Separuh warga Indonesia tak mampu beli makanan sehat, bisakah MBG menjadi solusi?

JAKARTA: Sekitar 43,5 persen penduduk Indonesia, atau setara dengan 123 juta orang, masih tidak mampu membeli makanan sehat pada tahun 2024, menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 2025. 

Di tengah kemiskinan yang kian mempersempit akses terhadap gizi layak, muncul pertanyaan: bisakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi jawaban, atau justru sekadar solusi sementara atas masalah yang lebih mendasar?

Data tersebut terungkap dalam laporan terbaru The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025 yang diterbitkan oleh FAO bersama badan-badan PBB lainnya, termasuk United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Meskipun angka itu menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masalah keterjangkauan makanan bergizi tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Pada 2017, proporsi masyarakat Indonesia yang tidak mampu membeli makanan sehat mencapai 49,3 persen, dan sejak itu angkanya menurun perlahan hingga menjadi 43,5 persen pada 2024.

Menurut laporan tersebut, ketidakmampuan membeli makanan sehat didefinisikan sebagai kondisi ketika pendapatan seseorang tidak cukup untuk membeli kombinasi makanan bergizi termurah yang tersedia di dalam negeri, setelah dikurangi kebutuhan dasar non-makanan seperti perumahan dan transportasi.

TERKAIT DENGAN KEMISKINAN

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai situasi di mana hampir setengah warga Indonesia masih mengalami masalah gizi atau undernutrition sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

Menurutnya, persoalan gizi ini berkaitan dengan kemiskinan struktural di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa laporan FAO tersebut sejalan dengan laporan Prospek Kemiskinan Makro (Macro Poverty Outlook) yang dirilis Bank Dunia pada awal April 2025.

Berdasarkan data tersebut, terdapat 194,4 juta orang atau sekitar 68,2 persen populasi Indonesia yang masuk kategori miskin jika mengacu pada standar negara berpendapatan menengah atas (upper middle income), sesuai status Indonesia saat ini.

"Artinya, persoalan gizi sangat berkaitan dengan kemiskinan dan rendahnya pendapatan kelompok menengah ke bawah," ujar Bhima kepada CNA Indonesia. 

Selain faktor tingkat pendapatan yang stagnan dan harga pangan yang tinggi, laporan FAO juga menyebutkan bahwa masalah ini erat kaitannya dengan ketergantungan masyarakat Indonesia pada makanan pokok berkarbohidrat tinggi seperti nasi dan terigu, yang memang lebih murah per kalori dibandingkan buah, sayur, serta sumber protein hewani.

Profesor Ali Khomsan, Guru Besar Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), menjelaskan bahwa konsumsi pangan hewani menjadi indikator gizi yang baik dan berkualitas di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pangan hewani merupakan jenis pangan yang sensitif terhadap naik-turunnya pendapatan masyarakat. Karena itu, ketika pendapatan turun, konsumsi pangan hewani langsung terdampak.

Menurutnya, kemiskinan membuat masyarakat sulit mengakses pangan hewani berkualitas seperti telur, ikan, daging ayam, dan daging sapi.

"Saya mencermati bahwa kemiskinan bisa menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat sulit mengakses makanan-makanan yang dikatakan baik, sehat, dan berkualitas," ungkapnya, ketika dihubungi CNA Indonesia.

"Kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN dalam konsumsi pangan hewani," ujarnya menambahkan.

DAMPAK KURANG GIZI

Ali menjelaskan bahwa konsekuensi dari ketidakmampuan masyarakat mengakses makanan bergizi seimbang bisa memicu dua sisi masalah sekaligus.

Di satu sisi muncul kasus kurang gizi seperti stunting, underweight, dan wasting. Menurut definisi WHO, stunting terjadi ketika tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan usianya, wasting adalah berat badan anak yang lebih rendah dibandingkan tinggi badan, dan underweight merupakan kondisi berat badan anak lebih rendah dibanding standar usianya.

