Isu reshuffle kabinet menguat, Menlu Sugiono akan diganti?
Posisi Wamenkeu yang kosong ditinggalkan Thomas Djiwandono juga akan diisi.
JAKARTA: Isu kocok ulang kabinet kembali mengemuka di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah posisi strategis disebut berpotensi mengalami perubahan, termasuk kursi Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Kabar reshuffle kabinet ini diwartakan Tribun pada Selasa (27/1) dan disebut santer terdengar akan berlangsung pada Februari mendatang. Dalam isu yang beredar di berbagai media, Menlu Sugiono disebut akan dipromosikan menjadi Menko PMK, sementara Pratikno yang saat ini menjabat Menko PMK dikabarkan akan digeser menjadi penasihat presiden.
Sementara itu, keponakan Presiden Prabowo, Budi Djiwandono, yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR RI, disebut berpotensi menggantikan Sugiono sebagai Menlu.
Isu tersebut mencuat setelah pernyataan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelang rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra pada Senin (26/1).
Dalam pernyataannya, Utut memberi sinyal bahwa Budi Djiwandono berpeluang masuk ke jajaran eksekutif, meski tidak menyebutkan posisi yang dimaksud.
"Mohon izin di depan ada Pak Menhan, Panglima dan Kepala BIN, yang hadir itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You cannot beat the band with uniform," ujar Utut.
KRITIKAN TERHADAP MENLU
Menanggapi kabar tersebut, Sugiono mengaku belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menyebut baru mengetahui isu tersebut dari pemberitaan media.
"Saya belum pernah mendengar. Saya baru dengar sekarang," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat diwawancara Kompas TV, Selasa (27/1).
Sugiono menegaskan bahwa keputusan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya pada akhir Desember lalu, Menlu Sugiono menuai kritik dari mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal.
Melalui media sosial, Dino mengaku mendapatkan laporan bahwa di bawah kepemimpinan Sugiono para duta besar mengalami penurunan kinerja karena pemotongan anggaran, demoralisasi, dan tidak terdorong berinisiatif.
Selain itu, para dubes juga sulit bertemu dengan menlu ketika pulang ke Indonesia. Risikonya, kata Dino, banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada tindak lanjutnya atau tidak tertindaklanjuti dengan baik.
Dino juga mengkritisi komunikasi publik Sugiono. Menurut Dino, dalam setahun terakhir jarang ada penjelasan dari Menlu mengenai strategi politik luar negeri Indonesia.
Selain isu pergantian Menlu dan Menko PMK, jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) juga tengah menjadi sorotan. Posisi tersebut saat ini kosong setelah Thomas Djiwandono - kakak dari Budi Djiwandono - terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) usai dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa calon terkuat pengganti Thomas adalah mantan Deputi Gubernur BI Juda Agung, yang disebut akan bertukar posisi dengan Thomas.
Sebagai informasi, Juda Agung baru saja mengakhiri masa jabatannya di BI pada 13 Januari 2026 setelah menyampaikan pengunduran diri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah tiga kali melakukan reshuffle kabinet, masing-masing pada 19 Februari 2025, 8 September 2025, dan 17 September 2025.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.