Selatan padat, utara tersendat: Bisakah Bali berbenah menyeimbangkan dua sisi pulau yang timpang?

BALI: Selama puluhan tahun, kondisi di pantai utara Bali bak bumi dan langit dengan wilayah selatannya yang ramai.

Di pantai Kuta dan Canggu di selatan Bali, para turis memadati restoran-restoran, bar dan kelab malam. Sementara turis di sisi pulau utara datang untuk menikmati pantai yang seakan tak tersentuh, mendaki bukit yang dirimbuni hutan atau jalan-jalan di desa-desa yang masih kental akan tradisi.

Tapi semua itu akan segera berubah.

Pemerintah Indonesia telah merencanakan pembangunan bandara internasional baru di Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Ini adalah sebuah proyek ambisius yang akan mereklamasi Laut Bali untuk pulau buatan seluas 900 hektare.

Dirancang berbentuk seperti penyu raksasa, bandara ini akan memiliki dua landasan pacu, yang salah satunya mampu dilandasi pesawat komersial terbesar dunia, Airbus A380. Pulau buatan ini juga akan dilengkapi dermaga untuk memfasilitas pesawat amfibi.

Selain itu, juga akan dibangun mal-mal, ruang konvensi serta hotel di sebuah kawasan metropolis baru yang luasnya sama seperti kota terbesar di Bali Utara, Singaraja. Terbersit juga rencana menjadikan Buleleng sebagai pusat produksi film bernama "Baliwood".

Selemparan batu dari lokasi tersebut, akan dibangun jalan tol baru sepanjang 60km yang menghubungkan kota Kubutambahan di Bali Utara dengan Mengwi di pinggiran Denpasar. Jalur rel kereta sepanjang 100km juga direncanakan dibangun untuk menghubungkan Kubutambahan dengan Bandara Ngurah Rai.

Jalan tol dan rel kereta ini akan menembus perbukitan dan pegunungan dengan hutan lebat yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Pemerintah juga berencana meningkatkan kualitas pelabuhan yang banyak terdapat di Bali bagian utara agar bisa disandari speedboat, yacht atau bahkan kapal pesiar. Sejauh ini, pelabuhan-pelabuhan itu hanya mampu menampung kapal kayu pencari ikan.

Berbagai rencana ini telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya berkomitmen saya ingin membangun North Bali International Airport. Kita akan bikin Bali mungkin the new Singapore, the new Hongkong, dengan (bandara baru) sebagai pusat kawasan ini,” kata Prabowo pada 3 November tahun lalu, seperti dikutip oleh Kompas.

Banyak yang menyambut baik rencana pemerintah tersebut.

Pasalnya, dari 10 juta turis dalam negeri dan 6,3 juta turis mancanegara yang ke Bali tahun lalu, hanya sekitar 600.000 yang menyambangi Buleleng.

Porsi turis yang kecil ini jadi salah satu alasan mengapa Buleleng memiliki angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di Bali. Buleleng juga merupakan kabupaten terpadat, dengan 826.000 penduduk dari 4,3 juta total populasi Bali.

"Tidak ada lagi anak muda di desa kami, semuanya mencari kerja di selatan atau keluar negeri," kata Made Sudirsa, kepala sebuah desa yang terletak 15 menit dari lokasi rencana pembangunan bandara.

"Harapan kami, proyek-proyek ini bisa meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja."

Namun, tidak semua orang di Buleleng memiliki antusiasme yang sama dengan Sudirsa, terutama dalam menyikapi kehadiran bandara. Ada pihak-pihak yang khawatir proyek ini akan menggusur ribuan rumah penduduk serta merusak lingkungan.

"Kami telah melihat dampak bandara terhadap Bali Selatan: Kriminalitas, turis-turis yang tidak tahu aturan, dan hilangnya desa, persawahan, serta hutan," kata Ketut Artawan, warga Kubutambahan.

"Kami tidak mau itu terjadi di Buleleng."

Perbedaan pendapat soal proyek ini juga terjadi di kalangan masyarakat Bali di sisi selatan.

"Kami, masyarakat di selatan juga harus memikirkan saudara-saudara kami di utara. Mereka juga perlu turis dan investor," kata Anak Agung Ngurah Sukarsana, tokoh adat di kabupaten Gianyar, Bali selatan.

