Pemerintah bergerak redam gejolak pasar, tapi ekonom sebut akar masalah belum tersentuh

JAKARTA: Langkah terbaru Indonesia untuk menstabilkan rupiah dan menenangkan pasar saham mungkin berhasil menghentikan pelemahan mata uang dalam jangka pendek. Namun, para pengamat menilai persoalan yang lebih besar adalah menurunnya kepercayaan investor.

Setelah rupiah menyentuh rekor terendah sepanjang sejarah pada Senin (8/6), yakni di level Rp18.168 per dolar AS, Bank Indonesia (BI) bergerak cepat dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Selasa melalui kebijakan yang diumumkan di luar jadwal rapat reguler. Dengan langkah tersebut, suku bunga acuan naik menjadi 5,5 persen.

Bank Indonesia menyatakan, kenaikan suku bunga diperlukan karena nilai tukar rupiah telah melemah lebih dalam dari perkiraan sejak rapat kebijakan terakhir pada akhir Mei.

Pada Sabtu lalu, pemerintah juga menyepakati langkah untuk meningkatkan imbal hasil aset-aset Indonesia guna menarik arus masuk investasi portofolio dan menopang rupiah, meski rincian kebijakan tersebut hingga kini masih minim.

Para ekonom mengatakan kepada CNA bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan memulihkan kepercayaan investor dalam jangka panjang jika pemerintah tidak mengatasi persoalan mendasar terkait kredibilitas fiskal, kepastian kebijakan, dan tata kelola pemerintahan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, respons pemerintah sejauh ini belum menyentuh sumber utama kecemasan pasar, yakni anggaran negara.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tahun ini setelah penyedia indeks global MSCI pada Januari menyoroti masalah transparansi di pasar saham Indonesia, yang memicu aksi jual di tengah kekhawatiran Indonesia akan diturunkan ke status "frontier market".

Bloomberg baru-baru ini melaporkan bahwa IHSG telah turun 36 persen dari rekor tertingginya lima bulan lalu dan menjadi indeks dengan kinerja terburuk tahun ini di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantaunya.

Narasi "Sell Indonesia" juga muncul dalam beberapa hari terakhir di kalangan investor untuk mengurangi eksposur terhadap Indonesia, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan dan prospek fiskal negara ini.

"Menurut saya, masalahnya ada di fiskal," kata Bhima. Ia menambahkan bahwa pengetatan moneter akan berdampak terbatas terhadap rupiah selama pemerintah tidak secara jelas memangkas belanja yang tidak produktif.

Bhima mengatakan, suku bunga yang lebih tinggi justru dapat membebani sektor lain karena suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), kredit konsumsi, dan kredit modal kerja juga akan ikut naik.

SOLUSI SEMENTARA

Para analis mengatakan, kenaikan suku bunga terbaru dan upaya meningkatkan imbal hasil aset dapat membantu menopang rupiah dalam jangka pendek, tetapi tidak untuk jangka panjang.

Suku bunga yang lebih tinggi membuat aset berdenominasi rupiah lebih menarik bagi investor karena mereka bisa memperoleh imbal hasil yang lebih besar dari instrumen keuangan Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal, kondisi tersebut dapat membantu memperlambat arus keluar modal dan menopang nilai tukar rupiah.

"Kita sudah bisa melihat dampaknya," kata Faisal. "Rupiah yang sebelumnya terus melemah kini mulai stabil."

Setelah menyentuh rekor terendah pada Senin, rupiah menguat ke level 18.141 per dolar AS pada Selasa dan 17.971 pada Rabu.

Pasar saham Indonesia juga mulai pulih dari titik terendahnya dalam lima tahun terakhir.

IHSG ditutup di level 5.902,37 pada Rabu, setelah sempat menyentuh level terendah dalam lima tahun di 5.342,14 pada Senin.

Namun, Faisal mengatakan bahwa "untuk perbaikan ekonomi secara keseluruhan, tentu tidak cukup hanya dengan satu atau dua kebijakan".

