Sikap Prabowo soal Israel dipuji di luar negeri, namun apakah publik Indonesia sependapat?

JAKARTA: Siap mengakui Israel jika negara Yahudi itu mengakui Palestina, menawarkan pasukan perdamaian ke Gaza, serta hadir dalam konferensi perdamaian tingkat tinggi yang dipimpin Donald Trump.

Serangkaian langkah terbaru pemerintah Indonesia ini menjadikan sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap isu Israel-Palestina jadi sorotan. Para pengamat melihat adanya sedikit pergeseran sikap pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.

Secara khusus, para pengamat menyoroti pernyataan Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September yang berjanji mengakui Israel jika mereka mengakui Palestina, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan pemimpin Indonesia sebelumnya.

Ia juga menegaskan bahwa dunia harus “mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel,” sebuah pernyataan yang berbeda dari para pendahulunya yang selalu menekankan hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri ketimbang soal keamanan Israel.

Para pengamat mencatat bahwa pernyataan tersebut mencerminkan nada yang lebih pragmatis terhadap konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

“Belum pernah ada pemimpin Indonesia yang berjanji akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina,” kata Made Supriatma, peneliti tamu di lembaga kajian ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura.

Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, dan setiap wacana untuk mengubah sikap itu kerap menuai penolakan keras dari berbagai kalangan. Indonesia sendiri telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara sejak 1988.

Pendekatan yang tampak lebih lunak ini, disertai dengan tawaran Prabowo dalam pidatonya di PBB untuk mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, dinilai sejumlah pakar sebagai cara untuk menunjukkan kepada para pemimpin dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan.

“(Prabowo) ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki peran penting, bahwa kita adalah bangsa besar yang mampu menawarkan solusi dan hasil nyata,” ujar Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional di Universitas Jenderal Achmad Yani.

Langkah-langkah Prabowo ini, bersama sejumlah kebijakan lainnya, menarik perhatian dunia.

Pada 13 Oktober, Prabowo menjadi satu-satunya pemimpin Asia Tenggara yang diundang ke Sharm el-Sheikh, Mesir, tempat para pemimpin Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir menandatangani deklarasi untuk memperkuat gencatan senjata di Gaza. Dalam konferensi perdamaian itu, Presiden AS Donald Trump memuji Prabowo sebagai “sosok luar biasa dari Indonesia”.

Pejabat dan analis dari Israel serta AS memuji perubahan nada pemerintah Indonesia, dan berspekulasi bahwa hal ini suatu saat bisa membuka jalan menuju normalisasi hubungan diplomatik.

“Semakin aktifnya keterlibatan Indonesia dalam upaya AS mendorong perdamaian di Timur Tengah menciptakan momen yang hampir seperti mimpi, ketika diplomasi dan perasaan sesaat berpadu,” tulis dosen politik Lauren Dagan Amoss dalam The Jerusalem Post pada 14 Oktober.

“Untuk pertama kalinya, normalisasi hubungan dengan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia tampak semakin terwujud.”

Meski mendapat sambutan hangat di luar negeri, nada Prabowo yang dianggap melunak terhadap Israel memicu kontroversi di dalam negeri, dengan kecaman dari beberapa pihak.

Para analis menilai hal ini terjadi karena sentimen anti-Israel masih sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga kecil kemungkinannya status quo akan berubah dalam waktu dekat dan Prabowo kemungkinan akan berhitung dengan cermat sebelum mengambil langkah berikutnya.

“Dukungan publik terhadap Palestina tetap sangat tinggi di Indonesia, terutama di kalangan kelompok Islam. Menjalin hubungan terbuka dengan Israel berisiko politik sangat besar,” ujar Made dari ISEAS–Yusof Ishak Institute.

PENDEKATAN DUA JALUR

Sikap Indonesia terhadap Israel berakar dari pandangan pendiri bangsa sekaligus presiden pertama, Soekarno, yang melihat isu Palestina setara dengan perjuangan Indonesia melawan penjajahan.

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia menolak mengakui Israel, menolak memberi visa bagi atlet Israel di ajang internasional, dan aktif membangun solidaritas dengan dunia Arab.

Sebagai contoh, bulan lalu Indonesia melarang atlet Israel berkompetisi di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta.

Penerusnya, mendiang Soeharto yang juga mertua Prabowo, mempertahankan sikap tersebut, setidaknya di ruang publik.