"Di selatan, kami sering melihat turis-turis terjebak macet, ketinggalan pesawat, tidak dapat kamar hotel dan terpaksa tidur seadanya. Ini buruk untuk citra Bali. Kami tidak bisa membiarkan pembangunan hanya terjadi di selatan."

Pemilik agen perjalanan di Denpasar, Putu Yoga, menyampaikan pandangan berbeda.

"Ada turis-turis yang ingin menjauhi hiruk-pikuk dan mencari ketenangan. Banyak juga yang ingin keluar dari jalur biasa dan berwisata ke tempat yang jarang didatangi orang. Beberapa ingin merasakan Bali yang otentik dan tidak ingin tinggal di hotel atau restoran modern," kata dia.

"Jika Bali Utara akhirnya jadi seperti selatan, mereka tidak akan datang lagi ke Bali dan pergi ke tempat lain."

Sementara itu, para pakar meragukan kelayakan bandara di Bali Utara dan proyeksi keuntungan yang diperoleh. Mereka khawatir bandara ini akan menjadi satu lagi bandara yang tak terpakai seperti Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, atau Dhoho di Kediri, Jawa Timur, yang hanya melayani sedikit sekali penerbangan setiap harinya.

Selain itu, adanya dana untuk proyek infrastruktur baru juga diragukan. Pasalnya pemerintah pusat di Jakarta tengah melakukan pemangkasan anggaran dan menangguhkan sementara berbagai proyek pembangunan besar.

APAKAH BALI BENAR-BENAR PERLU BANDARA BARU?

Awalnya Bandara Ngurah Rai hanya memiliki landasan pacu sepanjang 700m di masa pemerintahan kolonial Belanda pada 1930, didirikan di sebuah desa nelayan yang sepi sekitar 13km dari ibukota Bali, Denpasar.

Seiring waktu, pantai-pantai di sekitarnya seperti Kuta dan Jimbaran menjelma menjadi lokasi favorit wisatawan dari seluruh dunia. Sejak saat itu, pembangunan pesat terjadi di wilayah di radius 15 hingga 30km dari bandara, mengubah persawahan dan hutan menjadi hotel, vila, taman hiburan dan restoran.

Alhasil, pantai-pantai di Bali selatan saat ini penuh sesak dengan turis. Beberapa pantai bahkan hanya bisa diakses melalui hotel dan pusat perbelanjaan.

Di Bali selatan, kemacetan sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Pada 30 Desember 2023, kemacetan parah memaksa para wisatawan jalan kaki beberapa kilometer ke Bandara Ngurah Rai sembari menyeret koper mereka.

Namun pembangunan ini kebanyakan hanya berkonsentrasi di empat kabupaten di Selatan Bali: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Semakin menjauhi Bandara Ngurah Rai yang jadi satu-satunya pintu masuk internasional Bali, nafas pembangunan kian redup.

Dan tidak ada daerah di Bali yang lebih jauh dari bandara selain Buleleng. Perjalanan menggunakan mobil dari Ngurah Rai ke Buleleng bisa memakan waktu tiga hingga empat jam, melintasi medan yang berbukit-bukit.

"Pembangunannya sangat pesat di Bali Selatan. Sayangnya, hal ini menciptakan masalah seperti kemacetan, alih fungsi lahan, sampah dan yang lain. Tapi di waktu yang sama, ada daerah yang kurang berkembang dengan sedikit sekali turis," kata kepala dinas pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun.

"Kita harus melakukan sesuatu agar pembangunannya lebih seimbang. Kami ingin mendorong turis untuk datang ke utara. salah satu caranya adalah membangun bandara kedua di Buleleng." 

Bandara Ngurah Rai sudah kewalahan melayani keluar masuknya pesawat.

Dengan hanya satu landasan pacu, bandara itu hampir mencapai batas maksimumnya yaitu 24 juta penumpang per tahun. Menurut laporan Angkasa Pura I, pada 2024 bandara ini melayani 23,6 juta penumpang.

Selama musim liburan seperti Natal dan Tahun Baru, bandara ini melayani sekitar 400 pesawat yang lepas landas dan mendarat setiap harinya.