Menurut dia, karena persoalan utamanya adalah kepercayaan, pelaku usaha dan investor harus yakin bahwa kebijakan pemerintah bergerak ke arah yang tepat dan didukung tata kelola yang efektif.

Senada dengan itu, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kenaikan suku bunga memang bermanfaat, tetapi hanya sebagai penstabil sementara.

Ia mengatakan, keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen sudah lama dinantikan pelaku pasar uang karena selisih antara imbal hasil aset Indonesia dan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) semakin menyempit. Menurutnya, kenaikan tersebut membantu memperkuat rupiah.

Namun, Wijayanto mengingatkan bahwa langkah itu "hanya mengobati gejala".

Ia menuturkan, peningkatan imbal hasil aset dan menjaga likuiditas pasar keuangan sama-sama penting, tetapi keduanya sering kali sulit dicapai secara bersamaan. Imbal hasil yang lebih tinggi dapat membantu menopang rupiah, namun juga berpotensi mengurangi likuiditas dan membebani dunia usaha.

"Yang paling penting adalah menjaga keseimbangan di antara keduanya," ujarnya.

Sementara itu, Bhima dari CELIOS mengingatkan bahwa suku bunga acuan yang lebih tinggi juga dapat membuat biaya pinjaman bagi rumah tangga dan dunia usaha menjadi lebih mahal.

Perbankan dapat menaikkan suku bunga KPR, kredit konsumsi, kartu kredit, dan kredit modal kerja. Menurut Bhima, kondisi itu dapat mempersulit masyarakat untuk membeli rumah atau kendaraan, serta menghambat ekspansi dan perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan.

MENTERI KEUANGAN DIGANTI?

Di tengah tekanan pasar, beredar spekulasi mengenai kemungkinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan terkena perombakan kabinet. Purbaya baru menjabat pada September tahun lalu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Para analis menyampaikan, spekulasi tersebut menjadi perhatian bukan hanya karena menyangkut posisi penting di bidang ekonomi, tetapi juga karena mencerminkan sosok yang diinginkan pasar: figur yang mampu berkomunikasi dengan jelas, memiliki kredibilitas di mata investor, dan dinilai mampu mengelola risiko fiskal.

Sebelum menjabat Menteri Keuangan, Purbaya dikenal sebagai teknokrat yang jarang menjadi sorotan publik saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, setelah masuk ke kabinet, ia menunjukkan pendekatan yang lebih agresif, kerap melontarkan pernyataan yang dinilai kontroversial oleh para pengamat serta mengambil langkah-langkah fiskal yang berani. Pendahulunya, Sri Mulyani, dikenal dengan pendekatannya yang lebih hati-hati dalam menjaga disiplin fiskal.

Ia mengalihkan dana cadangan negara yang disiapkan untuk menghadapi masa sulit guna mendorong perekonomian. Langkah tersebut menuai kritik dari para ekonom dan sejauh ini belum menunjukkan hasil yang nyata.

Bhima mengatakan, gaya komunikasi Purbaya - yang kerap menanggapi kritik secara konfrontatif - telah memengaruhi kepercayaan pasar dan bahwa pasar menginginkan sosok yang mampu menenangkan situasi.

Ia menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan Purbaya belum berhasil meyakinkan investor, sementara kebijakan fiskal yang diambil sejauh ini juga belum menyelesaikan persoalan mendasar.

Pada akhir pekan lalu, Purbaya membantah kabar bahwa dirinya akan mundur dan berupaya melawan narasi "Sell Indonesia". Ia mengatakan bahwa terlepas dari gejolak pasar belakangan ini, kondisi fiskal dan perekonomian masih bagus.

"Tren 'Sell Indonesia' yang saya baca itu keliru," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, rumor mengenai pergantian Purbaya mencerminkan keinginan pasar akan sosok yang kredibel, memiliki rekam jejak yang jelas, dan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap pasar.