Di sisi lain, Ali menegaskan, konsumsi makanan padat kalori namun rendah gizi bisa menyebabkan obesitas dan overweight yang berujung pada penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes.

Ia menyebutkan bahwa potret rendahnya konsumsi pangan bergizi tercermin dari masih maraknya problem kekurangan gizi yang diadapi oleh anak dan remaja.

"Fenomena kekurangan darah (anemia) yang dialami oleh remaja SD, SMP, SMA, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya konsumsi pangan hewani di kalangan masyarakat," ujarnya. 

Namun, Ali juga mengingatkan bahwa meski harga sayur dan buah relatif murah di Indonesia, konsumsi masyarakat terhadap keduanya masih rendah. Data nasional dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang terakhir kali diterbitkan pada 2018 menunjukkan 95,4 persen orang Indonesia kurang konsumsi sayur dan buah.

"Jangan dilupakan bahwa meskipun harga sayur murah, harga buah terjangkau, tetapi kalau kenyataan bangsa kita ini kurang sayur, kurang buah, itu juga merupakan hal yang sangat ironis," ujarnya.

Ia menambahkan, "Berbagai problem kesehatan bisa mengancam bangsa kita ketika kita kurang mengonsumsi sayur dan buah, karena kaitannya tentu dengan sumber mineral, vitamin, dan serat."

Laporan FAO sejalan dengan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang mencatat bahwa 96,7 persen penduduk Indonesia masih sangat rendah dan tidak memenuhi anjuran konsumsi minimal lima porsi buah dan sayur per hari dalam seminggu, sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Rata-rata konsumsi buah dan sayur di tingkat nasional hanya 1,75 porsi per hari, terdiri dari 1,2 porsi sayur dan 1,01 porsi buah. Angka ini jauh dari standar gizi seimbang dan menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia masih kekurangan asupan serat, vitamin, dan mineral dari sumber nabati.

Sementara, SKI 2023 juga menyoroti mayoritas penduduk Indonesia masih memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan berisiko tinggi bagi kesehatan, mencakup makanan dan minuman manis, asin, berlemak, atau berkolesterol tinggi.

Makanan berisiko dalam survei ini termasuk gorengan, makanan yang dibakar, daging atau ikan olahan dengan pengawet, makanan instan, serta minuman seperti soft drink dan minuman berenergi.

Secara nasional, 96,2 persen penduduk usia tiga tahun ke atas beralasan mengonsumsi makanan berisiko karena rasanya enak, sementara 91,3 persen karena mudah didapat, dan 79,3 persen karena harganya lebih murah.

Bhima dari CELIOS mencermati bahwa jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka dalam 5-10 tahun ke depan, Indonesia akan kehilangan momentum bonus demografi.

Bhima mengingatkan bahwa krisis gizi dan kemiskinan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM). "Kemampuan berpikir generasi muda kita bisa terancam, padahal persaingan ke depan dari sisi teknologi dan pasar kerja makin ketat," katanya.

MBG JADI SOLUSI?

Ali menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah memiliki manfaat dalam memutar roda ekonomi masyarakat. "Program ini dapat membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penyedia bahan baku seperti sayuran, buah, beras, lauk-pauk, dan telur," ujarnya.

Sementara pendapat berbeda dikemukakan oleh dokter dan ahli gizi masyarakat dr. Tan Shot Yen, yang mempertanyakan konsep menu MBG. Alih-alih mendapatkan makanan bergizi tinggi, anak-anak justru diberikan makanan ultra proses dan fast food seperti burger, spageti, bakmi, dan tepung-tepungan lain.

"Mau sampai kapan makannya burger?" ujar dokter yang tergabung dalam Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, pada akhir September lalu, yang ditayangkan TV DPR melalui YouTube.

Dihubungi CNA Indonesia, dr. Tan menjelaskan bahwa sajian makanan ultra proses yang dimaksud merupakan makanan yang ditambahkan 'food additives' sehingga rasanya enak, mulai dari produk massal industri seperti roti, sereal, makanan cepat saji, mi instan, dan minuman berpemanis, hingga pangan kemasan seperti cokelat, pasta, biskuit, permen, es krim, margarin, selai, dan yoghurt berbagai rasa.