Apron Bandara Ngurah Rai - area pesawat diparkir, dimuat, dibongkar, diisi bahan bakar, dan naik penumpang - hanya memiliki kapasitas 62 pesawat pada satu waktu.

Keterbatasan ini terkadang jadi tantangan tersendiri bagi operator bandara. Selama KTT G20 pada tahun 2022, Bandara Ngurah Rai harus membatasi jumlah penerbangan reguler dan melarang pesawat komersial untuk parkir semalaman agar ada ruang bagi para pemimpin dan pejabat dunia yang hendak datang.

Ada rencana untuk menambah terminal dan meningkatkan kapasitas menjadi 32 juta pada akhir tahun ini, namun Angkasa Pura I memperkirakan kapasitas baru itu akan terlampaui pada 2031.

Bandara Ngurah Rai sudah tidak bisa lagi dikembangkan. Pasalnya, bandara seluas 269 hektare ini telah memakan hampir seluruh ruang di titik tersempit di pulau Bali dengan laut di kedua sisinya.

"Bali membutuhkan bandara lain. Berdasarkan berbagai studi yang dilakukan pemerintah pusat, lokasi terbaik untuk itu adalah di Bali Utara," ujar Pemayun - Kepala Dinas Pariwisata.

RENCANA PEMBANGUNAN DI BALI

Gagasan untuk membangun bandara di Bali Utara sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, dijanjikan oleh para politisi untuk merayu para pemilih di Buleleng.

"Tapi tidak ada yang terwujud dan masalah utamanya adalah uang," kata Chappy Hakim, pensiunan jenderal angkatan udara yang kini menjadi pengamat penerbangan, kepada CNA.

Sejak 2018, pemerintah telah mengatakan bahwa pembangunan bandara baru Bali tidak akan didanai dari uang pembayar pajak, melainkan dengan skema kemitraan pemerintah-swasta.

Saat ini ada dua bandara yang sudah dibangun dengan skema tersebut: Bandara Dhoho di Kediri yang dibiayai perusahaan rokok raksasa Gudang Garam, dan Bandara Singkawang di Kalimantan Barat, hasil patungan empat orang terkaya di Indonesia. Keduanya mulai beroperasi tahun lalu.

Beberapa perusahaan telah menyatakan ketertarikan mereka untuk membangun bandara di Bali Utara, namun ada satu perusahaan yang sudah sangat serius: BIBU Panji Sakti. Pada November lalu, BIBU menandatangani kesepakatan dengan perusahaan konstruksi China, ChangYe Construction Group.

CEO BIBU, Erwanto Adiatmoko Hariwibowo, mengatakan kepada CNA bahwa perusahaan China itu telah setuju menyediakan dana sebesar US$3 miliar untuk pembangunan bandara baru tersebut.

"Ini adalah proyek turnkey, jadi (ChangYe) akan mendanai semuanya dan setelah (bandara) selesai, kami akan mengganti uang mereka," kata Erwanto, menambahkan bahwa beberapa investor asing juga telah menyatakan ketertarikan mereka pada proyek ini.

Bandara ini akan memiliki landasan pacu utama sepanjang 3.600 meter untuk pesawat jarak jauh, landasan pacu kedua sepanjang 1.600 meter untuk jet pribadi dan pesawat turboprop, serta dermaga untuk pesawat amfibi. Terminalnya sendiri akan berbentuk penyu, hewan yang dianggap suci dalam tradisi Hindu Bali.

"Kami akan membangun (bandara) di laut. Ini lebih mahal dan lebih sulit. Tapi karena Bali memiliki begitu banyak tempat ibadah, begitu banyak pura, sulit untuk menghindarinya jika kita membangun (bandara) di darat," kata Erwanto, seraya berharap tidak ada keberatan dari masyarakat karena tidak ada tempat suci yang terganggu.

Rencananya reklamasi akan dilakukan di Laut Bali sekitar 500 meter dari lepas pantai Kubutambahan. Pulau buatan tersebut akan memiliki luas 900 hektare dengan posisi bandara diapit dua pusat komersial dan pelayanan kargo.

Erwanto mengatakan perusahaannya tinggal menunggu satu izin lagi sebelum BIBU dapat mulai mereklamasi laut.

"Kami berharap pada akhir 2027, setidaknya satu landasan pacu akan beroperasi," kata dia, menargetkan seluruh bandara diharapkan rampung pada 2030.

