Mampukah reshuffle kabinet Presiden Prabowo menjawab keresahan publik?

JAKARTA: Reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) bertujuan untuk meredam ketidakpuasan publik usai gelombang protes yang terjadi belakangan ini, demikian pendapat para pengamat.

Para pengamat juga menyebut langkah Prabowo ini bertujuan mengukuhkan kekuasaan politiknya melalui penggantian menteri yang masih terhubung dengan mantan presiden Joko Widodo.

Ada lima menteri yang diganti, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah lama menjabat. Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang khusus menangani pelaksanaan ibadah haji.

Menggantikan Sri Mulyani adalah ekonom Purbaya Yudhi Sadewa yang tengah menjabat ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi digantikan oleh wakilnya, Ferry Juliantono. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR.

Budi Gunawan dicopot dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), sementara Dito Ariotedjo diberhentikan dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Pengganti keduanya belum diumumkan.

Menurut para pengamat, menteri-menteri yang dicopot adalah mereka yang dianggap telah memicu kemarahan publik.

Budi Arie sebelumnya diduga terlibat dalam praktik judi online saat dia menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Jokowi.

Dito sempat dikaitkan dengan kasus korupsi sebelum menjabat menteri, namun ia membantah menerima suap. 

Sementara Karding menuai kontroversi setelah fotonya viral. Dalam foto itu, dia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terlihat bermain domino bersama Aziz Wellang, pengusaha yang pernah ditetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar.

Pekan lalu di tengah aksi protes terhadap kekerasan polisi dan tunjangan DPR, rumah Sri Mulyani jadi sasaran penjarahan massa. Tiga rumah anggota DPR juga disatroni para penjarah.

“Saya kira dalam beberapa hari terakhir, terutama saat demonstrasi dan sebelumnya, kinerja ekonomi negara memang jadi sorotan,” kata Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Jadi ini kemudian dikaitkan dengan kinerja para menteri yang diganti. Misalnya, isu ekonomi dikaitkan dengan menteri keuangan, lalu ada isu judi online yang diduga melibatkan Menteri Budi (Arie),” ujar Wasisto.

Ini adalah reshuffle kedua yang dilakukan Prabowo. Sebelumnya pada Februari lalu, Prabowo mencopot Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).

Meski kali ini lebih banyak menteri yang diganti, namun menurut pengamat langkah Prabowo masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh kebanyakan rakyat Indonesia.

Perombakan kabinet dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan publik. Menurut pengamat, pemerintah perlu mengevaluasi lagi berbagai kebijakan yang telah membebani perekonomian.

MENGAPA SEKARANG?

Perombakan kabinet ini dilakukan setelah aksi protes berlangsung selama dua pekan di Indonesia, menewaskan 10 orang. Pengamat mengatakan, peristiwa ini adalah ujian terberat Prabowo sejak menjabat presiden pada Oktober lalu.

Wawan Mas’udi, dosen politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengatakan Prabowo bergerak cepat mengganti sejumlah menteri untuk menjaga legitimasi pemerintahan yang masih sangat baru.

“Dari perspektif keamanan nasional dan legitimasi kepemimpinan Prabowo, protes ini jelas menjadi kekhawatiran, karena pemerintahan ini bahkan belum genap setahun,” kata Wawan.

“Jadi saya melihat ini sebagai respons cepat terhadap perkembangan dalam beberapa minggu terakhir, baik dari sisi situasi politik maupun ekonomi saat ini.”

Sementara Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif lembaga kajian Charta Politika, mengatakan langkah ini terkesan terburu-buru, terlihat dari posisi Menko Polkam dan Menpora yang masih kosong.

Yunarto menambahkan, reshuffle juga bisa dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari gelombang protes serta tuntutan publik atas reformasi jangka pendek dan jangka panjang yang dikenal dengan "17+8 tuntutan rakyat”.

Sementara itu, Wasisto mengatakan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dinilai dapat mengatasi masalah korupsi yang berulang dalam pengelolaan ibadah haji, sekaligus memberi posisi tawar lebih kuat ketika berhadapan dengan pemerintah Arab Saudi karena urusan ini akan ditangani langsung oleh menteri.

Hal ini, lanjutnya, bisa mempermudah negosiasi dan pada akhirnya menghasilkan capaian positif yang akan disambut publik, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Wasisto mengatakan publik akan menilai reshuffle berdasarkan hasil nyata yang diberikan, seperti ketersediaan lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, serta kemungkinan turunnya biaya haji atau umrah.

REKALIBRASI KEKUASAAN

Perombakan kabinet ini dilakukan secara mendadak. Laporan media menyebutkan, beberapa pejabat bahkan baru diinfokan sekitar tiga jam sebelum mereka dilantik pada Senin sore.

Pengamat mengatakan, reshuffle kali ini bukan hanya alat mengukur kinerja menteri yang dicopot tapi juga konsolidasi kekuasaan.

Wasisto dari BRIN mengatakan, Prabowo kemungkinan mempertimbangkan faktor pribadi maupun politik dalam penunjukan para menteri baru.

Menurut dia, Purbaya dengan pengalamannya di pemerintahan sebagai teknokrat, adalah "orang yang tepat" menjabat menteri keuangan.

Purbaya menjabat ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020 dan pernah menduduki berbagai posisi di sejumlah kementerian, termasuk di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Namun, Yunarto mencatat pasar justru merespons dengan negatif.

