Skip to main content
Hamburger Menu
Close
Edisi:
Navigasi ke edisi CNA lainnya di sini.

Iklan

Indonesia

Kontroversi 'SiPEPEK' dan 'Sithole': Makin lantang kritik terhadap aplikasi pemerintah yang dinilai seksis

Dari anggota DPR hingga Komnas Perempuan sudah menyerukan agar nama-nama aplikasi itu sebaiknya diganti dengan nama yang tak mengobjektifikasi tubuh atau gender.

Kontroversi 'SiPEPEK' dan 'Sithole': Makin lantang kritik terhadap aplikasi pemerintah yang dinilai seksis
Laman SiPEPEK yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Cirebon. (Tangkapan Layar Website Pemkab Kabupaten Cirebon)
10 Jul 2024 09:43AM (Diperbarui: 10 Jul 2024 09:44AM)

Nama-nama aplikasi dan program pemerintah yang dinilai seksis dan merendahkan semakin banyak menuai kritik. Setelah fenomena ini viral di media sosial dan menimbulkan kecaman dari netizen, kini berbagai pihak mulai buka suara. 

Salah satu nama aplikasi yang saat ini menjadi sorotan dan memicu kontroversi adalah SiPEPEK yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. SiPEPEK merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

SiPEPEK merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Program ini merupakan aplikasi berbasis web di situs Kabupaten Cirebon.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘pepek’ memiliki makna kemaluan perempuan.

Namun, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy, kata 'pepek' dalam bahasa Cirebon berarti lengkap atau semuanya ada.

Menurut laporan Detik, Hilmny menyebut penamaan aplikasi itu adalah wujud kecintaan terhadap bahasa daerah Cirebon.

'SiPEPEK' pun menjadi olok-olokan di X hingga menuai berbagai komentar sindiran. "Mereka yang bikin aplikasi, saya yang malu" tulis akun @haansa*** di X.

Tak hanya itu di Cirebon, ada pula nama-nama program lain yang juga nyeleneh. Ada nama program Sithole, singkatan dari Sistem Informasi Konsultasi Online yang merupakan program berbasis web yang secara resmi dikelola oleh Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. 

Ada pula 'SISKA KU INTIP' yang pernah diluncurkan pemda pada 2023. Nama program itu adalah kependekan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Inti-Plasma buatan Pemprov Kalimantan Selatan.

Selain itu, ada 'Mas Dedi Memang Jantan' merupakan singkatan dari Program Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan.

Dedi sendiri merupakan mantan walikota Tegal, yakni Dedy Yon Supriyono, yang purnatugas pada Maret 2024 karena habis periode masa baktinya.

Aplikasi lainnya, 'Jebol Ya Mas' merupakan sebuah program inovasi Puskesmas Anggut Atas. Aplikasi ini dibuat oleh instansi pemerintah di Kota Bengkulu. 

Nama-nama aplikasi ini sering kali diambil dari singkatan atau akronim yang kreatif, dengan tujuan agar lebih mudah diingat oleh masyarakat.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan agar nama program tak mengobjektifikasi tubuh atau gender.

"Dipahami penggunaan akronim ini ditujukan agar publik mengenali dan mengingat program-program pemerintah. Namun, sebaiknya dipilih diksi-diksi yang tidak mengobjektifikasi tubuh atau mengkonotasikan dengan tampilan tubuh atau gender, juga kata kerja yang bersifat negatif seperti 'intip'," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Minggu (7/7), dikutip dari Detik.
 

Aplikasi berbasis web SITHOLE Pengadilan Negeri Semarang (Pengadilan Negeri Semarang)

Kritik juga datang dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengkritik penggunaan nama program pemerintah daerah (pemda) yang memiliki arti ganda.

"Saya memahami bahwa di luar Cirebon, atau dalam KBBI sendiri, kata 'pepek' memiliki konotasi yang berbeda dan bahkan vulgar. Hal ini tentu menimbulkan reaksi negatif dan salah paham di kalangan masyarakat dan warganet di daerah lain. Kritikan ini penting untuk kita dengarkan dan jadikan bahan evaluasi," kata Selly kepada media lokal Detik, Senin (8/7).

Selly meminta agar Pemkab Cirebon mempertimbangkan untuk mengganti nama aplikasi tersebut guna menghindari salah tafsir dari masyarakat.

"Nama yang lebih universal dapat membantu mengurangi kontroversi dan memastikan aplikasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” sarannya.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, juga mengkritik sejumlah nama program pemerintah karena memakai akronim nyeleneh dan berbau seksualitas. Dia menyebut nama-nama program nyeleneh itu merendahkan etika.

Mardani meminta nama program seperti Sipepek dkk itu harus segera diganti. Dia mengajak masyarakat melaporkan program-program yang menggunakan penamaan yang nyeleneh dan berbau seksualitas.

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan bahwa pihaknya memahami bahwa kata "pepek" mungkin memiliki konotasi yang berbeda di wilayah lain. 

Namun, mereka tetap menggunakan nama tersebut karena nama ini dipilih dengan niat baik dan penuh makna positif bagi masyarakat Cirebon, menurut laporan Tirto.id.

Usai ramai disorot, Sekda Cirebon, Hilmy, menyebut akan segera menggelar rapat pimpinan bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terutama dinas sosial (dinsos), selaku pembuat aplikasi tersebut.

"...kami akan segera lakukan rapat pimpinan bersama dinsos untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Hal itu guna melakukan evaluasi untuk mendapatkan jalan keluar soal penamaan yang lebih tepat," ujarnya. 

Pada Mei lalu, Presiden Jokowi meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru.

Jokowi mengungkapkan sudah ada 27 ribu aplikasi baik itu milik kementerian, lembaga, hingga Pemda yang tak saling terintegrasi dan kerja sendiri-sendiri. Jokowi menyebut tahun ini, anggaran untuk bikin aplikasi dan platform baru sekitar Rp 6,2 triliun.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.

Source: Others/ps

Juga layak dibaca

Iklan

Iklan