IKN mulai berdenyut: Istana Wapres sudah jadi, 50 staf Wapres Gibran mulai berkantor
DPR mendorong pejabat negara mulai berkantor agar gedung yang selesai tidak terbengkalai.
Ibu Kota Nusantara (IKN) difoto pada Januari 2026. (BPMI Sekretariat Presiden/Citra)
IKN: Aktivitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai menunjukkan geliat dengan kehadiran 50 staf Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang telah lebih dulu berkantor di ibu kota baru itu.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut penugasan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan operasional perkantoran di kompleks Istana Wakil Presiden.
"Sudah dipersiapkan, bahkan sekitar 50 staf beliau juga sudah ditugaskan ke sini untuk mempersiapkan perkantoran Istana Wapres," kata Basuki, diwartakan Antara saat silaturahim di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (6/4).
Basuki memastikan fasilitas perkantoran pimpinan negara di IKN telah siap digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan tingkat tinggi ketika diperlukan.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum itu belum lama ini juga menyampaikan bahwa Istana Wakil Presiden telah rampung dibangun.
Ia berharap Wapres Gibran dapat menyempatkan diri berkantor di IKN.
“Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi ya, furniturnya juga yang sementara juga sudah jadi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada kawasan eksekutif, tetapi juga mulai mencakup kompleks legislatif dan yudikatif. Pekerjaan fisik untuk kantor DPR dan lembaga peradilan disebut telah berjalan sesuai peta jalan tahap awal sejak 2022.
Selain itu, penyediaan hunian bagi aparatur negara juga terus dipercepat. OIKN tengah mengejar penyelesaian blok hunian sambil menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
DORONGAN PERCEPATAN PEMANFAATAN GEDUNG
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, mendorong agar pejabat negara mulai berkantor di IKN, termasuk Wakil Presiden.
”Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden (Wapres), Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, (ke) sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta,” kata Deddy.
Ia menilai gedung-gedung yang telah selesai dibangun perlu segera dimanfaatkan agar tidak terbengkalai.
Deddy mengingatkan, bangunan yang tidak digunakan berisiko mengalami kerusakan, sementara anggaran tetap harus dikeluarkan untuk perawatan.
Ia juga memahami bahwa pembangunan IKN secara keseluruhan membutuhkan waktu panjang, sekitar 20 hingga 30 tahun. Namun, menurutnya, pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia perlu segera dilakukan.
Basuki memastikan pembangunan IKN tetap berjalan setelah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2026, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Otorita IKN 2025–2029.
Pada 2026, sejumlah target utama meliputi pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 850–1.100 hektare dari total 6.600 hektare, pemindahan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi investasi swasta sebesar Rp70 triliun.
Terkait pemindahan ASN, prosesnya akan berlangsung secara bertahap pada periode 2026 hingga 2028.
”Kalau sekarang yang ada di Otorita IKN itu sekitar 1.100 orang, itu ada dari PU, balai-balai, perumahan, kesehatan, sampai perhubungan. Ini perhubungan karena mengoperasikan Bandara IKN, sudah ada sekitar 2.000 orang sekian,” jelas Basuki.
Di kawasan KIPP, sejumlah bangunan utama seperti Istana Negara, Istana Wakil Presiden, serta kediaman resmi pimpinan negara telah berdiri.
Selain itu, kawasan perkantoran juga telah dilengkapi gedung Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, hingga sejumlah kementerian. Sebanyak 36 rumah menteri dilaporkan telah selesai dibangun.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.