Pada Selasa (9/9) Reuters melaporkan bahwa pencopotan Sri Mulyani mengejutkan pasar, karena investor khawatir kredibilitas fiskal yang dibangun dengan susah payah bisa terkikis oleh rencana belanja anggaran populis yang nilainya fantastis.

Nilai tukar rupiah anjlok lebih dari 1 persen pada Selasa, mendorong Bank Indonesia melakukan intervensi untuk menstabilkan mata uang. Reuters mencatat, rupiah terakhir melemah 0,9 persen ke level Rp16.440 per dolar AS.

Saham di Bursa Efek Jakarta juga turun 1 persen, dengan saham perbankan menjadi penekan utama.

Bank Indonesia juga aktif di pasar obligasi dengan membeli surat utang pemerintah berjangka panjang demi menstabilkan pasar, kata dua pelaku pasar kepada Reuters.

Selain itu, kata Yunarto, Purbaya melontarkan pernyataan yang berpotensi memicu kontroversi tidak lama setelah pelantikannya pada Senin.

Purbaya mengatakan bahwa aksi protes masyarakat yang dituangkan dalam tuntutan 17+8 akan mereda jika kondisi perekonomian Indonesia membaik.

"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang. Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis," kata dia.

Ketika Prabowo mulai menjabat pada akhir Oktober tahun lalu, ia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8 persen. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen. 

Ferry Juliantono yang menggantikan Budi Arie adalah pengurus Gerindra, partai Prabowo. Menurut Wawan dari UGM, Prabowo menempatkan loyalis seperti Ferry agar program andalan seperti koperasi desa dapat berjalan lancar.

Wawan juga mengatakan bahwa pencopotan Budi Arie menunjukkan bahwa Prabowo ingin "merekalibrasi" kekuasaannya dan Jokowi.

Budi Arie bukan anggota partai, namun merupakan loyalis sejati Jokowi. Dia adalah pendiri dan ketua kelompok relawan ProJokowi, Projo, yang mendukung Jokowi saat memenangi Pilpres 2014 dan 2019

Meski masih ada beberapa menteri di Kabinet Prabowo yang terkait dengan Jokowi, Budi dipandang sebagai pendukung terbesar sang mantan presiden.

Reshuffle ini bertolak belakang dengan prediksi sejumlah analis bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergabung ke pemerintahan jika ada perombakan kabinet.

PDIP masih belum menentukan akan bergabung dengan koalisi atau beroposisi. Namun sebelumnya PDIP telah menyatakan akan mendukung program pemerintah yang dinilai baik, dan akan menentang jika dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Karena posisi politik PDIP yang belum jelas, Yunarto dari Charta Politika menduga bahwa hal ini yang membuat Prabowo mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. 

Budi Gunawan telah dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Menurut saya, ini menunjukkan (preferensi) bahwa kabinet sebaiknya lebih banyak diisi orang-orang yang loyal kepada dia (Prabowo), bukan kepada Jokowi atau Megawati,” ujar Yunarto.

Tidak masuknya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan bisa berdampak positif bagi demokrasi Indonesia, “karena pemerintahan tanpa checks and balances dan tanpa partai oposisi juga akan dipandang sebagai pemerintahan otoriter,” tambah Yunarto.

LANGKAH KE DEPAN

Untuk benar-benar meredam kekecewaan publik, para pengamat mengatakan bahwa pemerintah harus bisa mengatasi akar permasalahan yang bersumber dari kesenjangan ekonomi.

Menurut Yunarto, Prabowo perlu mengevaluasi kembali rancangan anggaran 2026 yang saat ini tengah difinalisasi DPR.

“Kalau kita tidak melakukan evaluasi dan mengawasi program-program ambisius, kita akan terjebak dalam siklus kekurangan dana yang tak berkesudahan,” ujar Yunarto, merujuk pada program andalan Prabowo seperti program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar, ibu hamil, dan keluarga miskin yang ditaksir memakan anggaran hingga Rp460 triliun.

Ia menegaskan persoalan ini bukan hanya soal kinerja satu atau dua menteri.

“Semua berawal dari rancangan yang terlalu ambisius di tengah kondisi fiskal yang sudah sangat berat,” kata Yunarto.

“Kalau ini tidak disadari, saya kira siapa pun menteri keuangannya tidak akan sanggup menanggung beban tersebut.”

Para pengamat berharap reshuffle kabinet ini bisa menjadi batu pijakan menuju reformasi kebijakan yang lebih luas.

“Reshuffle hanyalah alat untuk memicu perubahan kebijakan yang menyebabkan gejolak dalam beberapa hari terakhir,” kata Wasisto.

“Masalahnya, sejauh ini kita hanya melihat perubahan di sektor ekonomi,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa pergantian menteri pemuda dan olahraga tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Koreksi kebijakan lebih lanjut, khususnya di luar bidang ekonomi, akan menentukan keberhasilan pemerintah, ujar Wawan.

Wawan melanjutkan, kemarahan publik belakangan ini bersumber dari ketimpangan serta kesenjangan sosial dan ekonomi antara elite dan masyarakat.

Banyak elite dan pejabat publik dipandang kurang berempati terhadap kesulitan masyarakat.

“Karena itu, kalau ingin ada perubahan, suka atau tidak, para pemimpin harus bisa menjawab persoalan publik ini,” ujar Wawan.

“Saya kira penting juga dicatat bahwa pemerintahan bukan hanya soal menjalankan prioritas presiden, tetapi juga memastikan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang adil lewat instrumen seperti otonomi daerah.”