Ia mencatat bahwa nama mantan Menteri Keuangan Chatib Basri sempat disebut-sebut sebagai pengganti karena reputasi dan pengalamannya.

Namun, Eko mengingatkan bahwa menteri baru mana pun akan menghadapi kesulitan jika tidak diberi ruang untuk mengusulkan kebijakan yang lebih masuk akal dan ramah pasar.

"Jika menteri baru datang tetapi tidak berani mengajukan gagasan yang lebih konkret dan lebih sesuai dengan logika pasar, itu akan sulit," katanya.

Menurut Eko, pasar tidak akan puas hanya dengan reli yang berlangsung satu atau dua hari jika kekhawatiran mendasar terkait belanja negara dan arah kebijakan fiskal masih belum terjawab.

Ia menambahkan, investor menginginkan perbaikan yang bersifat struktural, termasuk kejelasan mengenai program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Faisal dari CORE Indonesia mengatakan perombakan kabinet atau penyesuaian terhadap program-program utama pemerintah harus disertai langkah konkret yang menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal terus membaik.

Wijayanto mengatakan, pergantian pejabat mungkin dapat memperbaiki komunikasi, tetapi dampaknya tidak akan signifikan jika arah kebijakannya tetap sama.

"Kementerian Keuangan memiliki kewenangan yang terbatas. Gagasan korektif utama dan perubahan kebijakan harus datang langsung dari Presiden," ujarnya.

MBG, DANANTARA, DAN HARGA BBM

Para pengamat juga menilai pengumuman kebijakan atau program pemerintah yang kerap muncul secara mendadak, terutama yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan fiskal, turut menghambat kepercayaan pasar.

Eko mengatakan pasar dibuat gelisah oleh kebijakan seperti pembentukan badan baru pemerintah, Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang akan mengelola ekspor komoditas utama seperti minyak sawit mentah, batu bara, dan feroaloi.

DSI berada di bawah naungan badan pengelola investasi Danantara, yang juga menjadi sorotan terkait transparansi dan tata kelola menurut sejumlah ekonom, termasuk Wijayanto dari Universitas Paramadina.

Bhima mengatakan, ketidakpastian terkait Danantara, yang ditujukan untuk mengelola aset seluruh badan usaha milik negara (BUMN) senilai lebih dari US$900 miliar, turut menambah tekanan terhadap rupiah karena berdampak pada aturan ekspor dan arus masuk devisa.

Sementara itu, pada Rabu, PT Pertamina (Persero) secara mengejutkan menaikkan harga Pertamax, bensin nonsubsidi RON 92, lebih dari 30 persen dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamina menyebut kenaikan harga minyak dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah sebagai alasannya.

Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, merupakan pengimpor minyak dan terdampak lonjakan harga minyak mentah sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari.

Menurut para analis, kenaikan harga Pertamax dapat mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite yang dijual seharga Rp10.000 per liter, sehingga berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah.

Meski Pertamax hanya menyumbang porsi kecil dari total konsumsi BBM, Wijayanto mengatakan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan Pertalite dan Biosolar agar antrean panjang tidak memicu kepanikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada Rabu bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus untuk mengurangi dampak kenaikan harga Pertamax.

"Masih disiapkan. Kalau sudah diputuskan nanti kami sampaikan. Saya harus melapor ke presiden terlebih dahulu," kata Airlangga kepada wartawan.

Menanggapi narasi negatif di tingkat internasional seperti "Sell Indonesia", Eko dari INDEF berpendapat, pemerintah perlu merespons dengan lebih hati-hati, menggunakan data serta melakukan koreksi kebijakan yang sesuai dengan logika pasar.

Menurut dia, para pejabat tidak seharusnya menanggapi kritik dari media asing atau investor secara defensif maupun emosional.

Eko mengatakan, investor dan lembaga pemeringkat mengkhawatirkan keberlanjutan fiskal, termasuk jatuh tempo utang dalam jumlah besar serta kecukupan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja.

