Sri Mulyani pangkas pertumbuhan ekonomi 2025 Indonesia mentok di 5%

JAKARTA: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas target pertumbuhan ekonomi negara pada 2025 dari semula 5,2 persen menjadi di kisaran 4,7 persen hingga 5,0 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Selasa (1/7), menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan untuk mengikuti proyeksi lembaga-lembaga internasional yang juga telah menurunkan perkiraan mereka mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Beberapa lembaga internasional, seperti Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF), telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025.

Bank Dunia menurunkan angka proyeksinya dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen, sementara IMF memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,7 persen pada 2025 dan 2026, lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 5,1 persen.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menyebutkan bahwa Indonesia mengalami penurunan proyeksi ekonomi secara bertahap. Dimulai dengan 5,2 persen, proyeksi ini kemudian dipangkas menjadi 4,9 persen, dan akhirnya menjadi 4,7 persen.

Defisit APBN yang semula dipatok hanya 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) alias Rp616,2 triliun diperkirakan melebar ke 2,78 persen.

Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan turun, pemerintah berusaha agar angka pertumbuhan tetap mendekati atau bahkan mencapai 5 persen.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pemberian stimulus ekonomi dan akselerasi belanja, terutama untuk program-program prioritas pemerintah.

Ia juga menambahkan bahwa instrumen fiskal akan menjadi andalan dalam menjalankan program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki efek berganda.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2025 diperkirakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN, yakni Rp 2.189,3 triliun.

Sampai akhir tahun ini, diperkirakan penerimaan pajak hanya mencapai 94,9 persen dari target, atau sekitar Rp 2.076,9 triliun.

Rendahnya penerimaan pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya restitusi pajak, pelemahan ekonomi nasional, serta batalnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang sebelumnya diperkirakan akan menambah sekitar Rp 71 triliun.

Selain itu, penurunan harga minyak dan gas bumi turut memengaruhi rendahnya penerimaan pajak, di samping pengalihan deviden BUMN yang kini disetorkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang juga mempengaruhi aliran kas negara.