Sepekan pertama pemerintahan Prabowo yang sarat kontroversi

JAKARTA: Seorang menteri dikritik keras setelah meminta anggaran 300 kali lipat dari yang seharusnya. Sementara menteri lainnya mengirimkan undangan acara pribadi dengan surat dengan kop kementerian.

Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto boleh jadi baru hitungan hari, tapi Kabinetnya sudah menuai berbagai kontroversi.

Hanya selang satu hari setelah Prabowo diambil sumpahnya pada 20 Oktober lalu, Natalius Pigai yang baru saja diangkat Menteri Hak Asasi Manusia langsung memantik kritikan. Natalius pada 21 Oktober itu mengeluhkan anggaran kementerian barunya yang menurutnya 'cuma' Rp64 miliar per tahun.

Menurut Natalius, anggaran yang diterima kementeriannya seharusnya Rp20 triliun.

"Dari Rp20 T, (anggarannya) cuma Rp64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan presiden Indonesia," kata Natalius seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Para politisi juga turut mengkritisi Natalius. Beberapa dari mereka mengatakan, seharusnya Natalius membicarakannya terlebih dulu dengan Prabowo sebelum menerima tawaran menteri, bukannya berkoar-koar di depan publik.

“Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden. Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya,” kata Andreas Pareira, anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 24 Oktober lalu.

"Karena anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur."

PDIP tidak termasuk dalam anggota koalisi pemerintah dan Prabowo belum merespons komentar Natalius tersebut.

Kontroversi lainnya terjadi pada 22 Oktober lalu ketika  Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengirimkan undangan haul kematian ibunya melalui surat dengan kop kementerian. Padahal seharusnya, surat kementerian hanya untuk urusan resmi.

Yandri beralasan, dia tidak memperhatikan jika surat yang dikirim stafnya memakai kop tersebut.

"Ya kan saya baru jadi menteri. Ya maklumlah baru belajar,” kata Yandri pada 23 Oktober, dikutip dari portal berita Bisnis Indonesia.

Para pengamat politik mengaku tidak heran jika banyak drama di kabinet Prabowo yang baru seumur jagung. Pasalnya, menurut mereka, para menteri Kabinet Merah Putih memiliki keragaman latar belakang, pengalaman birokrasi dan afiliasi politik.

"Mereka datang dari latar belakang yang berbeda dan mewakili kepentingan yang berbeda pula. Kontroversi ini adalah konsekuensi dari Prabowo yang mencoba mengakomodir para pendukungnya," kata Hendri Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina kepada CNA.

Kabinet Prabowo adalah yang tergemuk di negara ini dalam enam dekade terakhir: Ada 116 posisi, terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 kepala lembaga dan 7 utusan khusus.

Sebagai perbandingan, kabinet Joko Widodo hanya terdiri dari 34 menteri dan 17 wakil menteri.

Prabowo memutuskan untuk memecah beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipecah menjadi tiga: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Prabowo beralasan, penambahan kementerian baru diperlukan agar tiap menteri bisa fokus melaksanakan tugas mereka, dan kinerja pun bisa meningkat.

Namun pengamat beranggapan, alasan sebenarnya dari gemuknya kabinet Prabowo adalah praktik politik dagang sapi.

Hanya sekitar 20 jabatan di Kabinet Prabowo yang diisi akademisi dan teknokrat. Jabatan lainnya diisi oleh politisi dari 11 partai koalisi pendukungnya, pengusaha yang mendukung kampanyenya atau mantan anak buah Prabowo di kemiliteran dan kementerian pertahanan.

Hendri dari Paramadina mengatakan, kabinet yang gemuk dengan keberagamannya sangat rentan terjadi konflik dan gesekan internal, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kinerja kementerian.

"Prabowo perlu secara rutin mengevaluasi Kabinetnya dan perlu menindak tegas menteri-menteri yang berkinerja buruk jika dia ingin program-program utamanya berhasil," kata Hendri.

KABINET GEMUK PRABOWO

Prabowo memenangkan pemilihan presiden pada Februari lalu dengan didukung sembilan partai politik.