Menurut dia, cara menghentikan narasi "Sell Indonesia" dan memulihkan kredibilitas dalam jangka panjang adalah dengan menunjukkan koreksi fiskal yang kredibel, mengurangi kebijakan yang mengejutkan pasar, serta menghindari pernyataan yang terkesan tidak bersahabat terhadap investor asing.

"Jawab kritik itu dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik," ujarnya.

Sejumlah analis menunjuk program MBG sebagai salah satu sumber kekhawatiran utama karena alokasi anggarannya yang besar serta kasus dugaan korupsi yang belakangan menjerat para mantan pimpinannya.

Bhima mengatakan, program tersebut, yang semula dianggarkan menelan biaya Rp335 triliun tahun ini sebelum dipangkas menjadi Rp268 triliun, sebaiknya dikenakan moratorium sementara. Menurut dia, proyek-proyek besar lainnya juga perlu ditunda sembari pemerintah menyiapkan stimulus dan mengevaluasi efisiensi anggaran.

Ia mengatakan, tanpa mekanisme yang transparan dan memiliki dasar hukum untuk merevisi belanja negara, pernyataan mengenai pemangkasan atau perbaikan program hanya akan dianggap sebagai langkah kosmetik.

Faisal dari CORE Indonesia juga menuturkan, program MBG tidak hanya perlu diperkecil, tetapi juga dibuat lebih tepat sasaran dan lebih efektif, sekaligus membuktikan bahwa program tersebut tidak menambah risiko fiskal.

Eko mengatakan, pemerintah perlu memastikan setiap gagasan diuji terlebih dahulu sebelum diumumkan, serta memanfaatkan penghematan dari program-program besar untuk melindungi masyarakat dari dampak pelemahan rupiah dan kenaikan biaya hidup.

Para pengamat mengatakan pelemahan rupiah dan penurunan pasar saham mungkin pada awalnya terasa jauh bagi masyarakat.

Namun, tekanan tersebut pada akhirnya dapat muncul dalam bentuk kenaikan harga barang impor atau produk lokal yang menggunakan bahan baku impor, seperti tahu dan tempe, kenaikan biaya bahan bakar dan transportasi, biaya pinjaman yang lebih tinggi, perlambatan aktivitas usaha, serta melemahnya perekrutan tenaga kerja.

Bhima mengatakan, meski pusat perbelanjaan dan kafe di kota-kota besar masih ramai, hal itu tidak serta-merta menunjukkan ekonomi yang sehat.

Menurut dia, kondisi itu bisa mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk tetap menikmati pengeluaran-pengeluaran kecil karena semakin sulit mewujudkan target keuangan yang lebih besar, seperti membeli rumah atau menyiapkan dana pendidikan.

Pemerintah berupaya mendorong perekonomian dengan menggelar program diskon belanja nasional pada 8 Juni hingga 12 Juli, yang menawarkan potongan harga hingga 50 persen dan melibatkan sekitar 800 merek, 80.000 gerai ritel, serta sedikitnya 414 pusat perbelanjaan dan pusat ritel di 24 provinsi.

Dalam keterangannya, Kementerian Pariwisata menyatakan, program tersebut dirancang untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha dan sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata menilai situasi nilai tukar saat ini dapat menjadi peluang untuk menarik wisatawan regional, seperti dari Malaysia, Singapura, dan Brunei.

Pada akhirnya, para ahli mengatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai instrumen untuk menenangkan pasar, tetapi kepercayaan hanya akan pulih jika investor dan masyarakat melihat pemerintah bersedia mengakui masalah yang ada dan memperbaikinya.

"Rupiah dan IHSG memburuk akibat sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak tegas, tidak tersosialisasi dengan baik, dan tidak melalui uji pasar," kata Eko.

"Saya kira yang benar-benar perlu dilakukan sekarang adalah mengurangi kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan polemik baru di pasar. Gagasan-gagasan baru harus diuji terlebih dahulu," ujarnya.