Stimulus ekonomi terbaru: Paket terkecil di 2025, apakah bisa memenuhi target?

JAKARTA: Stimulus yang digelontorkan pemerintah Indonesia bukan sekadar upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga gestur politik untuk meredam keresahan publik setelah aksi protes besar beberapa waktu lalu, ujar para pengamat.

Diumumkan pada Senin lalu (15/9), paket stimulus dengan anggaran senilai Rp16,23 triliun adalah yang ketiga digelontorkan pemerintah pada tahun 2025. Paket stimulus pertama diluncurkan pada Januari sebesar Rp33 triliun dan kedua pada Juni sebesar Rp24,4 triliun.

Meski anggaran dalam stimulus ketiga yang paling kecil, namun para pengamat mengatakan dalam paket kali ini pemerintah mencoba mengatasi ketimpangan dan memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

Program-program penciptaan lapangan kerja di antaranya magang berbayar untuk 20 ribu lulusan perguruan tinggi dan padat karya tunai untuk lebih dari 600.000 orang pada periode September hingga Desember. 

Para pengamat menilai ini adalah bukti bahwa pemerintah mencoba merespons tuntutan masyarakat secara berkelanjutan dan dengan cara yang lebih baik dibanding dua paket stimulus sebelumnya.

"Saya melihat ini sebagai niat baik," ujar Deni Friawan researcher at Department of Economics, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), kepada CNA.

"Dulu pemerintah (dituduh) tone deaf, sekarang mereka terlihat mengakui bahwa perekonomian melambat dan butuh mengatasi berbagai masalah."

Di atas kertas, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan 5,2 persen pada akhir 2025 dari stimulus ini. 

Namun pengamat mengatakan target itu terlalu ambisius dan sulit untuk tercapai, mengingat waktu yang sempit hingga akhir kuartal serta ada beberapa tantangan yang perlu terlebih dulu diatasi.

APA ISI PAKET STIMULUS PEMERINTAH?

Stimulus baru senilai Rp16.23 triliun (US$989.33 million) yang akan diimplementasikan pada kuartal keempat diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi oleh Menteri Keuangan Indonesia yang baru Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin lalu (Sep 15).

Paket stimulus ini terbagi dalam tiga kategori yang dinamakan 8+4+5; 8 program akselerasi 2025, 4 program ekonomi lanjutan 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Di antara program-program yang ditawarkan di antaranya magang berbayar untuk 20 ribu lulusan perguruan tinggi, penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk 18,3 juta keluarga, keringanan pajak untuk para pekerja sektor tertentu, subsidi 50 persen untuk asuransi kecelakaan bagi pengemudi ojol dan kurir, hingga skema padat karya tunai di berbagai program pemerintah.

Pemerintah juga menargetkan penciptaan hampir 700 ribu lapangan kerja melalui Koperasi Desa Merah Putih dan pengembangan kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Stimulus juga memuat program penanaman kembali 870.000 hektar perkebunan untuk komoditas seperti tebu, kakao, kopi, jambu mete, pala, dan kelapa pada tahun 2026, yang diharapkan dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru.

"Dengan adanya itu (stimulus), harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Kami berharap target 5,2 [persen] kita bisa capai," kata Airlangga soal target pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (Sept 15).

Maria Monica Wihardja, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan stimulus ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat, terutama mereka yang ada di perbatasan antara kelas menengah bawah dan kelas ekonomi rentan.

Stimulus juga dimaksudkan memberikan pekerjaan sementara untuk mereka yang kesulitan mencari pekerjaan tetap di sektor formal.

"Paket ini digelontorkan di dalam situasi dimana ekonomi Indonesia belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas terutama sejak pandemi COVID. Banyak pekerjaan tercipta tetapi di sektor informal," kata Maria kepada CNA.

Para pengamat juga mencermati bahwa cakupan dalam stimulus kali ini lebih luas dibanding dua stimulus sebelumnya.

