadilan: 73,3 persen

Sementara itu, empat lembaga terbawah dalam survei tingkat kepercayaan publik adalah:

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): 72,6 persen
• Polri: 72,2 persen
• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): 71 persen
• Partai Politik: 65,6 persen

Burhanuddin menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi.

Ia menegaskan bahwa hasil survei ini bukan sekadar approval rating, melainkan indikator seberapa besar publik mempercayai eksistensi dan kinerja institusi.

“Trust publik adalah fondasi penting. Tanpa kepercayaan, lembaga negara akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya dan merumuskan kebijakan publik yang efektif,” katanya.