Soeharto kembali diusulkan jadi Pahlawan Nasional, bagaimana reaksi?
Generasi muda saat ini dinilai tidak memahami betapa sulitnya kondisi ekonomi Indonesia sebelum masa kepemimpinan Soeharto.
JAKARTA: Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) resmi mengusulkan Presiden Kedua, Soeharto, sebagai salah satu pahlawan nasional.
Usulan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan, yang kini memegang mandat untuk menilai dan menetapkan gelar pahlawan nasional berdasarkan rekomendasi dari berbagai pihak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pengajuan nama Soeharto sudah melalui proses panjang dan pembahasan mendalam oleh tim internal.
“Ini juga sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka melakukan sidang dan telah melalui proses itu,” ujar Gus Ipul dilansir dari Kompas.com, Kamis (23/10).
Pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional bukan kali pertama dilakukan.
Wacana tersebut telah muncul berulang kali dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sempat menjadi isu politik yang diusung Partai Berkarya menjelang Pemilu 2019.
PRO KONTRA BERMUNCULAN KEMBALI
Partai Golkar, yang memiliki hubungan historis kuat dengan Soeharto, kembali menyatakan dukungan penuh terhadap usulan ini.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi besar mantan presiden itu terhadap pembangunan nasional.
“Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra. Namun perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini,” urai Sarmuji.
Ia menambahkan bahwa generasi muda saat ini mungkin tidak memahami betapa sulitnya kondisi ekonomi Indonesia sebelum masa kepemimpinan Soeharto.
“Dari kisah orang tua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat. Banyak rakyat kesulitan memperoleh pangan. Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis,” kata Sarmuji.
Menurutnya, di era Orde Baru Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dan stabilitas ekonomi yang sempat membanggakan di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Politikus PDIP Guntur Romli menilai langkah tersebut bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang justru menggulingkan rezim Orde Baru.
“Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa ‘98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan,” tegas Guntur kepada Okezone, Jumat (24/10).
Guntur juga menyoroti bahwa pemberian gelar tersebut berpotensi menafsirkan ulang berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto.
Ia menyebut sejumlah peristiwa seperti tragedi 1965–1966, penembakan misterius 1982–1985, peristiwa Talangsari 1989, penghilangan aktivis 1997–1998, serta Tragedi Trisakti dan Semanggi.
“Kalau Soeharto diangkat jadi pahlawan, maka semua peristiwa pelanggaran HAM di masa pemerintahannya bisa dianggap benar oleh sejarah,” kritiknya.
Selain itu, Guntur menyesalkan wacana tersebut seolah menyejajarkan Soeharto dengan tokoh-tokoh yang justru menentang Orde Baru, seperti Marsinah dan Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Saya miris, untuk mengangkat Soeharto jadi pahlawan, tapi seakan-akan nama seperti Gus Dur dan Marsinah dijadikan barter. Padahal keduanya dikenal melawan Soeharto dan Orde Baru,” kata Guntur.
Soeharto menjabat sebagai Presiden dari 1967 hingga 1998.
Kepemimpinannya mencatat banyak pencapaian di bidang pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diwarnai kritik terhadap pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan politik.