"Cakupannya lebih luas daripada sebelumnya. Dari sisi durasi juga diperhitungkan, ada beberapa yang jauh lebih panjang waktunya, sampai akhir 2026, bahkan ada yang sampai 2029," kata Mochammad Faisal, Executive Director di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Stimulus sebelumnya pada Januari dan Juni berisikan insentif seperti diskon transportasi hingga bantuan sosial, bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan rendah, diskon tarif tol, tambahan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk keluarga penerima manfaat, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja sektor padat karya.

Faisal menyoroti bahwa dalam stimulus kali ini pemerintah Indonesia mencoba menuntaskan isu ketimpangan, salah satunya melalui program magang berbayar dan padat karya tunai.

Dalam padat karya tunai, masyarakat akan mendapatkan pekerjaan di berbagai proyek-proyek pembangunan milik Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah menyerap tenaga kerja dengan cepat sekaligus menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Maria dari ISEAS mengatakan bahwa padat karya tunai adalah program stimulus yang bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. 

"Karena lapangan kerja yang dibuat adalah 'low-access, low-skill jobs' yang dapat diakses oleh pekerja dengan skill level yang tidak perlu terlalu tinggi," kata Maria kepada CNA. 

Berbeda dengan dua stimulus sebelumnya yang hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja, Deni dari CSIS mengatakan bahwa pada program kali ini pemerintah mencoba memenuhi kebutuhan suplai dan demand melalui program magang dan padat karya tunai. 

Dengan terciptanya lapangan pekerjaan, otomatis daya beli masyarakat juga akan meningkat, ujar Faisal dari CORE.

"Terciptanya lapangan kerja berimbas pada pemasukan masyarakat. Pemasukan ini nantinya akan meningkatkan daya beli, sehingga juga meningkatkan kesejahteraan," kata dia.

Para pengamat juga mengapresiasi paket stimulus lainnya yang dianggap pro terhadap rakyat kecil seperti bantuan beras dan subsidi asuransi.

"Masyarakat rentan miskin kadang tidak mendapatkan insentif yang mampu mendorong daya beli mereka. Guncangan ekonomi sekecil apa pun dapat membuat mereka jatuh miskin. Saya harap bantuan tunai juga diperluas penerimanya," kata Nailul Huda, direktur ekonomi digital di Center of Economics and Law Studies (CELIOS).

Beberapa pengamat mengatakan beberapa bantuan ekonomi seharusnya juga ditanggung oleh pihak swasta.

Untuk subsidi hingga 50 persen untuk asuransi kecelakaan bagi lebih dari 730 ribu pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik, Nailul mengatakan program ini akan mendorong para pekerja lepas untuk bisa mengakses program pemerintah. 

Sementara rekannya dari CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan pendapat berbeda. 

Menurut direktur eksekutif CELIOS ini, yang membayar asuransi tersebut seharusnya adalah aplikator seperti Gojek atau Grab. "Berarti pemerintah mensubsidi aplikator ojol? Kan aneh," kata Bhima.

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI TERLALU AMBISIUS?

Meski mendapat apresiasi, namun para pengamat mempertanyakan dampak dari beberapa paket stimulus dan apakah mampu membantu pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen untuk tahun ini. 

Salah satunya adalah keringanan pajak penghasilan untuk para pekerja sektor pariwisata, hotel, restoran dan kafe dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Menurut Nailul, kebanyakan pekerja di sektor pariwisata berpenghasilan sekitar Rp2,5 juta per bulan. Artinya dengan gaji sebesar itu, mereka memang sudah tidak terkena pajak.  

"Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara bulanan sudah di angka Rp4,5 juta per bulan. Jadi saya rasa dampaknya akan cukup minim ke perekonomian nasional," kata Nailul,

Ia menilai pemerintah seharusnya menaikkan PTKP agar lebih banyak pekerja terbebas dari pajak, sehingga pendapatan yang bisa dibelanjakan masyarakat ikut bertambah.