Di balik layar, Indonesia menjalin kerja sama terbatas di bidang militer dan intelijen dengan Israel, kerap melalui perantara di negara seperti Amerika Serikat. Perusahaan swasta Indonesia dan Israel juga melakukan perdagangan tidak langsung lewat mitra pihak ketiga.

Presiden-presiden Indonesia berikutnya pada umumnya mempertahankan pendekatan dua jalur ini: menjalin komunikasi secara tertutup sambil tetap menampilkan dukungan terbuka terhadap perjuangan Palestina dan menolak mengakui Israel.

Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat menuai kritikan keras setelah menyarankan agar Indonesia membuka jalur diplomatik dengan Israel demi memperkuat kerja sama ekonomi dan mendorong perdamaian.

Presiden-presiden sesudahnya menghindari upaya serupa, apalagi menunjukkan dukungan terbuka terhadap Israel.

Sentimen anti-Israel masih sangat kuat di negara berpenduduk mayoritas Muslim ini. Survei lembaga riset Median pada Juni 2025 menunjukkan 74,9 persen warga Indonesia menilai negara ini tidak seharusnya mengakui Israel.

Penolakan terhadap pihak yang dianggap bersimpati terhadap Israel sangat keras. Pada Juli tahun lalu, organisasi Islam terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), memecat beberapa anggotanya karena menerima undangan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog di Israel.

Universitas Indonesia terpaksa meminta maaf setelah mengundang akademisi pro-Israel, Peter Berkowitz, untuk berbicara dalam sebuah acara kampus pada Agustus.

Masyarakat Indonesia juga bereaksi keras setelah media Israel melaporkan Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi Israel seusai menghadiri konferensi perdamaian Gaza di Mesir. Menteri Luar Negeri Sugiono segera membantah kabar tersebut dan menegaskan kembali dukungan teguh Indonesia terhadap rakyat Palestina di Gaza.

POTENSI KEUNTUNGAN

Meski sentimen publik cenderung menolak, para analis menilai ada potensi keuntungan bagi Indonesia, Palestina, maupun Israel jika kedua negara menjalin hubungan diplomatik.

“Prabowo bisa mendapatkan akses terhadap teknologi militer Israel, memperkuat kerja sama keamanan, dan sekaligus mempererat hubungan dengan mitra Barat seperti Amerika Serikat,” ujar Dedi Dinarto, analis utama Indonesia di lembaga konsultasi kebijakan publik Global Counsel.

Israel juga dapat berperan penting dalam upaya Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), organisasi antarpemerintah yang beranggotakan negara-negara maju.

Keanggotaan baru di OECD memerlukan persetujuan bulat dari seluruh anggota, termasuk Israel.

Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada 2045 dan memulai proses aksesi ke OECD pada Februari 2024.

Namun, pada April tahun lalu, setelah muncul laporan media yang menyebut Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel demi memuluskan keanggotaan di OECD, Kementerian Luar Negeri menepis isu tersebut.

"Saya tegaskan hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” kata juru bicara Kemlu saat itu, Lalu Muhamad Iqbal.

Menjalin hubungan dengan Israel bisa saja memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina dengan membuka saluran diplomatik baru untuk dialog, menurut sejumlah analis.

“Langkah itu bisa membuka jalur diplomasi tertutup, memberi Indonesia peran yang lebih kredibel dalam memperjuangkan kepentingan Palestina,” kata Dedi.

Bagi Israel, hubungan resmi dengan Indonesia bukan hanya berarti akses ke pasar besar dengan 280 juta penduduk yang belum tergarap, tetapi juga mendapatkan sekutu berpengaruh di dunia Muslim.

“Itulah mengapa Israel memandang tinggi Prabowo Subianto. Mereka berharap Indonesia akan beralih dari posisi non-pengakuan menjadi pengakuan,” ujar pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa setiap langkah diplomatik atau hal-hal yang melibatkan Israel tetap berlandaskan pada komitmen lama Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang.

Abraham Accords adalah serangkaian perjanjian yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab.

Laporan kantor berita Associated Press (AP) pada 1 November tentang kemungkinan normalisasi Indonesia–Israel menyebut bahwa Gedung Putih mungkin memiliki beberapa kartu yang bisa dimainkan dalam isu ini.

Laporan itu menyinggung potensi peningkatan investasi AS di industri logam tanah jarang Indonesia, dan mengutip mantan pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS, Daniel Shapiro, yang mengatakan bahwa “gaya negosiasi transaksional Trump membuka peluang yang mungkin sebelumnya tidak ada.”

MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA SENTIMEN DOMESTIK DAN KEPENTINGAN GEOPOLITIK

Para analis mencatat bahwa pertentangan terhadap langkah dan pernyataan terbaru Prabowo sejauh ini masih relatif kecil.

Salah satu alasannya, menurut mereka, adalah karena Prabowo nyaris tidak memiliki oposisi di parlemen. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai politik terbesar di Indonesia, menolak menyebut diri sebagai partai oposisi tidak bergabung koalisi pemerintahan.

Sementara itu, sejumlah tokoh dari ormas Islam besar telah bergabung dalam pemerintahan. Nahdlatul Ulama memiliki sembilan anggota yang menjabat di kabinet Prabowo, sementara enam posisi lain diisi oleh anggota Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia.

“Kekuatan politik Islam yang sebelumnya menjadi penggerak demonstrasi pro-Palestina kini telah terserap ke dalam rezim Prabowo,” ujar Made.

Meski demikian, analis menilai kondisi ini bisa berubah jika kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dilanggar dan pertempuran kembali terjadi di Gaza.

“Jika muncul kesan bahwa Indonesia terlalu menuruti Israel dan Amerika Serikat, hal itu bisa memicu kemarahan di masyarakat,” kata Teuku dari Universitas Padjadjaran.

“Selain itu, sikap Prabowo bisa menjauhkan Indonesia dari negara-negara yang selama ini menjadi sekutu ideologis dalam membela hak-hak Palestina, membuat mereka merasa Jakarta tak lagi sehaluan.”

Para pakar mengatakan, karena itu Prabowo kemungkinan akan berhitung dengan sangat hati-hati dalam menentukan langkah berikutnya.

“Meski membuka hubungan dengan Israel dapat membawa keuntungan strategis, termasuk akses pada teknologi mutakhir Israel dan hubungan yang lebih erat dengan AS, Indonesia masih memiliki jalur alternatif tanpa harus memicu penolakan di dalam negeri,” ujar Yohanes dari Universitas Jenderal Achmad Yani.

Analis menilai, langkah mengakui Israel bisa memperkuat persepsi di Washington bahwa Indonesia merupakan mitra yang sejalan dengan kepentingan AS. “AS bahkan bisa mempercayai kita untuk membeli pesawat tempur F-35, yang selama ini diinginkan Indonesia,” kata Yohanes, merujuk pada jet tempur tercanggih AS yang penjualannya dibatasi hanya untuk sekutu dekat.

Namun, Jakarta juga punya banyak pilihan lain.

Indonesia sudah menjadi anggota blok ekonomi BRICS dan dapat menjajaki kerja sama pertahanan alternatif, seperti pembelian jet tempur generasi kelima J-20 buatan China, ujarnya.

“Bagus kalau Israel bisa membantu di bidang-bidang itu, tetapi bagi Prabowo, itu bukan berarti Indonesia bisa didikte,” lanjut Yohanes.

Untuk saat ini, Prabowo tampak bersedia menoleransi sedikit tekanan dalam negeri demi keuntungan geopolitik strategis, kata Dedi dari Global Counsel.

Namun jika kritik di dalam negeri terhadap sikapnya semakin keras, Prabowo bisa saja kembali ke nada tegas seperti yang digunakan para pendahulunya.

“Prabowo berisiko memicu kemarahan kelompok agama dan konservatif yang menganggap keterlibatan dengan Israel sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Palestina… tetapi risikonya masih bisa dikendalikan jika interaksi itu dilakukan secara tertutup,” ujar Dedi.

“Yang mungkin dilakukan adalah bentuk kerja sama terbatas dan berprofil rendah—baik di bidang pertahanan, intelijen, maupun ekonomi—tanpa menimbulkan krisis politik.”

Ada pula batas yang saat ini tampaknya belum bersedia dilanggar Indonesia. “Mengizinkan atlet atau pejabat Israel datang ke Indonesia, apalagi mengibarkan bendera Israel, adalah salah satunya,” kata pakar hubungan internasional Teuku.

“Apakah menormalisasi hubungan diplomatik masuk dalam kategori batas yang belum bisa dilampaui? Mengingat kuatnya sentimen anti-Israel, saya memperkirakan butuh waktu lama sebelum hal itu dapat terwujud.”