BIBU memproyeksikan bandara baru ini akan melayani 85.000 penerbangan setiap tahun setelah beroperasi penuh, berpotensi menambah 10 juta pengunjung ke Bali.

"Kami akan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru," kata Erwanto, menambahkan bahwa kehadiran bandara akan memicu pembangunan baru di Bali Utara.

"Kami akan membangun kota baru untuk mendukung bandara. Akan ada hotel bintang lima, gedung pertemuan, teater, perumahan, tempat wisata. Akan ada, apa yang saya sebut, pusat produksi film global. (Amerika Serikat) punya Hollywood, kami akan punya Baliwood."

Erwanto mengatakan BIBU akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk membangun berbagai fasilitas. Belum diketahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini.

Elba Damhuri, juru bicara Kementerian Perhubungan, yang menurut BIBU bertanggung jawab mengeluarkan izin akhir, mengatakan bahwa mereka masih mempelajari proposal perusahaan tersebut.

AKSESIBILITAS JADI TANTANGAN

Para pakar mengatakan proyeksi BIBU terlalu ambisius. Mereka ragu bandara ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditargetkan.

Pakar penerbangan Chappy mengatakan Jepang butuh waktu tujuh tahun dan dana hingga US$20 miliar untuk membangun bandara terapung Kansai seluas 510 hektare yang dibuka pada 1994. Pulau buatan kedua seluas 545 hektare dibangun pada 1999 dan dibuka pada 2007.

Pengembang properti Indonesia, Agung Sedayu, butuh waktu delapan tahun - antara 2016 dan 2022 - untuk membangun pulau buatan seluas 160 hektare di Jakarta Utara, dengan topografi bawah laut yang mirip dengan pesisir Buleleng.

"Dengan teknologi saat ini, pembangunannya bisa lebih cepat, tetapi tidak secepat yang diinginkan (BIBU)," ujar Chappy.

Selain itu, ia mengatakan bahwa proyek-proyek reklamasi tersebut kini tenggelam karena erosi pantai, penurunan permukaan tanah dan naiknya permukaan laut, memaksa para operator dan pengembang mengeluarkan jutaan dolar setiap tahunnya untuk melindunginya.

Sementara itu, ada juga pihak-pihak yang sangsi bandara Bali Utara akan membawa perkembangan ekonomi seperti yang dijanjikan.

"Apakah orang mau pergi ke Bali Utara? Masalahnya, yang mau ke sana tidak terlalu banyak. Jika konektivitasnya seperti sekarang, (bandara baru) akan sepi," kata pakar penerbangan Gerry Soejatman kepada CNA.

Gerry mengatakan tanpa jalan tol baru, bandara yang direncanakan di Bali Utara akan mengalami nasib yang sama dengan Bandara Kertajati di Jawa Barat.

Dibangun dengan anggaran sebesar US$158 juta, Kertajati seharusnya menggantikan Bandara Hussein Kartanegara yang sudah uzur di Bandung, Jawa Barat. Namun, ketika diresmikan pada 2018, Kertajati hanya melayani satu atau dua penerbangan setiap hari.

"Bandara ini sudah beroperasi sebelum jalan tol dibangun. Orang-orang lebih suka terbang ke Jakarta dan melakukan perjalanan darat ke Bandung, terutama sekarang dengan adanya kereta cepat," kata Gerry.

Bahkan ketika jalan tol sepanjang 60 km yang menghubungkan Bandung dan Kertajati dibuka pada 2023, bandara ini masih kurang dimanfaatkan. Saat ini, ada tujuh penerbangan yang keluar masuk Kertajati, empat di antaranya tidak setiap hari.

Namun CEO BIBU Erwanto yakin bandara baru di Bali Utara nantinya tidak akan bernasib sama dengan Kertajati.

"Kami menyadari bahwa bandara perlu didukung oleh infrastruktur lain," katanya.

Pemerintah berencana membangun jalan tol sepanjang 60km dari Kubutambahan ke Mengwi, sekitar 20 km di sebelah utara Bandara Ngurah Rai. Ada juga rencana membangun jalur kereta sepanjang 60km dari Kubutambahan ke Ubud, destinasi wisata populer di daerah perbukitan Bali selatan yang tersohor setelah menjadi latar dalam novel dan film Eat, Pray, Love.

