Apa dampak serangan AS ke Venezuela bagi Indonesia?

JAKARTA: Serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela akhir pekan lalu berpotensi memberikan dampak ke negara lain, termasuk Indonesia. Di antara dampaknya adalah mengganggu harga minyak global.

"Serangan itu akan mengganggu harga minyak secara global khususnya mendorong harga minyak mentah terus melonjak naik," kata Akbar Kurnia Putra, pakar hukum internasional dari Universitas Jambi, kepada CNA Indonesia.

"Dan sebagai importir minyak, Indonesia sudahlah tentu terkena dampak."

Usai serangan AS ke Venezuela pada Sabtu lalu (3/1), harga minyak dilaporkan tidak mengalami kenaikan. Pada Senin (5/1), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga minyak dunia masih relatif rendah sekitar US$63 dolar AS per barel.

Menurut pakar, dalam jangka pendek diperkirakan tidak ada kenaikan harga minyak dunia mengingat Venezuela hanya memasok dalam jumlah kecil lantaran diganjar sanksi AS.

Namun dalam jangka panjang, jika industri minyak Venezuela dikuasai perusahaan-perusahaan AS, para pakar khawatir Washington dapat memengaruhi harga minyak dunia, termasuk melalui praktik manipulasi demi kepentingan sendiri.

“AS dapat menekan produksi atau menempuh kebijakan lain yang selaras dengan pasar domestik untuk memengaruhi harga minyak global,” kata Jin Lei, profesor di China University of Petroleum, kepada Global Times

Selain harga minyak, dampak lainnya serangan AS ke Venezuela, kata Akbar, Indonesia akan menghadapi tekanan untuk mengambil sikap tegas di Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB.

"Ini akan menjadi dilema. Di satu sisi, Indonesia akan sangat menentang pelanggaran kedaulatan tersebut. Di sisi lain, Indonesia juga perlu menjaga hubungan dengan AS mengingat negara tersebut merupakan mitra strategis dan ekonomi penting buat Indonesia," kata Akbar.

Dalam serangan akhir pekan lalu, AS juga menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores dengan dalih untuk diadili dengan tuduhan narkoterorisme. Pada Selasa (6/1), keduanya menjalani pengadilan perdana di New York dan Maduro membantah seluruh tuduhan terhadap dirinya.

Akbar mengatakan serangan AS dan penculikan kepala negara itu adalah "pelanggaran mendasar terhadap hukum Internasional" yaitu larangan penggunaan kekerasan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

"Berdasarkan Piagam PBB Pasal 2(4), semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara," kata Akbar.

Selain itu, lanjut dia, hukum internasional juga mengenai norma jus cogens yang melarang agresi dan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara.

"Jika benar terjadi aksi militer langsung dan penculikan kepala negara oleh negara lain tanpa mandat DK PBB atau pembelaan diri, maka tindakan tersebut akan melanggar prinsip non intervensi, larangan penggunaan kekuatan dan prinsip kedaulatan negara," kata Akbar.

Dosen hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran dan President University, Teuku Rezasyah, mengatakan bahwa serangan itu juga bertentangan dengan konstitusi AS sendiri, karena dilakukan tanpa persetujuan Kongres.

Serangan ini juga telah membuat PBB dianggap remeh oleh AS, kata Teuku. "PBB secara perlahan akan menjadi organisasi tak berguna dan sekedar stempel kekuasaan AS. Serangan AS ini juga berpotensi menjadikan AS sebagai musuh bersama di Benua Amerika," ujar Teuku.

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya atas serangan tersebut. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan serangan AS "berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi."

Teuku mengatakan, meski "terkesan lunak", respons Indonesia itu sesuai dengan seluruh aturan hukum internasional dalam Piagam PBB. Namun menurut dia, perlu langkah lainnya yang diambil oleh Indonesia.

"Diperlukan langkah lainnya, seperti membahas dampak serangan AS tersebut dalam berbagai pertemuan tingkat ASEAN, OKI, GNB, dan Liga Arab. Sehingga mewujudkan keprihatinan global atas bencana dunia di masa depan, akibat kebengisan politik AS," kata Teuku.

Berkaca pada serangan AS ke Venezuela, Teuku menilai Indonesia perlu memperkuat kemampuan mendeteksi ancaman eksternal dengan pengawasan ketat atas pergerakan manusia, barang, dan jasa di seluruh perbatasan.

"Termasuk mengawasi seluruh pangkalan militer asing di kawasan Indo-Pasifik," kata Teuku kepada CNA Indonesia.