Sinyal oposisi PDIP sudah terang, tapi mengapa Megawati belum juga tentukan sikap?

JAKARTA: Megawati Soekarnoputri belum juga menentukan sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pemerintahan berikutnya. Padahal sinyal-sinyal bahwa PDIP akan berada di kubu oposisi telah terang benderang dalam berbagai kesempatan.

Sikap politik ini tidak juga terucap dari mulut Megawati sebagai ketua umum PDIP di penghujung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai pada Minggu (26/5). 

Sebelumnya Rakernas merekomendasikan Megawati kembali menjadi ketua umum PDIP periode 2025-2030 dan mendapat kewenangan menentukan sikap politik partai.

Dalam pidato penutup Rakernas, Megawati mengatakan sikap politik PDIP akan dipikirkan dengan matang, didasarkan pada pemikiran untuk menjadikan Indonesia lebih baik dan berdaulat.

"Sikap politik PDI Perjuangan didasarkan kepada pemikiran mana yang akan membawa bangsa menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap dan sikap politik kita," kata Megawati di hadapan ribuan kader PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Megawati mengatakan tidak ingin terburu-buru memutuskan sikap partai, sembari menghitung pergerakan politik. "Kalau menit ini saya ngomong, kan, harus dihitung secara politik, lho," kata Megawati.

Dia menyadari banyak yang berharap PDIP akan menentukan sikapnya pada hari terakhir Rakernas. Berbagai media nasional juga telah mengutip berbagai sumber yang menyebut sikap politik PDIP akan ditentukan hari ini.

"Aku bilang, enak saja. Gue 'mainkan dulu', dong," seloroh Megawati, disambut tawa para kader.

Sebelumnya sinyal-sinyal bahwa PDIP akan menjadi oposisi tersirat dalam berbagai pernyataan Megawati. Salah satunya pada pembukaan Rakernas Jumat lalu, Megawati mengatakan bahwa partainya tidak ingin melulu di "zona nyaman".

"Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang enggak mau ngikut? Ya iya lah, sudah-lah enggak zona nyaman, zona nyaman melulu," ujar Megawati.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan bahwa pernyataan Megawati ini jelas menunjukkan bahwa PDIP akan ada di oposisi.

"Tak perlu ada lagi tafsir. Pidato ibu Mega jelas menyatakan bahwa PDIP siap beroposisi. Bahkan jika itu hanya menyisakan PDIP di luar," kata Ray kepada CNA.

Rakernas kali ini juga diwarnai kritikan terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini menjadi sinyal lain bahwa PDIP akan kontra pemerintahan Prabowo. 

PDIP menganggap kemenangan Prabowo adalah berkat kecurangan dan intervensi presiden dan aparat penegak hukum. Hal ini membuat PDIP melabeli pemilu 2024 sebagai yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, termaktub dalam rekomendasi rakernas di nomor wahid yang dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani.

Dalam rekomendasi keenam Rakernas, juga tersirat sikap PDIP, yaitu hanya akan bekerja sama dan berkomunikasi politik dengan pihak yang berkomitmen dalam "pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi".

"Dengan sikap ini, tak perlu ada lagi keraguan. PDIP mengoposisi. Dan, putusan ini sangat tepat. Perwujudan dari penghormatan PDIP atas suara rakyat yang memilih mereka," kata Ray. 

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, membenarkan bahwa kecenderungan PDIP akan menjadi oposisi sangat kuat jika dilihat dari sinyal-sinyal tersebut.

"PDIP cenderung menjadi partai di luar pemerintahan, oposisi. Dan itu bagus, karena akan menjadi check and balances," kata Ujang kepada CNA.

"PDIP jika di luar pemerintahan lebih gahar, galak dan keras, dalam konteks mengkritisi jalannya pemerintahan," lanjut dia.

MENGAPA MEGAWATI BELUM MENGUMUMKAN SIKAP

Ujang menduga, Megawati belum mengumumkan sikap partainya karena masih ada lima bulan hingga pemerintahan baru dilantik pada Oktober mendatang. Megawati, kata Ujang, tidak ingin agar langkah politiknya terbaca.

"Kalau diumumkan sekarang tidak seksi lagi, terbaca langkah politiknya. Dalam politik perlu strategi di akhir, itu yang selalu dilakukan oleh PDIP dari dulu," kata Ujang.

Sementara Agung Baskoro, Analis Politik Trias Politika Strategis, menduga Megawati belum menentukan sikap politiknya karena masih ada menteri-menteri dari PDIP di kabinet Presiden Jokowi.

"Kurang bijak untuk beroposisi jika menteri-menteri dari PDIP masih di pemerintahan, seharusnya langsung tarik. Kader PDIP punya prinsip yang tegak lurus (pada perintah partai), tidak main di dua kaki," kata Agung kepada CNA. 

Ada lima menteri dari PDIP yang saat ini masih berada di kabinet Jokowi. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM (Menhukam) Yasonna Laoly, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Saat ini tidak ada sikap politik resmi PDIP, karena mereka masih ada di pemerintahan Jokowi. Lain cerita kalau Prabowo sudah dilantik setelah 20 oktober, akan kelihatan PDIP ada di mana," lanjut Agung.

Satu-satunya sikap oposisi telah ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung PDIP. Pada 6 Mei lalu, Ganjar telah menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan, namun ini adalah sikap personal bukan resmi partai. 

Agung mengatakan, sikap personal seperti ini juga seringkali ditunjukkan oleh Megawati. 

"Secara personal Megawati memilih di luar (oposisi). Tapi secara institusional, dia belum di dalam (koalisi) atau di luar. Bagi publik ini agak rancu, tapi begitulah politik, saya melihat masih ada ruang komunikasi tapi secara informal," ujar Agung.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.