Usai kemenangannya, Prabowo berhasil menggaet dua partai lain untuk masuk koalisinya: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Prabowo dan petinggi kedua partai telah bertemu Agustus lalu untuk membicarakan beberapa hal, salah satunya peluang mereka masuk Kabinet.

"Prabowo menginginkan stabilitas politik, sehingga bahkan mereka yang tidak punya kursi (di parlemen) tetap diakomodir di pemerintahannya," kata Arya Fernandes, pengamat politik dari lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam sebuah diskusi pada 25 Oktober lalu.

Prabowo juga memberikan posisi untuk para ketua kelompok relawan pendukungnya, selebritis dan pengusaha yang ikut dalam kampanye.

Di antaranya adalah Budi Arie Setiadi dari grup relawan Projo yang kini menjabat menteri koperasi. Sementara pengusaha media, klub olahraga dan pertambangan Erick Thohir ditunjuk kembali menjadi menteri BUMN, jabatan yang telah diembannya sejak pemerintahan periode kedua Jokowi pada 2019.

Prabowo juga memberikan posisi di Kabinet bagi para aktivis pro-demokrasi yang non-partai, salah satunya Mugiyanto Sipin dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) yang ditunjuk jadi wakil menteri HAM.

Tokoh non-partai lainnya adalah Nasaruddin Umar, imam masjid Istiqlal dan tokoh Nahdlatul Ulama, yang ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Agama.

Arya dari CSIS mengatakan, dengan menunjuk tokoh-tokoh non-partai, Prabowo berharap pemerintahannya bisa mulus berjalan tanpa penentangan baik dari parlemen maupun masyarakat umum.

"Tidak heran jika Kabinetnya gemuk, karena presiden ingin memastikan adanya stabilitas politik baik di dalam dan di luar pemerintahan," kata dia.

Menurut Dr Tauhid Ahmad dari lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance, Kabinet yang gemuk memiliki kerugian.

"Kementerian baru berarti perlu kantor, karyawan, dan anggaran yang baru juga, ini akan semakin membebani anggaran negara," kata dia kepada CNA.

Selain itu, tambah Tauhid, ada risiko tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang saling bertentangan antar kementerian, ujung-ujungnya terjadi birokrasi yang tidak efektif dan ketidakpastian dalam regulasi.

Setiap tahunnya, pemerintah menghabiskan sekitar Rp513 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri dan pegawai pemerintahan di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tambahan jumlah kementerian, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memperkirakan anggaran itu akan membengkak 20 hingga 30 persen.

Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, mengatakan sementara ini anggaran yang akan digunakan sama dengan anggaran 34 kementerian di pemerintahan sebelumnya. Anggaran baru untuk kementerian tambahan akan dibahas pada tahun depan.

LATIHAN DI AKADEMI MILITER

Untuk membangun kekompakan antar anggota Kabinet yang berasal dari berbagai latar belakang dan afiliasi politik, Prabowo mengadakan retret selama tiga hari dari 25 sampai 27 Oktober di akademi militer Jawa Tengah.

Ini kali pertama presiden Indonesia mengadakan retret untuk menteri-menteri yang baru ditunjuk.

Menteri-menteri itu diterbangkan ke lokasi dengan pesawat militer, dipakaikan seragam loreng dan latihan baris-berbaris seperti tentara. Menurut pengamat, acara kumpul-kumpul itu lebih seperti kamp pelatihan militer.

“Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin,” kata Prabowo pada 25 Oktober di hadapan para anggota Kabinetnya.

“Saya di sini mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua,” tegas Prabowo, berharap para menterinya menunjukkan kesetiaan yang sama kepada negara.

Menurut Al Araf, pengamat militer dari Universitass Brawijaya, pemilihan tempat dan isi pembekalan dalam retret itu kurang tepat.

"Menteri-menteri ini adalah orang sipil yang bertugas merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berdampak pada kehidupan warga sipil. Mengapa retret harus dilakukan bergaya militer?" kata dia.

Andreas Harsono, peneliti dari lembaga Human Right Watch menyampaikan pendapat senada. "Ada cara yang lebih baik untuk membangun kekompakan. Tidak harus dengan cara militer," kata dia kepada CNA.

