Setahun pemerintahan Prabowo, posisi PDIP masih jadi pertanyaan

JAKARTA: Ketika Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden kedelapan Indonesia pada 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ingin disebut sebagai oposisi, melainkan "partai penyeimbang".

PDIP yang menguasai 110 dari 580 kursi di DPR adalah satu dari dua partai politik (parpol) yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Partai lainnya di luar koalisi adalah Nasional Demokrat (NasDem) dengan 69 kursi di parlemen.

Setahun sudah kepemimpinan Prabowo sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu, namun pertanyaan soal sikap PDIP berlanjut.

Para pengamat menyuarakan kekecewaannya atas sikap PDIP yang diam terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintah Prabowo seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan reformasi BUMN. Menurut mereka, hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.

Sebelumnya PDIP dikenal sebagai partai oposisi yang tangguh di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara 2004 hingga 2014.

Namun meski saat ini menguasai seperlima kursi DPR, kata pengamat, PDIP hampir tidak menunjukkan penolakan atas kebijakan dan undang-undang yang diiniasiasi pemerintahan Prabowo.

Salah satu undang-undang yang nyaris tak mendapat penentangan dari anggota DPR PDIP adalah amandemen undang-undang militer yang kontroversial. Amandemen ini memberikan izin bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di 14 lembaga dan kementerian pemerintah.

Meski menuai gelombang besar penolakan publik, undang-undang tersebut disahkan dengan suara bulat pada 20 Maret, selang sebulan setelah pembahasan pertama di DPR.

“Sekarang lembaga legislatif tampaknya hanya mengikuti apa pun kata pemerintah,” ujar analis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, kepada CNA. “Candaan yang beredar adalah, DPR kini seolah jadi salah satu kementerian di Kabinet Prabowo.”

PDIP juga membela keputusan pemerintah untuk memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan kepada anggota DPR.

Tunjangan bulanan yang nilainya sekitar 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta itu memicu gelombang aksi protes besar di berbagai daerah pada Agustus dan September. Ketika polisi dituding menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi-aksi tersebut, pengamat mencatat bahwa politisi PDIP sebagian besar bungkam.

Hendri Satrio, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta, mengatakan protes tersebut mencerminkan kekecewaan publik yang mendalam terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Saat ini, publik mengandalkan tiga kelompok besar untuk menjaga pemerintah tetap pada jalurnya: masyarakat sipil, akademisi, dan media massa,” ujar Hendri. “Ketiga kekuatan inilah yang kini menjadi tumpuan publik untuk mengawasi pemerintah, karena tidak ada oposisi yang benar-benar berfungsi.”

Para pakar memperingatkan bahwa jika PDIP tidak mulai menyampaikan kritik yang berarti terhadap kebijakan pemerintah, kemarahan publik bisa terus meluas.

HUBUNGAN YANG SUDAH LAMA

Hubungan antara pendiri sekaligus ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo telah terjalin selama puluhan tahun.

Keduanya menjaga hubungan yang dekat dan bersahabat sejak Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati dalam pemilihan presiden 2009. Megawati merupakan presiden kelima Indonesia yang menjabat pada 2001–2004.

Bahkan ketika calon presiden dari PDIP, Joko Widodo, mengalahkan Prabowo dalam pemilihan presiden 2014 dan Partai Gerindra beralih menjadi oposisi, hubungan antara Megawati dan mantan jenderal itu tetap terjaga.

Namun hubungan keduanya memburuk pada akhir 2023 ketika Prabowo menunjuk putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presidennya.

PDIP kemudian memecat Jokowi dan Gibran dari keanggotaan partai karena tidak mendukung calon yang mereka usung, Ganjar Pranowo.

Sejak memenangkan pemilihan presiden pada Februari 2024, Prabowo disebut berupaya merangkul PDIP agar bergabung ke kabinetnya, yang hampir seluruhnya telah diisi oleh perwakilan partai-partai politik Indonesia.

PDIP bersikap ambigu, memberi sinyal yang saling bertentangan mengenai kemungkinan bergabung dalam kabinet.

Diberitakan Antara, beberapa hari sebelum pelantikan Prabowo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan partainya mendukung penuh pemerintahan Prabowo dan menepis anggapan adanya perbedaan pandangan di internal PDIP soal isu tersebut.

Setelah lebih dari setahun, akhirnya Prabowo dan Megawati bertemu langsung pada April lalu. Prabowo mengunjungi kediaman Megawati di Jakarta Pusat dan melakukan pertemuan tertutup selama sekitar satu setengah jam. Sejak itu, keduanya dilaporkan sudah bertemu secara pribadi sedikitnya dua kali lagi.

Pertemuan pada April itu menjadi sebuah titik balik, membuat PDIP mengambil sikap yang lebih lunak terhadap pemerintah. Menurut sejumlah pengamat, Ketua DPR Puan, yang juga putri Megawati, mendukung pendekatan yang lebih akomodatif.