Bhima mengatakan bahwa CELIOS telah mengusulkan PTKP dinaikkan menjadi Rp7 juta per bulan sehingga pendapatan bersih pekerja menjadi naik.

"Kalau disposable income naik, perputaran uang ke ekonomi juga akan jadi stimulus paling efektif," kata Bhima kepada CNA.

Para pengamat juga meragukan target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,2 persen sampai akhir tahun ini akan dapat tercapai.

"Secara teoritis mungkin saja, tapi mengingat waktunya (hanya sampai akhir tahun), besarnya magnitude program, sepertinya akan sulit. Karena pertumbuhan di kuartal ketiga ini diperkirakan akan turun," kata Deni dari CSIS.

Kuartal pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,87 persen. Di kuartal kedua, pertumbuhan naik menjadi 5,12 persen, tertinggi dalam dua tahun.

Media lokal melaporkan bahwa sejumlah ekonom meragukan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua karena dianggap tidak sejalan dengan indikator riil, bahkan ada yang menilai perhitungannya janggal, terutama pada komponen investasi dan konsumsi rumah tangga. 

Menteri Keuangan Indonesia ketika itu, Sri Mulyani. meminta publik mempercayai integritas Badan Pusat Statistik (BPS), sementara pemerintah menekankan bahwa data selalu disampaikan apa adanya, baik saat ekonomi melambat maupun saat tumbuh.

Menkeu Purbaya pekan lalu memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada kuartal ketiga, namun tidak memberikan angkanya. 

Menurut Purbaya, target pertumbuhan 8 persen Presiden Prabowo tidak mustahil tercapai. Dia yakin pertumbuhan akan tercipta 6 hingga 7 persen.

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen - 7 persen itu (aksi protes) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," kata dia.

Faisal dari CORE mengatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun ini realistis berada di bawah angka 5 persen. "Dari perkiraan kami 4,6-4,8 persen," kata Faisal.

Dua stimulus sebelumnya dengan anggaran yang lebih besar saja tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga, apalagi saat ini dengan dana yang lebih kecil namun cakupannya lebih luas, ujar Nailul.

Para pengamat juga mempertanyakan dari mana anggaran berbagai program stimulus baru ini nantinya. Faisal mengatakan, jangan sampai stimulus menambah belanja yang akan memperlebar defisit. 

Indonesia pada 1 Juli merevisi proyeksi defisit fiskal untuk tahun 2025 menjadi 2,78% dari produk domestik bruto (PDB), naik dari 2,53%.

Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, mengutip perlunya membiayai program-program utama pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi dampak dari bergejolaknya pasar global.

Menurut Reuters, angka 2,78% merupakan defisit fiskal tertinggi untuk Indonesia sejak 2021, ketika negara ini menghadapi pandemi global. Batas legal yang ditetapkan oleh Indonesia untuk defisit fiskal adalah 3%.

Menteri Keuangan Purbaya menepis kekhawatiran tersebut dengan mengatakan bahwa stimulus ini adalah optimalisasi penyerapan anggaran yang sudah ada.

"Yang paling besar itu 10kg (bantuan pangan beras) itu sekitar Rp7 triliun, sudah ada, uangnya ada kami siapkan. Bukan berarti defisitnya melebar," kata Purbaya Senin lalu, tanpa menyebutkan dari mana anggaran tersebut dialokasikan.

Maria dari ISEAS mengatakan bahwa sah saja jika pemerintah menginginkan pertumbuhan yang cepat. Namun menurut dia, yang harus dikedepankan adalah kualitas dari pertumbuhan tersebut.

"Apakah ada trade-off yang harus dikorbankan dari percepatan pertumbuhan tersebut? Seperti disiplin dan prudensi fiskal, independensi bank sentral dan dinamisme sektor swasta. Apakah ada masyarakat yang left behind?  Ini lebih penting daripada fokus kepada satu indikator," ujar Maria.

