Presiden Prabowo persilakan KPK proses Wamenaker Immanuel Ebenezer sesuai hukum

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya untuk tidak mencampuri proses hukum setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8), tidak lama setelah Immanuel diumumkan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Presiden sudah mendapatkan laporan, dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya," kata Prasetyo, seperti diberitakan CNN Indonesia.

Prasetyo menambahkan pemerintah prihatin atas kasus tersebut dan menegaskan akan segera melakukan pergantian bila Noel terbukti bersalah. 

Ia juga menyebut Prabowo menyayangkan peristiwa itu, pasalnya Presiden telah berulang kali mengingatkan bahwa sikap antikorupsi harus dimulai dari pejabat pemerintahan.

"Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan," kata dia.

Noel merupakan pejabat pertama di Kabinet Merah Putih yang terjerat OTT KPK. Ia diciduk pada Rabu (20/8) malam di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. 

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyebut kasus Noel sebagai pukulan telak bagi pemerintahan Prabowo. "Apa yang dialami oleh Wamenaker itu seperti memasukkan bola ke gawang sendiri, atau gol bunuh diri," kata dia.

Namun, Nasir juga mengapresiasi sikap Presiden yang tidak melakukan intervensi. 

Selain Noel, KPK mengatakan ada total 10 orang yang turut ditangkap dalam OTT Rabu malam. KPK juga menyita uang tunai, puluhan mobil, dan sebuah motor sport Ducati. 

Noel yang merupakan kader Partai Gerindra diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).