Faktor penting lainnya adalah popularitas Prabowo, menurut para analis.

Dalam pemilihan presiden 2024, Prabowo meraih 58,6 persen suara, mengalahkan dua rivalnya: Anies Baswedan dan calon dari PDIP, Ganjar Pranowo. Itu merupakan selisih kemenangan terbesar dalam sejarah pemilihan presiden Indonesia.

Setahun menjabat, sejumlah survei nasional menunjukkan popularitas Prabowo berada di kisaran angka 80 persen.

“Sebagian alasan mengapa Prabowo begitu populer adalah karena ia menjanjikan kebijakan dan program yang sama populernya di mata masyarakat,” kata Hendri Satrio dari Universitas Paramadina. “Itulah sebabnya tidak banyak politisi yang berani secara terbuka mengkritik Prabowo.”

Salah satu inisiatif tersebut adalah program MBG bagi anak-anak dan ibu hamil. Meski para pengkritik menilainya tidak realistis dan salah sasaran, namun survei Indonesia Social Survey (ISS) pada Juli menunjukkan program itu mendapatkan dukungan hingga 77 persen dari publik.

Pada 1 Agustus, sehari sebelum kongres nasional PDIP di Bali, Prabowo juga memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang dijatuhi hukuman penjara 3,5 tahun karena terlibat dalam kasus suap kepada pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Dengan amnesti tersebut, berarti Hasto tetap dinyatakan bersalah secara hukum namun tidak menjalani hukuman penjara.

Dalam kongres PDIP, Megawati menegaskan bahwa partainya akan mendukung semua kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia juga menyatakan bahwa PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi, melainkan “partai penyeimbang”.

“Belum pernah ada presiden Indonesia yang memiliki kekuasaan sebesar ini,” ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. “Seluruh kekuatan politik kini berada di belakang Prabowo.”

SUBSTANSI LEBIH PENTING DARI PELABELAN

Menurut para pengamat, kritik PDIP terhadap Prabowo sejauh ini terbatas pada pelaksanaan beberapa program unggulan presiden.

Bahkan ketika terjadi kasus keracunan makanan di beberapa wilayah akibat MBG, PDIP menolak menyerukan penghentian program tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 11.000 anak terdampak sejak program itu dimulai pada Januari.

Anggota DPR dari PDIP, Charles Honoris, dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional bulan lalu mendesak evaluasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus keracunan dalam MBG.

“Kalau masalah dihentikan atau tidak itu kebijakan bapak presiden. Kalau memang beliau merasa program ini tidak lagi dibutuhkan mungkin akan hentikan,” kata Charles.

Anggota DPR PDIP lainnya, Adian Napitupulu, mengatakan kepada CNA bahwa partainya selalu bertindak demi kepentingan rakyat, termasuk dengan membuka “rumah aspirasi” di berbagai daerah agar warga bisa menyampaikan keluhan mereka secara langsung.

“Label (oposisi atau koalisi) bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah PDIP sejak dulu hingga kini selalu menjaga kepentingan rakyat,” ujar Adian.

Sementara itu, kader senior PDIP Ganjar Pranowo membantah bahwa keputusan partainya untuk tidak menyebut diri sebagai oposisi merupakan hasil tawar-menawar politik.

“PDI Perjuangan partai penyeimbang menjadi keputusan kongres yang harus dilaksanakan (seluruh kader),” katanya kepada CNA, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil secara kolektif oleh anggota partai.

Ganjar menambahkan, perubahan sikap itu hanya bisa dilakukan melalui kongres partai berikutnya, meski belum jelas kapan akan digelar. Ganjar saat ini menjabat sebagai kepala bidang pemerintahan dan otonomi daerah di DPP PDIP.

Para pengamat meyakini sikap PDIP bisa berubah jika popularitas Prabowo menurun. Hal itu juga bergantung pada apakah PDIP akan mencalonkan kandidat sendiri dalam pemilihan presiden 2029.

“Saya yakin PDIP sudah menghitung untung-rugi dari posisinya saat ini, terutama dampaknya terhadap popularitas partai,” kata Hendri dari Universitas Paramadina.

“Menjelang 2029, saya yakin sikap itu perlahan berubah jika PDIP dan Partai Gerindra Prabowo kembali menjadi rival.”

Namun, jika pun PDIP akhirnya resmi menyatakan sebagai oposisi, para analis meragukan apakah hal itu cukup untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Indonesia.

“Kita membutuhkan oposisi, sebuah mitra yang kuat dan kritis, untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga seperti DPR dan pemerintahan secara keseluruhan,” ujar Kunto dari Universitas Padjadjaran.

“Publik kini tidak lagi melihat adanya ruang untuk diskusi kritis atau mekanisme check and balance. Tanpa fungsi pengawasan di parlemen, suara rakyat akan tumpah ke jalan, dan gelombang protes ini mungkin baru permulaan.”