Ada sikap antivaksin, pakar sebut imunisasi saja tak cukup atasi wabah campak

JAKARTA: Setiap kali ada program imunisasi gratis di sekolah, Benzema - bukan nama sebenarnya - tidak memperbolehkan anak-anaknya datang dengan berbagai alasan, salah satunya sakit.

Pria 40 tahun asal Bekasi, Jawa Barat, ini meyakini bahwa imunisasi malah justru akan melemahkan daya tahan tubuh anaknya. Itulah sebabnya, tidak ada satu pun dari kedelapan anaknya yang divaksin.

"Sedari bayi tidak ada yang diimunisasi, kedelapan anak saya," kata pelaku UMKM ini kepada CNA Indonesia, Senin (25/8), sembari menambahkan bahwa ia sudah banyak membaca soal vaksin. 

Menurut para pekerja medis dan pakar, sikap ini yang kemudian membuat cakupan vaksin di Indonesia menurun dan akhirnya menciptakan penyebaran penyakit.

Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak tercatat di sejumlah wilayah di Indonesia.

Salah satu yang terparah terjadi di Sumenep, Jawa Timur, dengan jumlah kasus menembus lebih dari 2.000 anak dan menewaskan 17 balita. Otoritas menyebut, keengganan warga untuk mengikuti program vaksinasi merupakan faktor terbesar dari terjadinya KLB ini.

Upaya perbaikan telah dilakukan dengan cara melakukan imunisasi massal atau outbreak response immunization (ORI) yang dimulai pada 25 Agustus hingga 6 September 2025 di Sumenep.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, Ellya Fardasah, mengatakan kepada CNA bahwa vaksin akan diberikan kepada 78.569 anak berusia sembilan bulan hingga 7 tahun.

"Targetnya adalah sebesar 95 persen dari sasaran atau sebanyak 70.271 dengan target harian sebesar 4,8 persen sebanyak 3.346 anak dengan usia 9 bulan sampai 7 tahun," kata Ellya kepada CNA.

Namun menurut pakar, keberhasilan jangka panjang tidak cukup hanya dengan kampanye. Edukasi berbasis komunitas, khususnya dari tokoh agama, sangat penting untuk melawan disinformasi dan meyakinkan keluarga bahwa vaksin adalah kunci keselamatan anak-anak.

PENURUNAN IMUNISASI

Penyakit campak disebabkan oleh infeksi virus campak yang sangat mudah menular melalui percikan batuk atau bersin. Gejala campak pada umumnya dimulai dengan demam tinggi, disertai batuk, pilek, mata merah, serta munculnya ruam kemerahan yang menyebar dari wajah ke seluruh tubuh.

Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (26/8), mengungkapkan bahwa hingga pekan ke-33 tahun 2025, terdapat 46 Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang telah dikonfirmasi secara laboratorium di 42 kabupaten/kota di 14 provinsi. 

Secara nasional, jumlah kasus suspek campak pada 2025 sudah mencapai 23.128. Dari angka itu, 20.710 sampel diperiksa, dan 3.444 di antaranya positif. Angka ini melonjak drastis dibanding 10.628 kasus pada 2023 dan 3.520 pada 2024.

Tahun ini, tingkat positif campak di Indonesia tercatat 16,6 persen, lebih tinggi dibanding 2024 yang hanya 15,6 persen.

Kemenkes menilai penyebaran ini dipicu distribusi vaksin yang tidak merata serta rendahnya cakupan imunisasi.

Sejak 2023, cakupan vaksin campak tidak pernah mencapai ambang 95 persen untuk herd immunity. Tahun itu, dosis kedua vaksin campak-rubella hanya 86,6 persen. Pada 2024, turun lagi ke 82,3 persen.

Kemenkes menilai penyebaran ini dipicu distribusi vaksin yang tidak merata serta rendahnya cakupan imunisasi.

Sejak 2023, cakupan vaksin campak tidak pernah mencapai ambang 95 persen untuk herd immunity. Tahun itu, dosis kedua vaksin campak-rubella hanya 86,6 persen. Pada 2024, turun lagi ke 82,3 persen.

Di Sumenep, pemerintah daerah sudah menetapkan wabah campak setelah melaporkan 2.139 kasus (205 di antaranya terkonfirmasi lab) dan 17 kematian per 24 Agustus.

Di Kecamatan Bluto, 79 anak sudah terinfeksi. Kepala Puskesmas Bluto, Rifmi Utami, menjelaskan bahwa pengobatan tergantung tingkat keparahan. Kasus ringan ditangani di rumah dengan vitamin A dosis tinggi, sementara kasus berat harus dirawat di rumah sakit.

Salah satu kasus paling tragis: anak berusia empat tahun meninggal meski sudah dibawa ke rumah sakit. Saat ini, lima anak masih dirawat.

“Kematian akibat campak biasanya bukan dari virusnya saja, tapi komplikasi seperti pneumonia, radang otak, atau kejang,” jelas Rifmi.

Ellya menambahkan, sebagian besar pasien saat ini tidak punya riwayat imunisasi.

“Sekitar 89 persen kasus campak pada anak usia 1–4 tahun di Sumenep tidak pernah divaksin, dan semua anak yang meninggal juga tidak pernah mendapat vaksin campak,” ujarnya.

Indonesia punya program vaksinasi campak nasional sejak 1984. Anak biasanya mendapat dua dosis: pertama di usia sembilan bulan, dan kedua saat kelas satu SD lewat program Bulan Imunisasi Anak Sekolah.

Namun data terbaru menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Sumenep pada 2024 hanya 84,52 persen, jauh di bawah target 95 persen. Ellya menegaskan hal ini berkorelasi langsung dengan merebaknya wabah.