Namun Nasaruddin menilai retret bergaya militer bermanfaat untuk membangun kedisiplinan dan menciptakan rasa persahabatan di antara anggota kabinet.

“Latihan sekarang ini saya kira bukan hanya penting untuk para kabinet tetapi juga pejabat eselon 1, pejabat eselon 2 setiap instansi, itu saya kira sangat bagus untuk melakukan hal yang sama,” ucap Menag berusia 65 tahun ini seperti dikutip dari situs istana kepresidenan.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan hal yang paling sulit bagi dia dari retret itu adalah harus bangun pagi.

“Bangun paginya itu agak repot saya, biasanya kan kita tidurnya jam 2, bangun jam 5 subuh, habis subuh tidur lagi kan, nanti bangun jam 7. Nah ini tidak, kita tidurnya jam 2, jam 4 sudah bunyi. Tapi itu bagus bahwa hidup itu disiplin, tanggung jawab negara itu mau 2 jam, 1 jam tidur, begitu panggilan tugas, harus siap,” kata Bahlil.

'TIDAK ADA MUSUH ABADI' DALAM POLITIK?

Sementara itu, para pengamat politik khawatir kurangnya kubu oposisi membuat tiadanya checks and balances di pemerintahan Prabowo.

"Tanpa adanya oposisi, ke mana rakyat akan mengadu jika kerja pemerintah tidak benar?" kata Feri Amsari, ahli hukum konstitusi dari Universitas Andalas, Sumatra Barat, kepada CNA.

Ada tujuh partai politik yang tidak masuk dalam Kabinet Prabowo: PDIP, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Ummat.

Dari ketujuh partai tersebut, hanya PDIP dan NasDem yang mendapatkan kursi di parlemen dalam pemilu lalu.

NasDem yang awalnya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden telah menyatakan keinginannya masuk barisan koalisi Prabowo. Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Saan Mustopa, pada 14 Oktober lalu mengatakan partainya ditawari posisi di kabinet Prabowo, tapi jabatannya dianggap kurang cocok.

Meski tidak berada dalam Kabinet, namun Saan mengatakan bahwa NasDem "akan sepenuhnya mendukung kebijakan dan program Prabowo."

Prabowo juga telah berusaha menggaet PDIP, parpol terbesar di Indonesia yang mendapatkan 110 dari 580 kursi DPR. Sejauh ini, PDIP masih menunjukkan sikap yang abu-abu soal apakah mereka akan bergabung dengan Prabowo atau menjadi satu-satunya oposisi di parlemen.

"Kami akan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi kami tidak akan menempatkan kader di Kabinet," kata anggota senior PDIP, Puan Maharani, kepada wartawan usai pelantikan Prabowo pada 20 Oktober lalu, seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Kendati tidak menunjuk kader PDIP untuk mengisi kabinet, namun Prabowo menempatkan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Budi adalah ajudan pribadi Megawati saat menjabat wakil presiden pada 1999 dan presiden pada 2001.

Meski Budi dan Megawati masih berhubungan dekat, namun menurut Puan Budi bukanlah anggota PDIP.

Hendri dari Paramadina mengatakan, kondisi saat ini menunjukkan satu kaki PDIP telah berada di pintu koalisi pemerintah dan bisa saja bergabung jika nantinya ada kesempatan.

"Seperti kata orang: dalam politik, tidak ada musuh yang abadi," kata dia.

MENERUSKAN WARISAN JOKOWI

Februari lalu, Prabowo menang dari rivalnya dengan selisih angka terbesar dalam sejarah pemilu presiden di Indonesia. Kemenangan Prabowo dianggap buah dari citranya yang dipandang penerus kebijakan Jokowi, presiden dengan tingkat popularitas lebih dari 77 persen.

Prabowo yang sempat menjabat menteri pertahanan juga menyatakan akan melanjutkan kebijakan dan program Jokowi, terutama ambisinya memindahkan ibukota dari Jakarta ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan. Pemindahan ibu kota ini diperkirakan membutuhkan dana setidaknya Rp500 triliun.