STIMULUS TIDAK BISA BERDIRI SENDIRI

Stimulus ekonomi terbaru ini diluncurkan menyusul aksi demonstrasi berujung kekerasan yang memakan korban jiwa terjadi di beberapa tempat di Indonesia, dipicu oleh protes kenaikan tunjangan anggota DPR dan kematian pengemudi ojol oleh polisi.

Di antara langkah untuk menenangkan publik, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti lima menteri, termasuk Sri Mulyani. 

Menurut para pengamat, menteri-menteri yang diganti adalah mereka yang memicu kemarahan publik atau terkait dengan presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Agung Baskoro, pengamat politik dari lembaga think tank Trias Politica mengatakan bahwa stimulus ini adalah langkah pemerintah untuk meredam keresahan masyarakat di tengah berbagai masalah ekonomi dan keamanan.

"Langkah ini (stimulus) penting, selain untuk meredam keresahan, juga untuk menumbuhkan harapan publik kepada pemerintah," kata Agung.

Agung mengatakan stimulus ekonomi diperlukan karena persoalan ekonomi seperti menurunnya daya beli, sulitnya mendapatkan kerja, dan ancaman PHK adalah hal mendesak yang harus direspons oleh pemerintah. 

"Karena ekonomi terkait perut rakyat. Bila tak segera disikapi lebih berbahaya lagi," kata Agung.

Program-program stimulus ini memang tidak lantas menjawab seluruh tuntutan masyarakat. Namun menurut Deni dari CSIS, stimulus ini telah mencerminkan bahwa pemerintah tidak lagi "tone deaf" dan memperhatikan keresahan publik. 

"Setidaknya sekarang ada kebijakan yang nyata untuk mencoba mengatasi keresahan-keresahan publik itu," kata Deni.

Keberhasilan program stimulus pemerintah ini tergantung dari pelaksanaannya nanti di lapangan, ujar para ekonom.

Faisal dari CORE mengatakan bahwa paket stimulus ini tidak bisa berdiri sendiri, memerlukan kebijakan pendukung. Misalnya program penanaman kembali, tidak bisa hanya menyediakan bibit, mesti ada pendampingan, penyuluhan, hingga penyaluran hasil panennya nanti.

"Artinya, harus ada kebijakan pendukung dengan melihat ekosistem secara luas," ujar Faisal.

Deni mencermati potensi kendala birokrasi, kesiapan data hingga pengawasan di tingkatan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program stimulus. 

Pasalnya, tidak seperti dua stimulus sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pemberian insentif, program pemerintah kali ini adalah soal keberlanjutan. "Misalnya untuk program padat karya tunai, yang menjalankan adalah pemerintah daerah," kata Deni.

"Yang terpenting adalah persiapan infrastrukturnya, koordinasi dan komunikasi pemerintah daerah dan pusat."

Program magang berbayar setara upah minimum provinsi (UMP) untuk 20 ribu lulusan perguruan tinggi juga diharapkan dapat berkelanjutan. 

Menurut Nailul, program ini sangat baik karena dapat mendongkrak pendapatan dari sarjana kelas menengah dan gen Z yang tengah menganggur. 

Dia juga berharap program ini juga akan melibatkan lulusan sekolah kejuruan yang memang dipersiapkan untuk langsung bekerja.

"Masalahnya adalah pada keberlanjutan pekerjaan setelah program magang selesai," kata dia.

"Apakah ada jaminan mereka akan lanjut bekerja atau perusahaan mencari pekerja magang lain untuk dibayar lebih murah."

Maria mengatakan bahwa tantangannya saat ini bagi pemerintah adalah menciptakan pekerjaan yang berkualitas di Indonesia, di antaranya adalah memperbaiki iklim investasi dan usaha untuk menarik investor di sektor padat karya.

"Banyak PR-nya disini termasuk regulasi dan kepastian hukum, serta mengembalikan atau mempertahankan kepercayaan investor di tengah gejolak politik di Indonesia," ujar Maria.