“Banyaknya kematian akibat campak ini konsekuensi dari cakupan vaksin yang tidak lengkap,” tegasnya.

DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN HAMBATAN AKSES

Pakar menilai situasi sekarang juga dipengaruhi dampak tertunda COVID-19. Selama pandemi, pembatasan mobilitas membuat banyak anak melewatkan jadwal vaksinasi pertama pada usia sembilan bulan.

"Semua program imunisasi rutin harusnya tetap dilakukan. Hal ini jadi backlog imunisasi sehingga dampaknya terjadi beberapa tahun kemudian," ujar Windhu Purnomo, dosen kesehatan masyarakat Universitas Airlangga.

Ia menambahkan, "Seorang anak seharusnya diimunisasi campak di usia 9 bulan, tapi mereka tidak dapat. Maka 2–3 tahun kemudian, mereka terkena campak."

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, sependapat. “Layanan kesehatan yang terganggu saat pandemi belum pulih sepenuhnya,” ujarnya, menyoroti banyaknya jadwal vaksin yang terlewat.

Hambatan logistik dan keterbatasan akses di daerah juga memperparah. Menurut Dicky, perencanaan di tingkat desa masih tidak detail, sehingga banyak anak yang seharusnya terdata malah terlewat.

Masalah struktural ini, ditambah keraguan vaksin, mempercepat penyebaran campak, virus dengan angka reproduksi dasar (R₀) 12–18, artinya satu anak terinfeksi bisa menulari hingga 18 orang lain.

“Virus ini luar biasa cepat menyebar,” tegas Dicky.

Menurut Ellya, penolakan vaksin jadi faktor utama rendahnya cakupan di wilayahnya.

Alasannya bervariasi: takut efek samping, anak jadi rewel, tidak percaya khasiat, terpengaruh tetangga, hingga hoaks yang menyebut vaksin berbahaya atau haram.

“Di Bluto, satu orang anti-vaksin bisa memengaruhi banyak lainnya. Ada yang klaim vaksin itu haram,” kata Rifmi.

Benzema termasuk yang menolak semua vaksin, termasuk COVID-19. Ia mengutip klaim bohong 2024 soal Pfizer yang disebut meminta maaf atas kematian akibat vaksin.

Meskipun sudah ditunjukkan laporan Cek Fakta Tempo yang membantah hoaks tersebut, ia tetap bersikukuh:  “Intinya sampai sekarang saya sekeluarga sehat, Alhamdulillah,” katanya.

Sentimen serupa datang dari Setiawan, warga Citayam, Depok. “Orang zaman dulu tidak divaksin tapi tetap bisa hidup lama,” ujarnya.

Sementara, Kepala Puskesmas Bluto, dr. Rifmi Utami meluruskan bahwa vaksin juga tidak menjamin seseorang sepenuhnya kebal, tetapi mampu mencegah gejala berat dan risiko komplikasi.

“(Gejalanya) bisa berkurang. Dengan modal imunisasi, memang tidak lalu bebas sakit, tapi paling tidak sampai parah, tidak sampai komplikasi yang menyebabkan kematian,” ujarnya.

MENANGKAL HOAKS, MEMBANGUN KEPERCAYAAN

Menurut Dicky, kelompok anti-vaksin garis keras sebenarnya sedikit. Tantangan lebih besar ada pada orang tua yang ragu-ragu.

“Keraguan vaksin dipicu hoaks dan infodemi, ditambah layanan kesehatan yang terganggu. Itu faktor terbesar turunnya cakupan,” katanya.

Dalam wabah lokal, dampaknya terasa jelas. “Hanya perlu 10–20% orang tua di wilayah itu yang ragu, untuk menurunkan perlindungan komunitas campak, karena R-naught yang sangat tinggi dari campak,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Dicky menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik dengan melibatkan tokoh agama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. 

“Pesannya tunggal: vaksin boleh, halal, dan perlu. Gunakan bahasa dan budaya lokal dengan mengedepankan empati dan perlindungan kepada anak,” katanya.

Ia menyarankan pesan konkret: tunjukkan fatwa MUI soal kehalalan vaksin, sebarkan data lokal, ceritakan kisah nyata anak yang selamat, adakan forum publik, gunakan bahasa daerah, dan tekankan empati serta perlindungan anak.

Sementara itu, Dr. Windhu dari Universitas Airlangga menegaskan bahwa di Indonesia, vaksinasi masih menjadi hak individu, sehingga tidak dapat dipaksakan secara hukum.

Namun, ia mendorong adanya sanksi sosial berbasis adat. “Masyarakat sendiri yang memberikan sanksi menurut budaya setempat bagaimana, supaya orang yang tidak mau diimunisasi menjadi malu sehingga dia tidak mau diimunisasi,” ucapnya.

Sementara, Kemenkes  menyerukan agar orang tua segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk imunisasi campak, baik rutin maupun tambahan lewat ORI.

Kemenkes juga mengimbau agar masyarakat tidak menunda dan tidak takut imunisasi. "Vaksin campak aman, bermutu, dan diberikan secara gratis oleh pemerintah. Jangan percaya kabar negatif," tutur Direktur Imunisasi Kemenkes, dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea.

Sejalan, Kepala Puskesmas Bluto, dr. Rifmi Utami, menegaskan dan timnya terus turun ke lapangan, mengetuk pintu rumah demi rumah. Puskesmas Bluto juga menyiapkan sweeping agar tidak ada anak yang tertinggal.

“Menghadapi masyarakat dengan berbagai karakternya, kami tidak akan menyerah. Kami akan tetap mengajak (untuk vaksin), karena pada kenyataannya penyakit bisa dicegah dengan imunisasi,” ujar Rifmi.