Erwanto mengatakan perusahaannya tertarik mendanai jalan tol dan rel kereta api, meskipun ia mengakui bahwa BIBU belum memiliki mitra yang bersedia menanggung biayanya.

Para ahli mengatakan kecil kemungkinan kedua proyek ini akan terwujud tanpa pendanaan swasta.

Prabowo, dengan janji kampanyenya menyediakan makanan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil, baru-baru ini mengambil langkah pemangkasan pengeluaran dan program-program pemerintah.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan kepada DPR pada 12 Februari lalu bahwa dengan langkah-langkah penghematan ini, berarti akan ada penundaan pengerjaan proyek-proyek yang sedang berjalan dan yang masih dalam tahap perencanaan, termasuk di Bali.

Namun, Dody menyambut baik jika ada sektor swasta yang mendanai proyek-proyek ini, menambahkan bahwa pemerintah bersedia memberikan keringanan pajak dan insentif-insentif lainnya kepada para investor.

Dampak dari langkah-langkah penghematan Prabowo dapat terlihat di Bali.

Kementerian Pekerjaan Umum seharusnya membangun jalan tol sepanjang 96,8km yang menghubungkan Mengwi dan Pelabuhan Gilimanuk di ujung barat pulau Bali. Pelabuhan ini merupakan gerbang utama bagi para turis yang memasuki Bali dari Jawa melalui jalur laut.

Namun media lokal melaporkan, selain pembebasan beberapa bidang tanah, belum ada kemajuan yang signifikan dalam dua tahun sejak proyek ini dimulai. Jalan tol Mengwi-Gilimanuk dilaporkan akan terhubung dengan jalan tol Mengwi-Kubutambahan yang tengah diusulkan.

Sementara itu, jaringan LRT di Bali juga tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak proyek ini mulai dibangun pada bulan September, kecuali pengosongan sebuah lahan untuk stasiun utama. Ketika CNA mengunjungi lokasi tersebut pada akhir Januari, tempat tersebut sepi tanpa adanya pekerja atau alat berat yang terlihat.

Jaringan LRT Bali sepanjang 33km, yang dirancang mengatasi kemacetan di Bali selatan yang semakin parah, seharusnya terhubung dengan jalur kereta Ubud-Kubutambahan yang tengah diusulkan.

REAKSI MASYARAKAT ATAS RENCANA BANDARA BARU 

Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat membangun jalan tol, jalur kereta, dan jaringan LRT.

Jalan tol Bandung-Kertajati, misalnya, mulai dibangun pada 2011 dan baru dibuka 12 tahun kemudian. Sementara itu, jaringan LRT Jabodetabek sepanjang 43km telah dibangun sejak 2015 dan dua jalur pertamanya baru beroperasi pada 2023.

Menurut proyeksi Kementerian Pekerjaan Umum, jalan tol Gilimanuk-Mengwi baru akan selesai pada 2028. Mengwi berjarak sekitar 75 menit dari Bandara Ngurah Rai. Ruas yang menghubungkan Mengwi ke bandara masih dalam tahap perencanaan.

Sementara itu, LRT Bali diproyeksi membuka dua jalur pertamanya pada 2031. Jalur ini akan menghubungkan bandara di Bali Utara dengan pantai Cemagi, tepat di sebelah utara Denpasar dan Nusa Dua di selatan. Belum jelas kapan jalur yang mengarah ke Ubud akan dibangun.

"Memaksakan bandara untuk dibangun sekarang tidak masuk akal secara bisnis," kata pakar penerbangan Gerry.

Satu-satunya cara agar bandara baru ini dapat menarik penumpang adalah dengan memberikan harga yang lebih murah dibanding Ngurah Rai untuk biaya pendaratan, parkir, dan penanganan penumpang.

"Barangkali itu cukup untuk meyakinkan low-cost carriers (maskapai berbiaya rendah) untuk membuka penerbangan di sana, tetapi bukan penerbangan dengan layanan penuh karena semua destinasi wisata yang ingin dikunjungi turis ada di Bali Selatan," tambahnya.

Namun, bandara baru yang hanya melayani penerbangan maskapai berbiaya rendah membuat beberapa orang di Buleleng mengernyitkan dahi.