Pangan ultra proses seperti itu dapat memicu berbagai masalah kesehatan serius, seperti obesitas, gangguan gizi pada anak, dan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, serta sindrom metabolik.

Meskipun praktis, murah, dan mudah diperoleh sehingga banyak dikonsumsi kelompok masyarakat menengah ke bawah, pangan ultra proses dirancang agar membuat ketagihan dan sering dianggap mendukung pertumbuhan ekonomi industri.

"Sajian ultra proses mengundang kematian ketimbang kenikmatan," ujar dr. Tan kepada CNA Indonesia.

Namun, Ali dari IPB meyakini secara teori, MBG bisa memberi dampak positif terhadap kesehatan anak-anak usia sekolah dan balita. Hanya saja, dampak tersebut perlu dibuktikan lewat survei evaluasi.

"Kita perlu lihat apakah anemia, stunting, wasting, dan underweight bisa membaik setelah MBG berjalan satu atau dua tahun," ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi sebaiknya juga mencakup aspek akademik. Misalnya, apakah nilai matematika, membaca, dan sains anak-anak meningkat setelah mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Saat ini, kata dia, evaluasi MBG masih bersifat formatif, baru sebatas menilai pelaksanaan di berbagai daerah.

Ali juga menyoroti pentingnya edukasi gizi yang lebih efektif. Menurutnya, pendekatan konvensional melalui kader posyandu, bidan desa, atau tenaga gizi puskesmas belum cukup ampuh. Ia mendorong agar edukasi gizi dimasukkan ke dalam mata pelajaran sekolah dasar hingga menengah atas secara terstruktur dan berkelanjutan.

Ia juga menilai bahwa program MBG seharusnya tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memasukkan komponen edukasi gizi yang lebih maksimal. "Muatan gizi harus menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah agar anak-anak memahami pentingnya pola makan sehat," tegasnya.

Ali menegaskan pentingnya pemerintah menggerakkan ekonomi rakyat agar daya beli meningkat. Ia menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya generasi muda mencari pekerjaan sebagai cerminan masalah ekonomi nasional.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total jumlah pekerja yang terdampak PHK menjadi 45.426 orang sepanjang Januari-September 2025. Pada September 2025, tercatat 1.093 pekerja terkena PHK.

"Kalau itu tidak diperbaiki, maka akses masyarakat terhadap pangan sehat akan tetap sulit," katanya.

Lebih jauh, Ali juga mengingatkan bahwa meningkatnya permintaan terhadap komoditas tertentu bisa menimbulkan inflasi daerah.

"Ketika MBG baru mencakup 14.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan akan diperluas menjadi 30.000, maka kemungkinan inflasi akan semakin tinggi sehingga harga pangan hewani ikut naik," jelasnya. Kondisi itu bisa membuat masyarakat umum lain kesulitan mengakses makanan bergizi.

Sementara, Bhima menilai bahwa stabilitas harga pangan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan inflasi.

Selain itu, infrastruktur logistik juga menjadi faktor krusial. "Yang membuat makanan sehat tidak bisa sampai ke desa-desa itu karena biaya logistiknya terlalu mahal," ujar Bhima.

Bhima menegaskan bahwa tanpa perbaikan mendasar, Indonesia berisiko terjebak dalam kelas menengah stagnan atau middle income trap, tanpa bisa bertransformasi menjadi negara maju.

"Ini adalah masa-masa yang sangat krusial. Persoalan kemiskinan, persoalan pangan dan juga akses terhadap gizi itu yang harus menjadi utama," ujarnya.

"Tapi bukan MBG yang dikerjakan oleh militer dan polisi, atau membentuk food estate. Itu enggak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi, harus dicari cara-cara yang memang lebih tepat sasaran," tuturnya.