Sejak dilantik, Prabowo secara pribadi tidak pernah menyinggung proyek IKN ini. Namun Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 26 Oktober lalu mengatakan presiden ingin menyelesaikan gedung-gedung parlemen dan pemerintahan yang penting di IKN dalam empat tahun ke depan.

Prabowo sendiri memiliki janji kampanye yang mesti dia penuhi.

Salah satunya adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui di seantero Indonesia. Prabowo juga berjanji akan membangun 3 juta rumah bagi warga berpenghasilan rendah setiap tahunnya.

Untuk makan gratis, perlu anggaran hingga Rp460 triliun, sementara pembangunan 3 juta rumah perlu anggaran Rp400 triliun per tahun.

Demi memastikan terjaganya disiplin fiskal dan meminimalisir terjadinya defisit anggaran, Prabowo telah menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan lagi.

Sementara Erick Thohir kembali diposisikan sebagai menteri BUMN karena rekam jejaknya dianggap baik dalam mentransformasi perusahaan negara yang berkinerja buruk menjadi menguntungkan.

Para pengamat mengatakan, kehadiran beberapa orang yang berasal dari kabinet sebelumnya dimaksudkan agar terjadi transisi kepemimpinan yang mulus dari Jokowi ke Prabowo. Selain itu, hal ini juga untuk menunjukkan kepada para investor bahwa tidak akan ada perubahan kebijakan yang drastis dalam beberapa tahun ke depan.

Namun menurut pengamat, kerja para menteri lama ini akan terganggu dengan banyaknya tambahan orang di Kabinet Prabowo.

Misalnya Sri Mulyani, sekarang harus bekerja bersama tiga wakil menteri, salah satunya keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono. Sebelumnya, Sri Mulyani hanya memiliki satu wakil yaitu Suahasil Nazara yang melanjutkan perannya di kabinet baru kali ini.

Erick juga demikian. Di masa Jokowi, Erick hanya memiliki dua wakil menteri, salah satunya mantan bankir Kartika Wirjoatmojo yang melanjutkan jabatannya. Kini, Erick didampingi tiga wakil menteri, salah satunya Aminuddin Ma'ruf yang menjabat wakil sekretaris di kampanye Prabowo saat pemilu. 

"(Menambah wakil menteri) hanya akan memperumit birokrasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan," kata Bhima Yudhistira, direktur lembaga riset Centre for Economics and Law Studies.

Menurut Bhima, tim ekonomi Prabowo harus seefektif dan seefisien mungkin untuk bisa menghadapi tantangan yang lebih banyak ke depannya.

Dengan banyaknya proyek dan program yang sedang dalam proses, ditambah lagi biaya operasional yang meningkat karena kementerian bertambah, kabinet Prabowo kemungkinan akan sulit mencegah defisit anggaran.

Mengutip berbagai sumber anonim, media Bloomberg pada Juni lalu menulis bahwa Prabowo berencana mengambil pinjaman lebih banyak dari lembaga peminjam di dalam dan luar negeri. Dalam lima tahun ke depan, tulis Bloomberg, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan naik 10 persen.

Rasio utang terhadap PDB Indonesia tahun ini sudah berada di 40 persen, jauh di atas masa pra-pandemi di sekitar 30 persen.

Bhima mengatakan, utang ini akan menghantui Indonesia di masa depan.

Selain itu, Prabowo juga harus sudah memikirkan cara membayar utang US$152 miliar selama pandemi COVID-19. Pinjaman ini akan jatuh tempo antara tahun 2025 dan 2027.

"Dengan banyaknya tantangan ke depan, apakah Prabowo bisa mewujudkan mimpi mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen? Melihat kondisinya, mempertahankan pertumbuhan ekonomi lima persen saja akan butuh upaya keras," kata Bhima.

📢 Ikuti kuis CNA Memahami Asia eksklusif di saluran WhatsApp CNA Indonesia. Ayo uji wawasanmu dan raih hadiah menariknya!

Jangan lupa, terus pantau saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk mendapatkan tautan kuisnya 👀

🔗 Cek info selengkapnya di sini: https://cna.asia/4dHRT3V