"Tipe orang yang menggunakan maskapai ini biasanya mereka yang masih muda dan ingin bersenang-senang di kelab malam. Kami tidak memiliki itu di sini dan saya rasa warga juga tidak mau itu (kelab malam) ada di sini," kata Kepala Dinas Pariwisata Buleleng, Dody Sukma Askara, kepada CNA.

"Sebaliknya, kami ingin orang-orang yang bersedia keluar uang untuk menikmati keindahan alam, ketenangan dan kedamaian yang ditawarkan Buleleng."

Penyedia wisata selam Komang Astika juga menyampaikan hal yang sama. "Bandara akan menimbulkan suara bising membuat lumba-lumba dan satwa liar lainnya takut," katanya kepada CNA.

Warga Buleleng, Artawan, mengatakan kabar pembangunan bandara sudah membuat harga properti di kabupaten tersebut naik.

"Saya pernah didatangi orang-orang dari Denpasar, Surabaya, Jakarta yang ingin membeli tanah di Buleleng. Sayangnya, banyak warga yang bersedia menjual karena membutuhkan uang," katanya.

Artawan juga ragu bandara akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi penduduk setempat.

"Dari 200.000 pekerjaan yang mereka janjikan, saya rasa sebagian besar adalah pekerjaan berketerampilan rendah dan bergaji rendah, sementara pekerjaan dengan gaji tinggi akan jatuh ke tangan pendatang dari daerah lain," katanya.

Namun, seorang warga Buleleng, Kertut Arcana Dangi, berharap janji adanya kesempatan kerja di Buleleng akan membuat warga tetap tinggal.

"Saya memiliki saudara-saudara dari keluarga besar yang meninggalkan Buleleng karena tidak ada pekerjaan di sini. Tidak ada cukup banyak turis," katanya kepada CNA.

MASA DEPAN YANG TIDAK PASTI

Kepala Dinas Pariwisata Askara mengatakan bahwa sebagian turis mengaku perjalanan ke Buleleng cukup jauh dan melelahkan. Namun, kata dia, mereka senang dengan adanya rencana jalan tol atau kereta yang akan memangkas waktu tempuh.

Sambil menunggu itu terealisasi, pemerintah Buleleng tengah memikirkan cara lain untuk membuat perjalanan ke kabupaten itu menjadi lebih nyaman.

Salah satu caranya adalah dengan memperdalam laut dan merombak pelabuhan agar dapat melayani kapal cepat, yacht, dan kapal pesiar yang datang dari Jawa atau Lombok.

"Kami bekerja sama dengan pemerintah Jawa Timur dan Karangasem karena kami melihat adanya tren turis yang tiba di Jawa Timur, kemudian melakukan perjalanan ke Buleleng dan Karangasem sebelum akhirnya pulang dari Denpasar atau Lombok," ujar Askara.

Satu-satunya kelemahan adalah feri yang menghubungkan pelabuhan Ketapang di Jawa Timur dan Gilimanuk di Bali sudah tua dan tidak terawat dengan baik. Antrean panjang kapal yang menunggu untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kecil ini juga jadi masalah, terutama di musim liburan.

"Mengapa tidak membuat rute kapal cepat yang menghubungkan Ketapang, Buleleng, Karangasem, dan Tanjung Benoa. Dengan begitu wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih cepat dan nyaman," kata dia, seraya menambahkan bahwa belum ada jadwal khusus kapan proyek-proyek ini akan dimulai.

Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyambut baik rencana pembangunan bandara di daerah mereka.

"Pemerintah Buleleng menyambut baik (bandara baru) karena ini dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi dan pendapatan masyarakat," kata Askara. "Tapi harus dipastikan bahwa kita mampu memitigasi dampak negatif dari pembangunan ini."

Buleleng kini tengah membahas peraturan zonasi yang lebih ketat untuk menetapkan di mana dan jenis bisnis baru apa yang boleh dibangun di kabupaten tersebut.

"Kami sudah melihat bagaimana kurangnya peraturan menyebabkan kemacetan lalu lintas, jumlah turis yang berlebihan, dan praktik-praktik pariwisata yang tidak ramah lingkungan di wilayah selatan," katanya.

"Kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk mencegah hal itu terjadi di Buleleng."